KARIWAYA

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Krisis Ekologi

2011-12-29T10:37:00.000-08:00

ABSTRAK

Kebijakan pengelolan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Indonesia masih jauh dari amanat konstitusi yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi-politik neoliberal kapitalistik yang diakomodasi oleh pemerintah melalui berbagai kebijakannya telah menempatkan sumberdaya alam hanya sebatas komoditi yang diorientasikan untuk memenuhi kepentingan pasar. Kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, ketimpangan penguasaan akses dan kontrol, ketidakadilan dan bahkan lebih jauh telah menyebabkan kerusakan pada air, tanah dan udara yang berakibat pada bencana ekologis dan tersingkirnya rakyat dari sumber-sumber kehidupan mereka.

Diperlukan tindakan sistematis untuk memulihkan dan melindungi kondisi ekologis, sosial, ekonomi, politik dan budaya dengan menjamin akses dan kontrol rakyat atas sumber-sumber kehidupan yang adil dan lestari.

PENDAHULUAN[1]

Sumberdaya alam berlimpah yang tidak diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat menjadikan negeri kaya raya bernama Indonesia, dieksploitasi untuk kepentingan negara industri maju dan kuasa modal di Indonesia. Seakan menjadi kutukan bagi rakyatnya sendiri, sampai dengan tahun 2010 masih terdapat sekitar 31,6 juta[2] jiwa rakyat negara ini yang terperosok kedalam lubang kemiskinan yang paling dalam. Jutaan keluarga tidak mendapatkan akses air bersih, seiring dengan makin menipisnya daerah resapan air, berkurangnya jumlah DAS, dan pengelolaan sumber daya air yang buruk[3]. Dan masih jutaan anak yang tidak mendapatkan pendidikan, serta tidak tersedianya layanan kesehatan yang mumpuni dan layak bagi publik.

Eksploitasi terhadap hutan, bahan tambang, migas, perampasan tanah (landgrabing) dan sumberdaya alam lainnya telah menyebabkan kerusakan pada air, tanah dan udara yang berakibat pada bencana ekologis dan tersingkirnya rakyat dari sumber-sumber kehidupan.

Untuk itu upaya-upaya pemulihan perlu segera dilakukan secara menyeluruh yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada waktu lagi dan tidak ada pilihan lain, selain memulihkan Indonesia. Agar tujuan bernegara dan berbangsa sebagaimana yang termaktub dalam Proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945 dapat segera terwujud.

Tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak lain adalah menuju Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur[4]. Merdeka dan berdaulat secara politik untuk menentukan arah Negara Bangsa. Merdeka secara ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Merdeka secara sosial dan budaya agar memiliki identitas dan jatidiri dan mampu memberikan ruang sebesar-besarnya untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Agar ini tercapai maka dibutuhkan i’tikad politik yang meniadakan monopoli dan pengusaan besar-besaran sumberdaya alam oleh swasta dan asing[5], sehingga kesejahteraan benar-benar untuk publik.

Setelah enam puluh lima tahun dari tonggak cita-cita kemerdekaan dikumandangkan, semakin hari bangsa ini semakin jauh dari pencapaian tersebut. Perjuangan yang didapat dengan berdarah-darah seperti telah dikhianiti oleh anak bangsanya sendiri. Negara sebagai penguasa sumberdaya alam, telah gagal mendistribukan hasilnya untuk kepentingan dan kemaslahatan bangsa[6]. Pengelolaan sumber daya alam yang diperuntukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat telah gagal dicapai. Konsep bernegara yang berfungsi sebagai pengatur dan pelayan rakyatnya, justru hanya melayani kepentingan elit kuasa dan para pemodal. Re-publika (Indonesia) telah digantikan dengan Re-privata (swasta). Dan Indonesia pun kembali terjajah.

Penjajah telah berganti wajah, berganti metode, bentuk dan gaya. Penjajah bukan lagi representasi satu negara akan tetapi terakomodasi dalam berbagai lembaga, seperti WTO, World Bank, ADB, yang dibungkus lewat berbagai perjanjian perdagangan seperti CAFTA, G20 dan lain sebagainya. Dalam berbagai perjanjian tersebut negara-negara Industri tetap mempertahankan supremasinya atas negara bekas koloni. Inilah yang disebut praktik kolonialisme ekonomi pasca perang dingin.

Setelah pecahnya perang dunia kedua, perluasan ekonomi tetap memangsa aset-aset negara bekas jajahan. Dan bahkan semakin kuat mencengkram sendi-sendi aset kehidupan rakyat. Peran negara sebagai pelayan rakyat (re-publika) dipaksa untuk dikurangi dengan berbagai proses ekonomi liberal. Penghapusan subsidi untuk rakyat, melakukan liberalisasi sektor keuangan, melakukan penjualan aset Badan Usaha Milik Negara. Hingga bebasnya perdagangan lintas negara yang menghancurkan usaha kecil rakyat disektor pertanian, peternakan, perikanan dan industri rumah tangga. Menyandarkan pembangunan pada utang luar negeri dan meninggalkan kemampuan mandiri dan berdikari. Indonesia dewasa ini dipaksa menjalankan tiga fungsi yang menopang sendi ekonomi global yakni, sumber daya alam yang berlimpah, buruh murah terpasang, dan pasar bagi produk penjajah.

Kebijakan ekonomi politik yang eksploitatif di mana telah terjadi ketimpangan penguasaan agraria yang sangat mencolok ini, telah menyebabkan kehancuran ekologis di hampir setiap jengkal tanah di Indonesia. Kehancuran ekologis semakin besar terjadi karena bersekutunya elit kuasa negeri dengan para kuasa modal. Sementara risiko kerusakan lingkungan dan hilangnya aset-aset untuk keberlangsungan hidup dipikul oleh rakyat[7]. Elit kuasa dan pemilik modal memiliki kekerabatan yang erat dengan kerusakan dan kehancuran sistem ekologis. Setelah sumberdaya air, sumberdaya pangan kini dalam proses privatisasi. Swasta dan asing akan secara legal melakukan perampasan lahan (land grabing). Risiko dan harga kehancuran lingkungan tidak dihitung bahkan diabaikan dalam setiap investasi dan proyek utang. Pada gilirannya saat kondisi lingkungan rusak dan tercemar, proyek pemulihan lingkungan kembali didesakan melalui dana utang (kasus waduk dan perubahan iklim).

Kehancuran lingkungan sudah merata sebarannya di Indonesia. Wujud paling mudah untuk dikenali adalah berbagai bencana ekologis[8] yang terjadi setiap hari di seluruh nusantara, sambung menyambung tanpa jeda. Kondisi ini diperparah dengan situasi geografis Indonesia yang berada di kawasan rentan bencana dan ancaman perubahan iklim.

Dalam kerangka penyelamatan Indonesia inilah gerakan lingkungan hidup mengambil inisiatif mengajak para pihak untuk terlibat dalam Gerakan Pemulihan Indonesia. Gerakan ini adalah upaya pembalikan krisis multidimensi yang menjangkiti Indonesia. Memperbaiki tata kehidupan berbangsa secara utuh, mewujudkan keadilan ekologis dengan cara populer dan semangat progresif.

SALAH URUS BERUJUNG BENCANA[9]

Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir telah terjadi 6.632 bencana (BNPB, 2010). Sehingga dapat diartikan setiap harinya muncul satu bencana dan setiap satu minggu terjadi 10 kali bencana yang terdiri dari Banjir, kekeringan, longsor, badai dan kebakaran[10]. Kondisi ini di sebut WALHI sebagai “Darurat Ekologis Indonesia”[11].

Proses penghancuran sumber-sumber kehidupan rakyat telah mengakibatkan terjadinya krisis multidimensi. Krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial-budaya dan krisis ekologi lahir dari proses demokrasi yang telah dibajak oleh kepentingan elit yang menghamba pada kuasa modal. Krisis ekologi yang terjadi karena negara, pemodal dan sistem pengetahuan modern telah mereduksi alam menjadi onggokan komoditi yang bisa direkayasa dan dieksploitasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek sehingga pada gilirannya berbagai bencana lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, pencemaran, dan krisis air telah menjadi bencana yang diderita rakyat dari tahun ke tahun (WALHI, 2004).

Kondisi semacam ini secara langsung menjadi penyebab dari kemiskinan rakyat serta hilangnya kedaulatan dan keadilan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 menyebutkan, bahwa masyarakat miskin di Indonesia sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Penyebab utamanya adalah akses yang terbatas terhadap SDA sebagai sumber mata pencaharian dan penunjang kehidupan sehari-hari. Hal ini diperburuk dengan menurunnya mutu Lingkungan Hidup yang membuat masyarakat rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan dan masyarakat miskin semakin rentan untuk lebih terpuruk. Meskipun sangat disayangkan tidak disebutkan peran kuasa modal di dalamnya, yang menjadi penyebab dari adanya ketimpangan akses dan pemanfaatan Sumber Daya Alam di tengah masyarakat.

Masalah akses dan pemanfaatan terhadap Sumber Daya Alam menjadi isu penting dalam kaitannya dengan hak menentukan nasib sendiri terkait dengan pemanfaatannya yang berada dalam teritori suatu bangsa. Artinya, setiap bangsa harus secara bebas menguasai kekayaan alam dan sumber dayanya. Secara yuridis, jaminan suatu negara atas kedaulatan sumber daya alam telah diatur dalam instrumen hukum internasional. Ruang lingkup pengaturannya tidak terbatas hanya pada penguasaan atas sumber daya alam semata, namun meluas terbangunannya tatanan ekonomi internasional yang berkeadilan dan berkesetaraan.

Pasal 22 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) secara implisit menjamin hak atas penentuan nasib sendiri karena pasal ini berkenaan dengan realisasi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui kerjasama internasional. Lebih lanjut, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) tahun 1962 juga menyatakan bahwa Kedaulatan Permanen terhadap Sumber Daya Alam, merupakan konsekuensi logis dari hak menentukan nasib sendiri.

Penegasan mengani hal ini lebih jauh diatur dalam konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Dan ayat 3: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dua instrumen yuridis di tingkat internasional maupun nasional, membantu dalam melakukan observasi secara lebih mendalam atas kondisi terkini pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia. Ketentuan-ketentuan di atas merupakan jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam. Karena itu sudah selayaknya hal ini menjadi landasan dalam setiap perencanaan kebijakan di bidang lingkungan dan sumber daya alam. Yaitu memastikan peran konstitusional negara dalam menguasai kekayaan alam dengan tujuan menjamin agar kemakmuran rakyat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang perorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang perorang, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.

Di sisi lain, memburuknya kondisi lingkungan dan kebijakan lingkungan saat ini sangat berpengaruh terhadap hak hidup, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan dan pendidikan, serta hak asasi lainnya. Kerugian ekologis terjadi akibat dari kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan, privatisasi sumber daya air, pembalakan yang merusak serta praktek penangkapan ikan secara ilegal dan merusak lingkungan. Sumber Daya Alam melimpah yang dimiliki Indonesia telah menggabungkan negeri ini dalam daftar sumber pengerukan dan target penjajahan oleh kapital internasional. Selain mengambil keuntungan dari ekspor bahan mentah dengan harga murah, mereka juga menggunakan kesempatan ini untuk memastikan pembayaran kembali utang-utang pemerintah.

Kondisi demikian jelas bertentangan dengan semangat konstitusi untuk memberikan jaminan terhadap hak atas lingkungan hidup. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) menyebutkan“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan'. Sedangkan Pasal 33 ayat (4) berbunyi 'Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional'.

Sektor Kehutanan

Dalam sepuluh tahun terakhir terjadi degradasi hutan mencapai lebih dari 2 juta hektar per tahun, lebih cepat dibanding era tahun 1980-an dengan tingkat degradasi 1 juta per tahun. Sampai tahun 2007, terdapat 322 izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dengan luas 2,78 juta hektar. Sementara, 266 izin HTI dengan luas 10 juta hektar, hanya 3,4 juta hektar yang ditanami, sedangkan sisanya ditelantarkan. Penebangan komersil secara ekspansif untuk konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar yang luasnya mencapai 20 juta hektar lebih, sementara yang sudah ditanami seluas 7,8 juta hektar, ditambah dengan kawasan pertambangan yang juga mengkonversi hutan sehingga semakin didegradasikannya kawasan hutan Indonesia.

Kawasan hutan lindung pun terus mengalami penciutan. Tahun 2004, luas kawasan hutan lindung Indonesia mencapai 55,2 juta hektar. Fakta terkini, Indonesia tinggal memiliki kawasan hutan lindung seluas 39 juta hektar (2009). Terjadi penciutan kawasan hutan lindung seluas 29 % dalam 5 tahun terakhir. Adapun kawasan hutan lindung yang terancam ditambang sejumlah 11,4 juta hektar. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan pemerintah mengakomodir investasi yang mengorbankan hutan, seperti pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Aturan tersebut diantaranya PP No 2 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutang untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan.

Sektor Pertambangan

Luas keseluruhan area kontrak karya mineral dan batubara telah mencapai lebih dari 44 juta hektar atau mencapai 44 % luas hutan Indonesia. Penting untuk diketahui, sebagian besar lokasi kontrak mineral dan batubara umumnya berada di kawasan hutan. Luas area yang diserahkan pemerintah melalui skema-skema kontrak pertambangan tersebut mencapai 23 % dari luas daratan Indonesia.[12]

Luas Kontrak Mineral dan Batubara di Indonesia sampai dengan Tahun 2005

Jenis Kontrak	Luas (Ha)
KK Mineral	6.465.276,00
KP Mineral	7.670.337,51
KP Batubara	24.769.361,00
KKB / PKP2B	5.200.026,00
Jumlah	44.105.000,51

Sumber: Data Hasil Olahan dari Berbagai (Sumber, Jatam, ESDM, Tahun 2006)

Ekspansi wilayah tambang ini terus dimungkinkan dengan Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Kendati Undang-undang tersebut menyebutkan luas wilayah pertambangan mineral pada masa produksi seluas 25.000 hektar dan 10.000 hektar untuk batu bara, lebih kecil dari luas wilayah kontrak pertambangan yang ada seperti KP Batu Bara seluas 100.000 hektar. Namun tidak ada ketegasan membatasi jumlah ijin bagi satu perusahaan atau berbagai perusahaan di setiap wilayah kawasan yang hendak ditambang.

Celakanya, berdasarkan pasal 162 UU No 4 Tahun 2009, rakyat berpeluang dikriminalisasi oleh negara mana kala mereka mempertahankan kawasan hidup mereka dengan memilih sumber penghidupan selain tambang. Sementara itu, disaat ruang kelola mereka hendak dijadikan kawasan tambang oleh pemerintah, posisi rakyat berada pada posisi yang lemah, karena penentuan kawasan tambang cukup hanya dikonsultasikan ke rakyat. Dan rakyat bukan sebagai penentu.

Sektor Migas

Lebih dari 95 juta hektar konsesi migas dikuasai oleh perusahaan-perusahaan raksasa luar negeri. Sebanyak 85 persen produksi migas nasional dikendalikan oleh perusahaan swasta asing. Keseluruhan kegiatan eksploitasi migas, murni untuk mengejar keuntungan semata dan mengabaikan kelestarian alam.

Lahirnya UU No 22/2001 tentang minyak dan gas bumi menegaskan kedudukan usaha di bidang ekploitasi dan perdagangan migas sebagai usaha untuk mengejar keuntungan. Lebih dari 1.314 perusahaan terlibat dalam kegiatan bisnis migas. Sebanyak 100 perusahaan menguasai kegiatan produksi di hulu. Umumnya, perusahaan tersebut adalah perusahaan asing, sisanya adalah pertamina dan perusahaan kecil-kecil yang bekerja sebagai sub-kontraktor asing dan pedagang ritel BBM.

Penentuan harga minyak sesuai dengan mekanisme pasar membuat harganya fluktuatif dan cenderung meninggi, menciptakan ketidakadilan atas akses energi. Keuntungan besar yang didapatkan oleh perusahaan migas diinvestasikan kembali secara mayoritas di sektor energi fossil, bukannya di energi terbarukan, kian memperparah kondisi perubahan iklim. Sementara itu, rakyat di daerah dan jalur produksi migas secara langsung dan kuat terus menerus menderita dari dampak lingkungan yang terjadi, sebagaimana dialami penurunan tangkapan ikan nelayan di perairan Kabupaten Indramayu.

Di samping itu, skema kontrak kerjasama Production Sharing Contract[13](PSC), perusahaan migas tidak menanggung biaya atas investasi yang mereka tanamkan, karena seluruh biaya ekplorasi, produksi dan penjualan migas ditanggung oleh negara melalui cost recovery. Hal inilah yang menyebabkan investasi atau penanaman modal di sector migas praktis mengalami peningkatan. Kendati produksi migas tidak mengalami peningkatan, biaya cost recovery yang dikeluarkan pemerintah untuk perusahaan-perusahaan sub kontraktor termasuk Pertamina membengkak dalam 5 tahun terakhir.

Sektor kelautan

Sekitar 147 juta orang saat ini tinggal dikawasan pesisir Indonesia, termasuk 20 juta nelayan di dalamnya, hidup dalam kondisi terancam kekurangan pangan dan bencana ekologis akibat ketiadaan perhatian pemerintah atas nasib mereka, serta kebijakan pembangunan yang bias darat.

Kawasan pantai dan pesisir juga makin rentan gelombang tsunami, salinitas dan naiknya muka laut, sejak diserbu proyek reklamasi pembangunan kawasan industri, perniagaan, dan permukiman mewah. Hal ini berakibat kerusakan dan berkurangnya hutan mangrove. Maraknya aktivitas konversi hutan mangrove untuk kegiatan industri pertambakan dan reklamasi pantai yang terjadi secara terus menerus dalam 25 tahun terakhir, menjadikan kurang dari 1,9 juta hektar kawasan tersisa. Dari empat proyek reklamasi pantai di Padang, Sumatera Barat, Jakarta, Makassar dan Manado, telah lebih dari 5 ribu hektar area ekosistem mangrove, lamun, maupun terumbu karang terancam. Kini, lebih dari 10 proyek reklamasi pantai secara masif terjadi di Indonesia.

Dalam 15 tahun terakhir, pesisir dan laut Indonesia telah menjadi praktik pencurian ikan oleh 10 negara. Mereka adalah Thailand, Fhilipina, Taiwan, Korea, Panama, China, Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Myanmar. Pencurian tersebut melenyapkan sekitar 30-50 persen total potensi perikanan tangkap nasional setiap tahun.

Sekitar 90 persen produksi udang kita memasok kebutuhan asing, 37 persen untuk Amerika Serikat, 27 persen untuk Jepang, 15 persen untuk Eropa.

Sementara itu, pertambakan juga dimonopoli asing. Di Lampung, sekitar 60 persen laha produktif pertambakan dikuasai satu perusahaan multinasional Charon Phokpand, yang juga menguasai 50 persen total ekspor udang nasional. Sejak awal, pembangunan pertambakan (aquaqulture) di Indonesia melibatkan utang Asia Development Bank (ADB) dan Bank Dunia. Jika dirata-rata, kontribusi utang luar negeri di sektor ini mencapai Rp 39,5 miliar per tahun, sejak 1983-2013 mendatang.

Kegiatan-kegiatan ekstraksi di darat juga penyebab krisis laut, salah satunya penambangan logam, batubara dan migas. Tak hanya membawa hasil sedimentasi ke muara industri tambang juga membuang limbah beracunnya langsung ke laut, sehingga berdampak pada kehidupan nelayan.

Dari dua tambang Amerika Serikat saja, PT Newmont dan PT Freeport membuang 340 ribu ton tailing setiap harinya. Demikian halnya buangan limbah pengeboran dan pengangkutan minyak bumi ilegal. Di perairan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta, hampir setiap tahun di temukan tumpahan minyak mentah (tarball). Hal yang sama terjadi di teluk Balikpapan, Kalimanatan Timur dan Indramayu, Jawa Barat. Eksploitasi minyak dan gas menggunakan dinamit yang diledakan di kedalaman laut Teluk Balikpapan, berakibat kematian massal ikan dan rusaknya terumbu karang di perairan tersebut.

Secara utuh, situasi di atas akan memperparah krisis pangan nasional. Jika tidak dihentikan, sebelum 2015, Indonesia akan krisis ikan. Gejala krisis telah dirasakan dari hilangnya sejumlah jenis ikan konsumsi lokal di pasar-pasar tradisional, menurunya tanggapan nelayan, serta tingginya konflik perikanan,di picu perbuatan sumberdaya perikanan yang makin terbatas. Bahkan, tergantung pasokan ikan negara lain, yang jumlahnya terus membengkak setiap tahun, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 23,34 persen per tahun. Dan, terus meningkat hingga 30 persen.

Isu penting yang terus mengemuka dan jadi perdebatan adalah terkait dilegalkannya Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-PPK), dalam prakteknya akan mendorong adanya privatisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; mendorong kaum pemodal mengambil alih wilayah kelola, meniadakan akses dan kontrol rakyat atas wilayah pesisir dan laut selama 60 tahun akumulatif. Dengan UU ini pemerintah secara jelas menyerahkan urusan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir kepada kaum pemodal, dengan melepaskan tanggung jawabnya sebagai pengurus negara yang melindungi hak seluruh rakyatnya. Walaupun pada akhirnya pasal-pasal terkait hal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2011 melalui yudisial review yang diajukan oleh kalangan masyarakat sipil, namun prakteknya di lapangan masih tidak mencerminkan keberpihakannya pada rakyat dan pemulihan lingkungan.

Perubahan Iklim

Dalam kebijakan terkait perubahan iklim, pemerintahan belum melakukan tindakan nyata untuk mengatasi perubahan iklim, di tingkat nasional dan internasional. Di tingkat nasional, melalui pembukaan lahan gambut dan perkebunan sawit yang sempat dijadikan ikon energi rendah karbon membuat emisi karbon Indonesia menjadi besar. Di tingkat internasional, Indonesia jauh di belakang negara dunia ketiga lainnya, seperti Bolivia, yang secara keras mengingatkan negara Industri untuk menurunkan emisinya serta membayar hutang ekologis (hutang iklim mereka) kepada dunia dan negara dunia ketiga, bukan melalui metode carbon off-set.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk mereduksi emisi dari sektor energi dan sektor kehutanan (praktek konversi lahan) sebesar 26% pada tahun 2020 sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat pertemuan KTT G-20 di Pittsburgh pada bulan September yang lalu hanya akan mempermalukan Indonesia di dalam kancah perundingan terkait dengan perubahan iklim. Karena sebelumnya pada saat pertemuan G-8 di Hokaido Jepang Presiden SBY juga pernah menyampaikan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan sebesar 50% pada tahun 2009. Tapi sampai dengan hari ini, komitmen tersebut tak lebih dari sekedar cek kosong dalam perubahan iklim.

Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang diterbitkan pada 20 September 2011 lalu masih terlalu general dan memberikan ruang terhadap konversi kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, penebangan kayu serta tidak memuat penyelesaian konflik tenurial yang menjadi persoalan mendasar pengelolaan kawasan saat ini. Selain itu juga Perpres 61 tahun 2011 ini tidak menjawab bagaimana koordinasi dan penyelarasan program secara lebih konkret baik antar sektor maupun antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sementara disisi lain sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan pembangunan melalui program MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang sudah pasti lapar tanah dan sumberdaya alam yang berpotensi besar merusak lingkungan dan menimbulkan konflik dengan masyarakat.

Pemerintah tak pernah menunjukkan upaya serius untuk menghentikan laju deforestasi, melainkan terus menerus mengeluarkan kebijakan konversi hutan alam, seperti mengeluarkan 20 izin RKT seluas ratusan ribu hektar diatas hutan alam di propinsi Riau pada tahun 2008 untuk mendukung kebutuhan kayu industri bubur kertas.

Pemerintah juga terus akan mengembangkan perkebunan sawit seluas 12,9 juta hektar di 12 wilayah untuk mendukung program biofuel di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk terus meningkatkan produksi CPO sebesar 40 juta ton pada tahun 2020 untuk mendukung kebutuhan ekspor sebesar 60% dan sisanya untuk kebutuhan energi, pangan dan lain sebagainya. Padahal, sebagaimana yang kita ketahui setiap satu ton CPO akan menghasilkan dua ton CO² (Wetlands International, 2006).

Pertanian, Kemiskinan dan Konflik

Hingga kini kemiskinan di pedesaan dan pertanian juga tidak pernah menjadi perhatian pemerintah sekarang. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah 44,3 persen. Namun, mereka hanya menyumbang 15.9 dari PDB Nasional 2008 yang berarti sebagian besar petani hidup dalam kemiskinan. Rata-rata kepemilikan lahan yang dipunyai oleh petani hanya 0.17 hektar lahan/perkapita. Sebagian besar di dalamnya adalah buruh tani yang tidak mempunyai lahan sama sekali (landless). Sementara itu, terdapat 12.418.056 (dua belas juta empat ratus delapan belas ribu lima puluh enam) hektar tanah terlantar (Deptan 2007) tidak pernah diberikan kepada rakyat.

Selain miskin, rakyat setiap hari juga harus berhadapan dengan perampasan tanah. Hingga tahun 2008, tercatat 10,8 juta hektar tanah petani dan masyarakat adat telah dirampas oleh perusahaan yang difasilitasi negara. Ada lebih dari 1,1 juta KK yang menjadi korban. Mayoritas konflik tersebut menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai pihak yang paling menderita, akibat kerentanan dan kondisi ketidakadilan gender yang selama ini sangat menyolok dalam pengurusan kekayaan alam Indonesia.

Yang juga patut dicermati adalah masih kuatnya pendekatan kekerasan, dan kriminalisasi oleh negara dalam pengelolaan sumberdaya alam. WALHI mencatat hingga hingga tahun 2008 terdapat 317 kasus sengketa agraria dan sumberdaya alam yang melibatkan rakyat berhadap-hadapan dengan kekuatan aparatur negara dan modal. Keseluruhan kasus tersebut, rata-rata mengandung unsur kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Merujuk data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terdapat 4000 kasus konflik yang timbul atas perebutan kawasan kelola atas sumberdaya alam (2008).

Sementara itu, Konsorsium Pembaruan Agraria, mencatat bahwa hingga tahun 2007 terdapat 1.537 konflik agraria di Indonesia dengan melibatkan 10 juta hektar tanah dan 10 juta penduduk. Sedangkan Sawit Watch, salah satu organisasi yang konsen pada isu perkebunan sawit dan HAM mencatat sampai untuk tahun 2007 terdapat 514 kasus yang terjadi di 14 propinsi, melibatkan rakyat, serta 141 perusahaan sawit, dari 23 group usaha dan pemerintah.

Data konflik LH dan PSDA ini hanya yang muncul di permukaan. Sebab, BPN Pusat hingga tahun 2007 mencatat tanah sengketa yang telah lama umurnya berjumlah 7.491 kasus. Penyelesaianya baru diselesaikan 591 kasus pada tahun 2007, dan 1.600 kasus pada tahun 2008. Dalam beragam konflik SDA dan agraria ini, persoalan administratif penguasaan atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) menjadi salah satu pokok soalnya.

Lingkungan Hidup, Utang dan Korupsi

Merujuk laporan Koalisi Anti Utang, hingga Juli 2009, untuk outstanding Surat Utang Luar Negeri (SUN) saja sudah hampir menyentuh angka Rp 900 triliun. Kenaikan jumlah utang luar negeri terus meningkat setiap tahun dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai ilustrasi, hingga akhir Juli 2008, total utang negara sudah mencapai sebesar Rp 1.462 triliun. Jumlah itu hampir mencapai angka 2 kali lipat APBN 2007. Hampir separuh utang luar negeri, atau sebesar 32,7 miliar dollar AS, berupa utang bilateral. Dari angka tersebut, 40 persen adalah utang dari Jepang.

Secara nominal, utang kita terus meningkat dalam delapan tahun terakhir, yaitu sebesar Rp 298 triliun. Sedangkan penambahan utang yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat sebesar Rp 194 triliun.

Selama ini utang luar negeri yang sangat besar tersebut tidak digunakan untuk rakyat, tetapi menjadi sumber bagi pembiayaan kepentingan modal dan investasi besar. Investasi dengan modal besar ini, secara eksploitatif semakin menurunkan kualitas dan daya dukung lingkungan. Di satu sisi, negara dengan menggunakan pajak rakyat, harus membayar bunga dan cicilan hutang pokok dalam jumlah yang sangat besar.

Untuk tahun anggaran 2008-2009 pembayaran cicilan pokok dan bunga utang mencapai Rp. 495,69 triliun atau setara dengan 58 persen pendapatan negara, atau menghabiskan 75 persen pendapatan pajak dalam APBN 2009.

Hingga Agustus 2009, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 1.6000 trilun (kurs 11.000/US$). Angka ini, menjadikan setidaknya setiap jiwa rakyat Indonesia hari ini harus menanggung beban utang sebesar Rp 8 juta!

Sementara itu, di tengah situasi krisis dan kemisinan rakyat Indonesia, watak korupsi dan bermewah-mewah aparat kita masih menonjol. Hingga tahun 2007, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan total penyimpangan anggaran negara sebesar 3.600 triliun rupiah. Ada 40% yang berpotensi dikorupsi. Anggaran negara yang dicuri, lebih besar dari total tanggungan subsidi BBM, subsidi pupuk dan bantuan tunai langsung (BLT).

Privatisasi Yang Melumasi Krisis Ekologis

Pemerintah juga terus melakukan privatisasi dan swastanisasi aset-aset strategis publik, seperti BUMN, industri migas, perusahaan listrik negara, perbankan nasional dan lain sebagainya. Sedikitnya 34 BUMN strategis hendak dijual oleh pemerintah kepada pihak swasta (mayoritas asing) melalui Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan dengan Keppres 18 tahun 2006. Privatisasi ini mendorong semakin meningkatnya krisis lingkungan hidup dan sumberdaya alam di Indonesia, dimana beberapa diantaranya mengelola sektor sumber daya air, mineral, energi, perkebunan dan kehutanan. Penyerahan BUMN strategis bidang SDA kepada mekanisme pasar bebas ini juga secara ekonomik melumasi bencana ekologis. Akses dan kontrol negara dan rakyat atas LH dan PSDA berpindah ke tangan modal swasta.

Sektoralisme, Pemasalahan Kebijakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Sektoralisme dalam pengelolaan sumber daya alam telah berjalan selama puluhan tahun, dimulai dengan dibukanya keran penanaman modal asing di masa Orde Baru. UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang ternyata keluar lebih dahulu daripada UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, segera disusul oleh UU No.11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Kebijakan ini melancarkan datangnya PT. Freeport ke Indonesia, yang kemudian terus menerus diperpanjang kontraknya sejak 1967 hingga 2041. Selama itu pula, hingga kini tidak ada suatu kesatuan pandangan tentang pengelolaan sumber daya alam. Bahkan sebuah kebijakan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam (Ketetapan MPR No.IX Tahun 2001) yang belakangan lahir atas kesadaran adanya ketidaksinkronan berbagai kebijakan sektoral dan ketimpangan dalam pengelolaannya menjadi mandul karena tidak pernah dijalankan oleh pemerintah dan DPR.

Faktanya kini, 10 tahun sejak Tap MPR tersebut lahir, kebijakan agraria dan sumber daya alam yang ada tetap bersifat sektoral dan kadang saling bertentangan. Ketiadaan aturan yang general tentang sumber daya alam pun menyulitkan dalam UU lainnya misalnya saja, UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan sebuah PP tentang “penatagunaan sumber daya alam lainnya” padahal pengertian “sumber daya alam lainnya” tersebut tidak pernah dijelaskan sebelumnya, dan tidak ada UU lain yang dapat dijadikan pedoman.[14]

Sektoralisme dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam menimbulkan berbagai inkonsistensi. Untuk permasalahan istilah saja bagaimana negara menempatkan diri terhadap sumber daya alam terdapat perbedaan antar kebijakan. Ada yang menggunakan kata penatagunaan, penguasaan hingga pengelolaan. Belum ada konsep yang baku dan dapat dipedomani mengenai “hak menguasai negara” terhadap bumi, air dan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam jiwa pasal 33 UUD 1945.

Dari segi visi misi kebijakan, Maria S. Soemardjono dkk. membuat penilaian sebagai berikut terhadap berbagai kebijakan terkait penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam: [15]

Kebijakan	Visi Misi
UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria	konservasi sumber daya alam, bersifat pro-rakyat dan berfungsi sosial, anti monopoli swasta, pembatasan kepemilikan, dan mengedepankan nasionalisme
UU 11/1967 tentang Ketentuan–ketentuan Pokok Pertambangan	Eksploitasi bahan tambang dan pro-kapital.
UU 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Konservasi dan pro-rakyat
UU 41/1999 tentang Kehutanan	Perimbangan eksploitasi dan konservasi, namun lebih cenderung eksploitasi, lebih pro-kapital daripada pro-rakyat
UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Eksploitasi dan pro-kapital
UU 7/2004 tentang Sumberdaya Air	Konservasi dan eksploitasi, fungsi sosial, dan ada kecenderungan pro-kapital dengan persyaratan ketersediaan modal besar, teknologi tinggi, dan manajemen usaha yang ahli.
UU 31/2004 tentang Perikanan	Eksploitasi, pro-kapital meskipun ada perhatian terhadap untuk nelayan kecil.
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang	Konservasi dan pro-rakyat
UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil (PWP3K)	Konservasi, dan eksploitasi, pro-rakyat, tetapi juga pro-kapital.
UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah	Konservasi, pro-rakyat sekaligus tetap membuka peluang pada kapital besar.

Selain itu kebijakan otonomi daerah dan pemekaran wilayah sedikit banyak juga menyumbang kesemrawutan pada kebijakan pengelolaan sumber daya alam antara pusat dan daerah, antar daerah dan antar sektor. Penerbitan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal seringkali sarat korupsi dan saling berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat, apalagi jika diterbitkan pada masa sekitar pemilihan kepala daerah. Pada tahun 2010 saja, WALHI telah melaporkan sejumlah dugaan korupsi di daerah pada sektor sumber daya alam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), antara lain kasus korupsi di Nunukan yang dilaporkan pada tanggal 8 April 2010; kasus alih fungsi secara illegal untuk pertambangan di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur; serta kasus dugaan korupsi pada pemberian ijin IUPHHK HTI di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dukungan pemerintah terhadap keamanan berusaha bagi korporasi juga diwujudkan dalam dirumuskannya pasal-pasal kriminalisasi bagi pihak-pihak yang dianggap “menganggu”. Hal ini tercermin dalam berbagai UU, mulai dari UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) serta baru-baru ini yaitu UU Perumahan dan Permukiman yang mengkriminalisasi orang-orang yang dianggap menghalangi relokasi (baca: penggusuran).

Hal ini kemudian berdampak pada banyaknya kasus masyarakat yang dikriminalisasi saat berhadapan dengan korporasi dalam mempertahankan ruang hidup dan lingkungannya. Kriminalisasi ini seringkali justru memperuncing konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan yang mungkin telah terjadi bertahun-tahun. Begitu banyaknya warga masyarakat yang dikriminalisasi, bahkan mengalami kekerasan hingga tewas karena dianggap menghalang-halangi kegiatan pengusaha, baik dalam usaha perkebunan maupun pertambangan. Sementara pengusaha yang dilaporkan oleh warga masyarakat karena perampasan lahan dan wilayah adat tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Meskipun ada kasus misalnya penetapan pengusaha sawit Murad Husein sebagai tersangka perampasan lahan di Banggai pada Maret 2010, hingga kini yang bersangkutan masih bebas dan kasusnya belum ditindaklanjuti. Sementara 17 warga dan aktivis saat ini mendekam di tahanan karena berdemonstrasi dan dituduh merusak fasilitas kantor perusahaan milik Murad Husein.

Di lain pihak, penegakan hukum untuk tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi masih sangat lemah. Untuk pencemaran saja, Walhi mencatat ada 75 kasus sepanjang 2010, sementara pengaduan yang masuk ke Kementrian Lingkungan Hidup mencapai 200 kasus. Akan tetapi Mabes Polri dalam setengah tahun pertama 2010 hanya menangani 13 kasus tindak pidana lingkungan dengan 6 tersangka, sementara di tahun 2009 total hanya 17 kasus dengan 10 tersangka. Karena nya masih banyak kasus yang belum tersentuh hukum. Sementara di tingkatan pengadilan, Kementrian Lingkungan Hidup mencatat hanya 20 kasus dengan 5 kasus divonis penjara, 1 kasus divonis pidana percobaan, sementara terpidana dalam 14 kasus lainnya dinyatakan bebas murni.[16]

Doktrin pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang telah diakui dalam UU No.23 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungangan dan pengelolaan lingkungan hidup, ternyata tidak serta merta dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Contoh yang paling fenomenal adalah kasus lumpur lapindo, dimana perusahaan berkelit dengan argumentasi keterkaitan antara semburan lumpur dengan bencana gempa di Yogyakarta. Meskipun ada sejumlah ahli yang membantah argument tersebut, proses hukum baik pidana maupun perdata (diajukan oleh Walhi dan YLBHI secara terpisah) tetap tidak dapat membuat PT. Lapindo Brantas bertanggungjawab. Bahkan hingga kini, negara yang harus menanggung akibatnya dan telah lebih dari Rp.4 trilyun dana APBN dikucurkan hingga kini.

Untuk kejahatan kehutanan seperti pembalakan dan penyelundupan hidupan liar yang mendapat perhatian dan dukungan pembiayaan yang signifikan dari luar negeri, berbagai upaya dukungan dilakukan bahkan RUU Pembalakan Liar menganggap bahwa kejahatan ini sama seriusnya dengan terorisme, karenanya penegakannya dapat menyimpang dari ketentuan KUHAP.[17] Padahal, lagi-lagi yang akan dikriminalisasi dengan UU ini nantinya adalah masyarakat perambah yang hidupnya tergantung dari hutan, sementara perusahaan pembalakan kayu skala besar yang jauh lebih merusak dapat melenggang bebas selama mengantongi izin dari pemerintah.

Di sisi lain, penyidikan untuk tindak pidana impor limbah B3 dalam UU PPLH yang sebagaimana bunyinya pasti melibatkan dua negara, ternyata tidak dianggap sebagai kejahatan transnasional. Polairud Mabes Polri mengakui bahwa mereka tidak dapat menjangkau pengimpor limbah di luar negeri karena keterbatasan dana, sehingga selama ini yang dari sekian banyak kasus yang ditangani keseluruhannya hanya penerima (perusahaan di Indonesia) yang dijadikan tersangka dan hampir semuanya bebas. Lebih lanjut, peraturan pelaksana UU PPLH tentang pengelolaan limbah B3 hingga kini juga tidak kunjung disahkan, sehingga mempersulit penegakan hukumnya.

UU PPLH menyatakan bahwa semua peraturan pelaksana UU tersebut akan selesai dalam waktu setahun (Oktober 2010 yang lalu). Belum disahkannya satupun peraturan pelaksana tersebut menunjukkan ketidakseriusan KLH dalam mempersiapkan perangkat penegakan hukum lingkungan. Saat ini memang sejumlah RPP sedang dibahas akan tetapi prosesnya kurang partisipatif dimana pembahasannya cenderung tertutup untuk RPP tertentu. Adapula kecurigaan bahwa ada proses ‘penghalusan’ ketentuan dalam UU PPLH yang selama ini dianggap sangat keras, untuk dapat menjamin keberlangsungan dan dukungan dunia usaha serta institusi pemerintah yang erat dengan eksploitasi sumber daya alam seperti Kementrian ESDM, dapat terlihat misalnya dalam draf RPP Perizinan Lingkungan yang telah dikonsultasikan ke publik.

Sementara itu, perlawanan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi terus berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Paling tidak sudah ada 2 (dua) undang-undang yang dimenangkan oleh masyarakat sipil melalui gugatan yudisial review yaitu UU PWP3K terkait pasal HP3 dan UU Perkebunan. Menyusul UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hingga kini telah menuai setidaknya lima pengajuan uji materil dari berbagai pihak, salah satunya adalah Walhi dengan sejumlah organisasi dan individu terkait penetapan wilayah pertambangan yang tidak melibatkan persetujuan masyarakat dan kriminalisasi terhadap penolakan pertambangan. Maraknya proses uji materil ini menunjukkan bahwa banyak undang-undang yang memang bertentangan atau tidak sejalan dengan konstitusi UUD 1945 sehingga seharusnya menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan, apalagi dengan target legislasi 2011 yang ambisius sejumlah 70 UU, padahal di tahun 2010 DPR hanya berhasil mengeluarkan tidak sampai 10 UU.

Kebijakan ‘payung” untuk pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam masih merupakan sesuatu yang dicita-citakan untuk mengatasi tumpang tindih dan ketidaksinkronan kebijakan. Ini merupakan tantangan bagi gerakan lingkungan dan agraria untuk terus menerus memperjuangkannya, ditengah ego sektoral dari berbagai kementrian di pemerintah. Tentunya proses panjang ini harus dibarengi dengan kesiapan komitmen, substansi dan sumber daya yang memadai.

Sementara itu, legislasi berbagai kebijakan sektoral yang masih berlangsung saat ini tetap tidak dapat diabaikan. RUU tentang Perubahan UU Migas, RUU tentang Perubahan UU Pangan, RUU Pemberantasan Pembalakan Liar dan RUU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan adalah sebagian dari sekian banyaknya RUU prioritas Prolegnas 2011 yang penting untuk dipantau substansinya. Selain itu karena harapan penegakan hukum lingkungan banyak digantungkan pada UU PPLH, penting bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam pembahasan berbagai rancangan peraturan pelaksanaannya. Bagi pemerintah khususnya KLH, dibutuhkan percepatan pembahasan tanpa mengabaikan substansinya demi kepastian hukum dan penegakannya.

PEMULIHAN INDONESIA[18]

Pemulihan Indonesia adalah upaya pembalikan krisis multidimensi yang menjangkiti Indonesia. Memperbaiki tata kehidupan berbangsa Indonesia secara keseluruhan dengan mewujudkan keadilan ekologis dengan cara populer dan semangat revolusioner. Hal ini dilakukan dengan mempersatukan kesadaran pentingnya memulihkan krisis di setiap komunitas kota dan desa. Membangkitkan kepercayaan diri bangsa untuk dapat keluar dari krisis dengan kekuatan seluruh rakyat.

Keberhasilan gerakan memulihkan Indonesia terletak pada persatuan semangat perjuangan rakyat Indonesia terkhusus kaum tani, nelayan, buruh, kelompok perempuan, masyarakat adat, miskin perkotaan. Dengan semangat ini, desakan pemulihan Indonesia menjadi masif memaksa negara untuk berfikir, bertindak darurat dan mandiri dalam memulihkan Indonesia. Memulihkan Indonesia harus melepaskan diri dari berhutang. Karena utang makin membuat Indonesia tergantung, tidak mandiri dan hilang percaya diri. Kepercayaan bangsa ini harus dibangkitkan dan disatukan. Gerakan lingkungan adalah gerakan penyelamatan bumi, penyelamatan manusia dari keserakan rezim Neoliberal.

Restorasi Ekologis

Kunci “Pemulihan Indonesia” adalah restorasi ekologis. Restorasi Ekologis adalah tindakan sistematis untuk memulihkan dan melindungi kondisi ekologis, sosial dan budaya kawasan dengan menjamin akses dan kontrol rakyat atas sumber-sumber kehidupan yang adil dan lestari.

Program Restorasi Ekologis harus didasarkan pada asas kerakyatan, keadilan antar dan intra generasi, kepastian hukum, keberlanjutan, partisipasi, transparansi, akuntablitas, serta penghormatan pada nilai hak asasi manusia. Di samping itu, memuat hal-hal yang berkenaan dengan aspek-aspek demokratisasi pengelolaan SDA yang tercermin dalam pengaturan hak dan peran serta masyarakat yang hakiki dan terperinci dengan menjabarkan prinsip: keadilan gender, akses atas informasi, perlindungan secara utuh hak-hak tradisional, wilayah ulayat, hukum adat dan sistem nilai masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA.

Restorasi Ekologis menentang pola pembangunan dan pengurusan SDA yang bercorak eksploitatif, ekspansif, berorientasi pasar, mengabaikan keselamatan dan peningkatan produktifitas rakyat, serta keberlanjutan jasa pelayanan alam.

Selain itu juga, Restorasi Ekologis menempatkan keadaan kemiskinan dan penurunan kualitas LH dan SDA sebagai tanggung jawab utama pemerintah sebagai pemangku amanat konstitusi negara demi untuk memenuhi hak-hak dasar dan keadilan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum, meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH), rasa aman dan perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Untuk itu, pelaksanaan agenda Restorasi Ekologis harus dilaksanakan secara terintegrasi dalam seluruh sektor dan wilayah. Prinsip-prinsip Restorasi Ekologis juga harus digunakan sebagai prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan, terutama dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah Indonesia (RPJP dan RPJM).

Sasaran utama dari pelaksanaan agenda Restorasi Ekologis adalah mengembalikan fungsi utama lingkungan hidup dan PSDA sebagai sumber-sumber kehidupan rakyat. Selain itu, dimaksudkan untuk melindungi kekayaan alam yang tersisa dari tindakan produksi, konsumsi dan tata kelola yang tidak adil dan tidak berkelanjutan.

Apa yang harus dipulihkan

Indonesia yang sekarang ini penuh dengan carut marut pengelolaan memerlukan perubahan yang menyeluruh untuk dapat membalikan krisis menjadi republik yang mampu mengayomi dan melakukan manajerial atas sumber-sumber kehidupan guna keberlanjutan rakyat dan negara. Sektor-sektor yang berhubungan dengan hajat hidup rakyat seperti jaminan keselamatan atas air, tanah, pesisir dan laut serta udara yang bersih harus menjadi skala prioritas untuk diselamatkan.

Negara yang mandat pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah harus menunjukan niat baik dan melakukan tindakan-tindakan yang mengutamakan keselamatan rakyat dengan melakukan penyelamatan terhadap sumber-sumber kehidupan. Pemerintah mulai dari struktur tertinggi sampai dengan lini terbawah harus mempunyai kesamaan pandang berupa pengarusutamaan dan memberikan jaminan bagi rakyat dalam melakukan tindakan dalam rangka pemebuhan kebutuhan serta membebaskan rakyat dari ancaman-ancaman pengusuran basis-basis ekonomi rakyat mulai dari cara yang paling visual berupa penggusuran secara langsung sampai dengan tindakan penipuan dengan dalih kemakmuran seperti yang selama ini terjadi.

Regulasi yang selama ini terbukti sukses menghancurkan tatanan sosial rakyat dengan memberikan ruang hidup kepada korporasi dan melakukan penghambaan terhadap pemodal harus dirubah kepada kebijakan yang memberikan jaminan keselamatan kepada rakyat selaku pemilik negara. Pembangunan yang bersandar kepada hutang luar negeri yang sarat dengan intervensi politik penguasaan sumber daya alam harus di hapuskan dan mewajibakan kepada pemodal-pemodal yang selama ini melakukan pengrusakan teradap sumber-sumber kehidupan rakyat untuk bertanggungjawab dengan membayar hutang ekologis atas tindakan-tindakan yang sudah dilaksanakan.

Rakyat harus mendapatkan informasi utuh dari setiap konsep pembangunan. Informasi yang bermuara kepada penyesatan dan membuat rakyat memberikan dukungan terhadap kepentingan segelintir kelompok yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Rakyat harus mendedikasikan dirinya sebagai organ utama dalam setiap kepentingan bernegara. Undang-undang keterbukaan informasi harus di jalankan secara konsisten dan sampai kepada tingkat basis di mana kantong-kantong massa rakyat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan.

Untuk itu rakyat harus:

a. Membangun massa kritis.

Massa kritis harus dibentuk dan diciptakan. Kondisi rakyat yang selama ini dipermainkan oleh kelompok elite politik, pemangku modal dan kelompok-kelompok yang bermental kleptokrasi. Harus segera di akhiri. Massa kritis akan menjadi ujung tombak dari setiap perubahan yang akan dilaksanakan dengan membangun ruang seluas-luas bagi rakyat dalam membangun gerakan rakyat guna menyelamatkan sumbers-sumber kehidupan.

Pembentukan massa kritis harus berdasarkan pendidikan kritis yang diajarkan kepada rakyat. Karena Pendidikan kritis tidak bisa lepas dari gerakan pembebasan, bahkan pendidikan kritis bisa disebut sebagai langkah lanjutan dari tahapan gerakan pembebasan. Kata “pembebasan” dalam pendidikan kritis mewarisi semangat pembebasan yang memiliki kontek makna dari satu formasi sosial ke formasi sosial lainnya. Sesuai dengan konteks dan bentuk penindasan dan ketidak adilan di zamannya

Idealnya, pendidikan kritis rakyat mampu meningkatkan daya kritis terhadap ancaman yang menimpa mereka, sekaligus membangun solidaritas antar rakyat. Syarat utama adalah mempertimbangkan kondisi obyektif dan subyektif rakyat terebut. Syarat lain yang diperlukan meliputi:[19]

1. Perlunya beberapa contoh konkrit sebagai bahan pelatihan pada tingkat bawah, yakni mengupas problem dan isu yang khusus.

2. Perlunya merajut seluruh problem dan isu tersebut sehingga merentangkan seluruh persoalan yang dihadapi komunitas.

3. Perlunya komunikasi pada tingkat nasional untuk dapat memperkuat posisi tawar rakyat terhadap pemerintah. Bangunan negara harus dipahami rakyat dalam memperjelas ketimpangan hubungan antara negara dan rakyat.

b. Menjaga sumber-sumber kehidupan di masing-masing wilayah dari ancaman kejahatan korporasi.

Rakyat harus mengetahui secara detail tentang apa saja potensi yang ada diwilayah mereka serta ancaman atas kondisi wilayah yang mereka miliki. Pengetahuan yang utuh atas kondisi lingkungan serta dampak yang terjadi serta potensi ancaman kerusakan lingkungan jika potensi itu di ekploitasi akan membuat rakyat dengan kekuatan massa kritis ini akan mempertahankan kawasan ekologi guna menjaga stabilitas lingkungan buat mereka.

Untuk dapat menjaga sumber-sumber kehidupan tersebut. Maka rakyat didorong untuk berorganisasi, bersyarekat agar menjadi kesatuan yang kuat.

c. Membangun perlawanan terhadap tindak kejahatan lingkungan

Perlawanan secara langsung di lakukan dengan cara melakukan penolakan penggunaan terhadap hasil-hasil produksi yang dihasilkan dari pengerukan sumber daya alam dengan mengorbankan keselamatan lingkungan di Indonesia. Perlawanan ini dilakukan dengan cara:

1. Memboikot hasil produksi - produksi dari perusahaan yang terbukti terlibat dalam mengorbankan lingkungan dan hak-hak rakyat.

2. melakukan tindakan pengawasan dari setiap regulasi yang akan dikeluarkan oleh negara dalam rangka menjamin berlangsungnya proses ekstraksi destruksi sumber daya

3. melakukan blokade terhadap semua aktivitas industri ekstraktif baik yang sedang beraktivitas maupun baru mau akan beroperasi.

4. secara kontinyu menyuarakan keselamatan lingkungan sebagai agenda yang harus diarusutamakan dalam setiap moment dan diskursus yang ada.

Prinsip-prinsip Pemulihan

Prinsip-prinsip pemulihan Indonesia, tidak terlepas dari prinsis-prinsip restorasi ekologis, yakni didasarkan pada asas :

1. Pengelolaan SDA dan LH dengan pendekatan bioregional

2. Kerakyatan

3. Keadilan Antar dan Intra Generasi

4. Kepastian Hukum

5. Keberlanjutan

6. Partisipasi

7. Transparansi

8. Akuntabilitas

9. Penghormatan terhadap Nilai-nilai Hak Asasi Manusia

PENUTUP

Kekayaan alam yang melimpah ruah ternyata tidak menjadi jaminan menuju jalan kemakmuran bagi masyarakat. Bumi Indonesia dalam perjalanannya telah menjadi milik segelintir orang saja, menjadi milik korporasi besar yang tidak perduli sama sekali terhadap ketertindasan massa rakyat di sekelilingnya. Kesejahteraan dan kemakmuran hanya menjadi jargon dan hiasan mulut dari bibir manis para pemimpin negeri, kesehatan dan pendidikan hanya sebagai gula-gula untuk masyarakat sesaat sebelum berkuasa dan bersiap menjual sumber-sumber kehidupan masyarakat setelahnya, dari laut sampai hutan, dari pesisir sampai tambang.

Harapan membangun Indonesia baru yang terbebas dari penghisapan dan penindasan serta kehancuran lingkungan merupakan cita-cita setiap dari yang mencintai negerinya. Kesatuan pandangan dalam menilai dan menyimpulkan krisis yang sedang Indonesia alami mengalamatkan bahwa semangat satu langkah menuju perubahan.

Untuk itu upaya-upaya pemulihan perlu segera dilakukan secara menyeluruh yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada waktu lagi dan tidak ada pilihan lain, selain memulihkan Indonesia dengan mengutamakan keselamatan rakyat. Agar tujuan bernegara dan berbangsa sebagaimana yang termaktub dalam Proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945 dapat segera terwujud.

[1] Dokumen WALHI “Pulihkan Indonesia, Utamakan Keselamatan Rakyat”, 2011

[2] Diproyeksikan dari angka 13,3% angka kemiskinan yang diutarakan Presiden SBY di depan para pejabat bank sentral negara-negara sahabat yang tergabung dalam Alliance for Financial Inclusion (AFI) di Jimbaran, Bali, Senin (27/9/2010), dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia hasil sensus 2010 yang berjumlah 237.556.363 orang

[3] Jumlah Ketersediaan Air di Sejumlah Provinsi Menipis, voanews.com 21/07/2010, diakses melalui http://air.bappenas.go.id/main/index.php?prm_page_id=1&prm_type_id=5&prm_news_id=2076 tanggal 28 September 2010

[4] Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia

[5] Pasal 13 UU No.5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

[6] Sesuai amanat konstitusi dan sila ke lima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”

[7] Seperti dalam kasus luapan lumpur Lapindo. …..

[8] Bencana ekologis adalah akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam yang telah mengakibatkan kolapsnya pranata kehidupan masyarakat. (Dokumen Kampanye Pengelolaan Bencana WALHI)

[9] Laporan-laporan WALHI sejak 2004 hingga 2010 telah banyak mengupas tentang ketidakadilan ekologis yang berdampak pada bencana ekologis dan berujung pada darurat ekologis.

[10] Press Statement: Pulihkan Indonesia, WALHI, 5 April 2010

[11] lebih lanjut lihat “DARURAT EKOLOGIS INDONESIA” Kertas Konsep: Restorasi Ekologis Indonesia Menuju Pengurusan Sumber daya Alam yang Adil dan Berkelanjutan, WALHI, 2009

[12]Badan Planologi Kehutanan/Forestry Planning Agency menyebutkan bahwa luas Hutan Indonesia mencapai 101.843.486 Ha. Tutupan vegetasi seluruh daratan Indonesia mencapai 187.746.754 Ha, sedangkan luas daratan secara keseluruhan mencapai 192.257.000 ha.

[13] http://dtwh.esdm.go.id/index.php?page=others_data&data_type=4 di akses 15 Oktober 2009

[14] Hal ini menjadi pokok perhatian Maria S. Soemardjono dkk. dalam Final report Kajian kritis undang-undang terkait penataan ruang & sumberdaya alam, Januari 2009.

[15] Diolah dari Tabel II.4 dalam Soemardjono et al., hal.19. Perbandingan ketidaksinkronan antar beberapa UU juga disajikan di hal. 76-78.

[16] Siaran Pers Rakornas Penegakan Hukum Lingkungan 2010, Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, 16 Desember 2010. Dapat dilihat di http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=4971:siaran-pers-rakornas-penegakan-hukum-lingkungan-2010&catid=43:berita&Itemid=73&lang=id

[17] Dalam RUU Pembalakan Liar saat ini (versi Oktober 2010) tersangka pembalakan liar dapat ditangkap selama 2 X 24 jam yang kemudian dapat diperpanjang 3X 24 jam, hanya berbeda sedikit dari ketentuan UU Terorisme yaitu 7 X 24 jam, menyimpangi ketentuan KUHAP yang hanya memperbolehkan maksimum 1 X 24 jam.

[18] Dokumen WALHI “Pulihkan Indonesia, Utamakan Keselamatan Rakyat”, 2011

[19] Ed. M. Ridha Saleh, Ruth Indiah Rahayu. Masyarakat Indonesia: Demokrasi sosial Indonesia. Juni 2004.

Menyoal Krisis Listrik dan Solusi Semu

2011-06-26T04:47:00.000-07:00

CSR dan Green Energy, “Benarkah Solusi bagi Krisis Listrik di Indonesia?”[1]

Oleh Berry Nahdian Forqan[2]

Pendahuluan

Sumberdaya energi merupakan kebutuhan pokok dan merupakan komponen mutlak ketika kita ingin membangun sebuah peradaban masyarakat suatu bangsa ataupun dunia saat ini. Ketiadaan sumberdaya energi atau ketidakmampuan suatu masyarakat atau negara dalam menyediakan sumberdaya energi mengakibatkan lemahnya kemampuan suatu masyarakat atau negara tersebut dalam membangun peradabannya. Bahkan bisa berujung kepada terjadinya krisis multidimensi.

Berbagai konflik dan peperangan di berbagai belahan dunia terjadi hanya karena memperebutkan suberdaya energi. Pada periode 1990-an paling tidak 5 juta orang terbunuh, dan 17-21 juta orang tersingkirkan ke barak-barak pengungsian. Rakyat di Negara-negara miskin yang paling menderita dimana peperangan tersebut berlangsung. Sementara para elit dan Negara kaya justru memperoleh untung setelah dapat menguasai sumber-sumber energi tersebut seperti minyak bumi.

Indonesia adalah negeri yang kaya raya akan sumberdaya alamnya termasuk potensi untuk pemenuhan energi bagi kebutuhan warga Negara. Namun ironisnya sumberdaya alam tersebut tidak mampu dikelola dengan baik sebagai potensi sumber energi bagi pembangunan peradaban masyarakat dan bangsa negeri ini. Faktanya sekarang ini negeri kita mengalami krisis energi baik untuk pemenuhan bahan bakar maupun energi untuk listrik. “Tikus mati di lumbung padi,” sebuah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi pengelolaan sumberdaya alam bagi pemenuhan energi negeri ini.

Listrik bagian dari kebutuhan warga yang mesti dipenuhi oleh pemerintah tidak bisa diakses oleh seluruh penduduk dan parahnya lagi pemenuhan bagi kelompok warga yang sudah terjangkaupun mengalami defisit sehingga di banyak daerah selalu terjadi pemadaman bergiliran. Bukan saja ini sangat berpengaruh pada penyediaan listrik bagi rumah tangga namun juga berpengaruh para kemampuan warga dan dunia usaha dalam berproduksi.

Sementara itu berbagai solusi yang ditawarkan masih bersifat parsial dan jangka pendek. Pemenuhan energi untuk listrik masih mengandalkan energi fosil yang bersifat terbatas dan tidak terbarukan. Hal ini terlihat dari rencana pembangunan pembangkit listrik 10 Gwh dengan mengandalkan batubara sebagai pengganti bahan bakar minyak yang semakin menipis. Padahal kita ketahui sumber energi fosil baik migas maupun batubara adalah bahan utama penyebab terjadinya pencemaran udara dan emisi gas rumah kaca. Sedangkan potensi energi alternatif atau energi terbarukan yang cukup melimpah di negeri ini tidak benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan tidak menjadi prioritas utama yang didahulukan dalam rangka mengatasi krisis listrik yang terjadi.

Disisi lain, kegagalan pemerintah sebagai pemegang mandat tanggungjawab pengurus Negara dalam memenuhi kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat dan dalam hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi warga Negara justru kemudian mengalihkannya kepada pihak swasta dengan mendorong program Corporate Social Responsibility atau biasa disingkat CSR. Dan menjadi pertanyaan besar apakah CRS melalui “Green Energy” dapat menjawab persoalan fundamental krisis listrik di Indonesia saat ini. Dimana persoalan utama krisis listrik tersebut adalah bukan pada ketidakberdayaan masyarakat dan ketiadaan energi terbarukan (ramah lingkungan) namun pada ketimpangan dan ketidakadilan akses dan kontrol dalam pengelolaan sumberdaya energi di negeri ini.

CSR dalam Pandangan WALHI

Pada tahun 2008 WALHI melakukan sebuah penelitian terkait dengan praktek CSR di empat perusahaan besar yang bergerak dibidang ekstraksi sumberdaya alam. Pemilihan atas korporasi besar ini didasarkan atas dasar : 1) rentang perusahaan yang dipilih cukup luas dari perspektif pelaksanaan CSR, karena melibatkan perusahaan yang telah menerima CSR Award dan dikontraskan dengan perusahaan yang belum mendapatkan izin eksploitasi di kawasan konservasi namun sudah melakukan aktivitas CSR; 2) sebagian besar perusahaan tersebut mempunyai rekam jejak yang negatif terhadap persoalan social dan lingkungan; 3) perusahaan-perusahaan yang dipilih telah mewakili tipologi perusahaan ekstraktif yang berkaitan dengan sumberdaya alam yakni migas, mineral, batubara dan pulp dan paper; 4) perusahaan yang dipilih sudah termasuk perusahaan yang pemiliknya atau pemilik sebelumnya adalah perusahaan transnasional yang telah mempelopori konsep dan praktek CSR di Indonesia; 5) tiga dari perusahaan yang dipilih adalah milik pengusaha yang sangat kuat di Indonesia; 6) sirkulasi pengetahuan dan praktek CSR difasilitasi dengan memperkerjakan spesialis CSR yang berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain (dianggap berpengalaman).

Berikut ini adalah temuan dari analisa data yang didapatkan berdasarkan temuan-temuan lapangan dalam penelitian tersebut :

1. Apa yang dirumuskan sebagai “CSR” pada umumnya adalah proyek-proyek pembangunan. Dapat juga disebut sebagai “community development”, atau “comdev”. Kendati tidak mesti berdasarkan inisiatif komunitas, namun proyek-proyek yang dijalankan oleh spesialis “comdev” korporasi, diimplementasikan untuk komunitas.

2. Disamping proyek-proyek yang dijalankan untuk komunitas, label CSR juga meliputi beberapa bentuk donasi. Seperti bantuan bahan material bangunan untuk sekolah, mesjid, dan gereja. Mensponsori kunjungan-kunjungan lapangan (studi banding) terhadap proyek-proyek serupa, dengan komponen entertainmen yang lebih besar.

3. Kendati tidak secara resmi disebut sebagai CSR, dana dalam jumlah besar dari perusahaan dialokasikan untuk mendukung kelompok-kelompok lokal yang diorganisir berdasarkan etnisitas. Selain itu juga diberikan kepada kelompok-kelompok pemuda yang siap melindungi kepentingan perusahaan jika terdapat kritik dari organisasi lingkungan atau kelompok lainnya.

4. Berbagai departemen atau divisi dalam perusahaan, memiliki berbagai nama sampai kepada sebuah konsep CSR yang komprehensif. Umumnya, departemen atau divisi yang mengurus CSR sebelumnya bertugas untuk hubungan masyarakat atau hubungan dengan pemerintah, kemudian dilakukan penambahan community development. Dapat juga orang perusahaan yang bertanggung-jawab untuk community development juga mengurus hubungan dengan pemerintah.

5. Dengan menganalisa data secara keseluruhan, bisa disimpulkan bahwa tujuan ‘kosmetik’ CSR lebih besar dibanding dengan perhatian yang sebenarnya untuk mitigasi lingkungan maupun keadilan sosial. Kehancuran lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan pertambangan, demikian juga degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh pengalihan tanaman hutan asli dengan eucalyptus untuk pasokan bahan mentah pulp and paper, telah menciptakan kesengsaraan bagi penduduk lokal. Kondisi semacam ini sering tidak dapat dimitigasi oleh proyek-proyek yang disebut sebagai community development projects. Di semua kasus, baik pertambangan juga aktivis penebangan kayu (longging) telah membuat sungai, danau kecil menjadi lebih dangkal dan lebih kotor tumpahan bahan bakar, minyak mental, dan pembuangan tailing ke badan air yang menjadi sumber utama bagi air minum, mandi bagi penduduk lokal. Disamping polusi air, kebisingan dari pengeboran dan pemboman bebatuan mengkibatkan jendela kaca pecah, membahayakan pendengaran penduduk dan mengganggu bayi. Tidak ada aktivitas CSR di tempat yang terdampak yang dapat mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

6. Sebagian besar aktivitas CSR yang diamati, dirancang dan diimplementasikan untuk mengurangi potensi dan konflik aktual antara korporasi dan komunitas lokal. Dalam beberapa kasus, penduduk lokal mengungkapkan kemarahan mereka karena tidak mendapatkan pekerjaan di korporasi, namun di desa lainnya mereka terang-terangan memblokade perusahaan tambang atau perusahaan kayu atau pulp dan paper untuk memasuki tanah adat mereka untuk menghancurkan hutan mereka atau membuat sungai mereka terpolusi.

7. Sebagian besar aktivitas CSR yang diamati secara sengaja maupun tidak sengaja menciptakan perpecahan di komunitas lokal. Perpecahan ini awalnya diciptakan oleh korporasi dengan membuat zonasi yang mengkategorikan komunitas sekitar berdasarkan jarak dari lokasi aktual operasi perusahaan. Keselamatan komunitas dari bahaya yang inheren dengan operasi perusahaan tambang tidak selalu menjadi perhatian utama untuk menentukan zona yang diterapkan terhadap penduduk lokal, namun lebih kepada keberadaan langsung mereka dalam menghadapi perusahaan tambang. Ketidakadilan yang melekat dalam kebijakan zonasi dapat terlihat dari kenyataan bahwa tailing pertambangan dibuang jauh dari pertambangan.

8. Jumlah dan tipe proyek CSR yang diimplementasikan dari sebagian besar kasus yang diamati tidak dirancang secara bersama-sama dengan komunitas terdampak. Namun kebanyakan dengan pemimpin mereka yang kepentingannya sejalan dengan kepentingan korporasi. Biasanya setelah diikutkan dalam kunjungan “studi banding”, atau perekrutan anak-anak mereka atau keluarga lainnya sebagai pekerja di perusahaan.

9. Sebagian besar dari kasus yang dipelajari menunjukkan bahwa donasi dari perusahaan didistribusikan kepada individu-individu atau kelompok yang paling berbicara keras atau paling kritis terhadap perusahaan. Kebijakan diskriminatif ini menciptakan ketegangan yang keras antara komunitas lokal atau antar lapisan komunitas. Hal tersebut mendorong beberapa kelompok tertentu menjadi lebih dekat kepada manajer perusahaan, sementara yang lainnya menjadi lebih konfrontatif terhadap perusahaan.

10. Jika diperlukan untuk melakukan manipulasi institusi adat mana kala berhadapan dengan keberadaan komunitas penduduk asli yang memiliki ikatan kuat terhadap tanah mereka, maka perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam akan melakukannya. Manipulasi terhadap institusi adat lokal ini dapat menimbulkan efek yang merusak di masa yang akan datang, karena perusahaan akan dinilai lebih menguntungkan satu kelompok dibandingkan dengan kelompok lainnya.

11. Makin lama perusahaan beroperasi di daerah propinsi atau kabupaten setempat, makin kuat kecenderungan perusahaan tersebut berlaku seperti negara dalam negara. Karena dana CSR menambah ketergantungan komunitas lokal, birokrat juga legislator terhadap perusahaan. Ketergantungan ini pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan warga negara, bukan korporasi.

12. Dengan makin bertambah populernya CSR maka terjadi pengkamuflasean terhadap pengabaian Peraturan Pemerintah N0.27 Tahun 1999 tentang AMDAL, yang dilakukan baik oleh negara juga korporasi. Keberadaan dua sistem perundang-undangan, salah satunya mengatur kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap dampak lingkungan, dan yang lain tentang tanggung jawab sosial perusahaan, menciptakan daerah abu-abu atau tumpang tindih.

13. Sementara aktivitas CSR yang diteliti dalam penelitian ini tidak sanggup menanggulangi efek penggusuran yang diciptakan oleh perusahaan-persahaan yang bergerak dalam sumber daya alam. Namun ironisnya hal ini telah menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi banyak aktivis yang sebelumnya beraktivitas di organisasi non pemerintah ataupun jurnalis. Proses ini mengulangi proses serupa ketika banyak aktivis bergabung dengan perusahaan konsultan AMDAL atau peraturan yang terkait dengannya. Dengan perkataan lain, terdapat sebuah pergeseran dari konsultan AMDAL menjadi konsultan CSR.

Berdasarkan temuan diatas serta berpedoman kepada Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya (EKOSOB), bisa disimpulkan bahwa konsep CSR dan prakteknya tidak memberikan kontribusi dan jaminan bagi penegakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar perusahaan yang mengeksploitasi sumberdaya alam. Terdapat daerah abu-abu dengan populernya CSR bersamaan dengan terabaikannya undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, pemerintah mengambil tanggungjawab yang lebih sedikit untuk pemenuhan hak ekosob masyarakat, dan menyerahkannya kepada perusahaan. Pengalihan tanggungjawab pemerintah ini menghapuskan kewajibannya terhadap konstitusi negara untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Temuan diatas tentu tidak dapat diklaim sebagai representasi secara keseluruhan praktek CSR di Indonesia namun paling tidak dapat memberikan gambaran umum bagaimana praktek CSR tersebut dilaksanakan mengingat penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang memiliki tenaga pelaksana khusus dan dianggap berpengalaman.

Krisis Listrik BUAH DARI KETIMPANGAN AKSES

Di negeri ini, kita sebagai warga Negara, rakyat Indonesia tidak mempunyai banyak pilihan untuk mengakses dan menjangkau ketersediaan dan pelayanan kebutuhan energi yang memiliki kualitas yang baik, aman dan ramah lingkungan demi mendukung kehidupan social dan ekonomi yang lebih baik. Berlimpahnya sumber energi baik yang berasal dari energi fosil maupun energi terbarukan yang ramah lingkungan seperti energi angin, air, surya, gelombang laut, biofuel, panas bumi dan lainnya tidak dimanfaatkan secara baik, benar dan optimal berdasarkan konsep pengelolaan yang mempertimbangkan potensi, kebutuhan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Energi ditempatkan sebagai barang komoditi semata, dan sebagai barang komoditi maka kebijakan energi diarahkan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pasar ketimbang untuk memenuhi kebutuhan warga. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ekspoitasi energi fosil secara besar-besaran tanpa memperhitungkan dampak lingkungan, kebutuhan warga dan pencadangan masa depan bahkan aspek keadilan. Sementara sumber energi alternatif, energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan belum menjadi pilihan dan arus utama kebijakan pemerintah. Sebagian kelompok kecil warga memiliki akses yang besar dan menggunakan energi secara berlimpah namun sebagian besar warga lainnya punya akses terbatas dan kekurangan energi.

Salah urus sumberdaya energi di negeri ini berakibat pada terjadinya kerusakan lingkungan yang menjadi penyebab terjadinya berbagai bencana ekologis dan berujung pada kemiskinan karena berkurangnya kemampuan produktivitas warga. Data dari BNPB tahun 2010 menunjukan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir telah terjadi 6.632 bencana, dimana berdasarkan catatan WALHI bencana tersebut lebih besar karena dampak kerusakan lingkungan atau disebut bencana ekologis. Sehingga dapat diartikan setiap harinya muncul lebih dari satu bencana dan setiap satu minggu terjadi 10 kali bencana yang terdiri dari Banjir, kekeringan, longsor, badai dan kebakaran[3]. Kondisi ini di sebut WALHI sebagai “Darurat Ekologis Indonesia”[4].

Krisis listrik hanyalah merupakan salah satu bagian dari salah urus sumberdaya energi di negeri ini. Krisis listrik terjadi ditengah kita punya potensi sumber energi yang cukup besar untuk menghasilkan listrik. Artinya krisis listrik terjadi bukan masalah ketiadaan sumber energi untuk pembangkit listrik namun lebih kepada tata kuasa, tata produksi dan tata konsumsi yang tidak menempatkan warga sebagai aktor dan penerima manfaat utama energi bagi pemenuhan listrik dan mengabaikan kepentingan lingkungan.

Situasi Kekinian Pasokan Listrik

Daerah	Daya Maksimal (MW)	Beban Puncak (MW)	Kekurangan (MW)
Sumatera	2.792,70	3.012,20	219,50
Kalimantan	306,14	372,73	66,59
Sulawesi	511,18	611,44	100,26
Kepulauan Maluku	42,80	46,10	3,30
Jawa-Madura-Bali-Lombok	17.035,81	17.370,66	334,85

Sumber : ESDM, Oktober 2009

Sebagai contoh di Kalimantan Selatan, sebuah provinsi yang kaya akan sumber energi berupa batubara dan potensi alam lainnya namun pemenuhan listrik bagi penduduk disana masih belum mampu menjangkau sampai ke pelosok-pelosok daerah. Bahkan penduduk yang sudah mendapatkan pelayanan listrik dari PLN mesti sabar mengurut dada karena seringnya pemadaman bergiliran. Berdasarkan hasil penelitian WALHI Kalsel total produksi batubara di Kalsel 78,5 juta ton pada tahun 2008 dan hanya 1,69% yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi di Kalsel selebihnya 70% di ekspor dan kurang lebih 28% untuk kebutuhan Jawa- Bali. PLTA Riam Kanan yang listriknya digunakan untuk menerangi wilayah Kalsel dan Kalteng namun tidak mampu (baca: tidak mau) memberikan layanan jangkauan listrik kepada masyarakat yang berada di wilayah hulu bendungan yang notabene adalah warga yang dikorbankan untuk pembangunan PLTA tersebut.

Dari gambaran diatas menggambarkan bahwa persoalan krisis listrik bukan karena ketiadaan sumberdaya energinya dan listrik yang dihasilkan namun lebih jauh karena ketimpangan tata kuasa, tata produksi dan tata konsumsinya. Sehingga dorongan penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan haruslah dibarengi dengan perubahan pola struktur tata kelola yang lebih adil dan seimbang. Artinya pemassifan penggunaan energi terbarukan mesti dibarengi dengan penataan kembali struktur pengelolaannya yang lebih berkeadilan sehingga dapat menjangkau seluruh warga Negara tanpa kecuali.

Politik Energi Terbarukan Indonesia

Isu pemanasan global telah menyadarkan banyak pihak akan bahayanya penggunaan energi fosil yang telah mencemari udara dan penyebab terjadinya efek rumah kaca. Hal ini mendorong para pihak terutama para pecinta lingkungan lebih jauh mendesakkan adanya peralihan penggunaan energi fosil kepada energi alternatif terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Sejak tahun 1970an para ilmuan dunia mulai massif melakukan riset terkait dengan energi terbarukan terutama menyangkut energi surya, energi angin, energi pasang surut dan gelombang air laut, serta biogas. Bahkan melebar sampai pada energi non-konvensional seperti memecah hydrogen dari air, energi berbasis bioteknologi, eksplorasi energi kinetik, dan peningkatan efisiensi energi listrik.

Namun disayangkan sampai dekade ini penggunaan energi fosil masih mendominasi penggunaan energi dunia dimana pada tahun 2004, Yuliarto dalam makalah yang berjudul meneropong konsumsi energi dunia (2005) menyebutkan bahwa sebesar 87,7% konsumsi energi dunia menggunakan energi fosil sisanya 6,1% nuklir dan 6,2% bersumber dari energi hydro.

Indonesia sendiri masih menggunakan energi fosil sebagai sumber pasokan energi disamping juga sebagai penyedia bahan baku sumber energi bagi Negara-negara tujuan ekspor migas dan batubara. Dalam periode 2003 -2009 berdasarkan data dari ESDM setiap tahunnya lebih 70% batubara Indonesia di ekspor sementara PLN kesulitan pasokan bahan baku. Pada tahun 2008 porsi penggunaan energi di Indonesia 48,4% minyak, 28,6% gas, 18,8% batubara dan 4,2% energi terbarukan. Artinya 95,8% Indonesia masih menggunakan energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Sementara berdasarkan data dari statistik PLN 2008, persentase berdasarkan sumber tenaga adalah: 9,1% tenaga air, 2,87% tenaga panas bumi, 35% tenaga uap dari batubara, 0,73% tenaga uap dari gas, 8,63% tenaga uap dari minyak, 4,7% tenaga gas, 30,27% tenaga diesel, 8,65% kombinasi gas dan uap dan hanya 0,0000847% tenaga matahari.

Sementara kebijakan arah pengembangan energi masa depan Indonesia berdasarkan Blueprint Pengembangan Energi Nasional 2005-2025 yang dikeluarkan pemerintah tidak ada perubahan secara substansial. Indonesia masih mengandalkan pada energi fosil dengan sedikit penurunan dari 94% pada tahun 2005 menjadi 89,5% pada tahun 2025. Artinya dalam rentang waktu 20 tahun Indonesia hanya menurunkan komposisi energi fosil sebesar 4,5%. Padahal cadangan energi fosil kita terus semakin menyusut dan tidak akan mampu bertahan lama, bahkan cadangan minyak kita diperkirakan akan habis di tahun 2023 kemudian menyusul batubara.

CSR, Green Energy dan Jawaban atas Krisis Listrik

Pertanyaanya adalah bagaimana kita menyelesaikan krisis listrik dengan mendorong energi terbarukan (green energy) melalui kegiatan CSR jika kita runut bahwa akar masalah dari krisis energi di Indonesia bukan terletak pada ada tidaknya ketersediaan sumber energi kita dan apakah kita menggunakan energi fosil yang tidak ramah lingkungan atau energi terbarukan yang lebih berkelanjutan namun ada soal ketimpangan dan ketidakadilan dalam tata kelolanya. Sementara CSR tidak akan mampu menjawab ketimpangan itu sendiri karena daya jangkau dan kapasitasnya yang terbatas disamping dalam prakteknya berdasarkan temuan WALHI sebelumnya, program CSR tidak memberikan kontribusi dan jaminan bagi penegakan hak-hak ekonomi, social dan budaya bagi masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar perusahaan.

Bahwasanya memang menjadi penting dan mendesak bagi kita untuk mendorong adanya peralihan penggunaan energi fosil kepada energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masa depan bangsa kita karena persoalan lingkungan dan pemanasan global yang sudah jelas terpampang di depan mata kita. Namun ini tidak akan bisa diselesaikan dengan program CSR karena ini adalah urusan besar terkait dengan kebijakan ekonomi politik pengurusan negeri ini. Ketika tidak ada kebijakan yang kuat dan serius dari pemerintah untuk menata kembali ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumberdaya energi dengan memberikan ruang yang lebih besar kepada rakyat untuk mampu mengelolanya secara mandiri maka krisis listrik akan terus terjadi. Sementara salah satu penyebab ketimpangan itu terjadi adalah karena diberikannya konsesi-konsesi pengelolaan sumber-sumber energi kepada perusahaan-perusahaan besar swasta yang mendominasi dan mempunyai kontrol yang kuat terhadap sumber-sumber energi tersebut sehingga hak-hak warga terabaikan.

Pekerjaan rumah yang harus diselesaikan kedepan adalah bagaimana pemerintah membuat sebuah kebijakan yang kuat melepas ketergantungan terhadap energi fosil dan mengubah haluan penggunaannya kepada penggunaan energi terbarukan dengan merevisi berbagai regulasi yang ada yang masih mengarus-utamakan energi fosil dan menyusun tahapan-tahapan yang mesti dilakukan dimana pengelolaanya diarahkan untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan domestik berbasis bioregion dan menempatkan rakyat sebagai aktor dan penerima manfaat utamanya. Tanggung jawab mengatasi krisis listrik tidak bisa diserahkan kepada perusahaan melalui program CSRnya walau dengan program energi terbarukan sekalipun karena kewajiban untuk mensejahterakan rakyat termasuk untuk pemenuhan kebutuhan listrik adalah tanggungjawab Negara dan dalam hal ini pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 sementara perusahaan sudah pasti tujuan pendiriannya adalah untuk mencari keuntungan bagi pemiliknya dimana program CSR hanyalah alat untuk terus dapat memastikan adanya keuntungan tersebut.

Namun paling tidak untuk memajukan pemenuhan energi terbarukan yang lebih berkeadilan dan mampu menjangkau pemenuhan kebutuhan warga maka beberapa langkah yang bisa dilakukan diantaranya adalah : mengembangkan riset dan teknologi penyediaan energi terbarukan yang murah untuk rakyat; melakukan desentralisasi, lokalisasi dan downsizing penyediaan energi; membangun mekanisme insentif dan disinsentif; meningkatkan keamanan pasokan energi dengan memperhatikan aspek dan biaya lingkungan; prioritas alokasi energi untuk kebutuhan warga; menerapkan prinsip-prinsip partisipasi, konservasi, adil, transparan dan non komoditi.

Kedepan kebijakan pengelolaan energi termasuk listrik mesti mampu menjamin keselamatan hidup warga, keberlanjutan produktivitas warga dan keberlanjutan fungsi-fungsi faal alam.

PENUTUP

Peran negara dalam menyejahterakan rakyat tentunya tidak bisa digantikan dan pastinya tidak akan pernah bisa tergantikan oleh korporasi. Dalam prinsip korporasi, pemegang saham terbanyaklah yang paling menentukan kebijakan perusahaan (tentang apa yang diproduksi dan bagaimana memproduksinya), atau dikenal dengan istilah, “one dollar one vote”. Sehingga makin kecil kepemilikan sahamnya semakin lemah kontrolnya terhadap korporasi. Terlebih lagi masyarakat sekitar lokasi korporasi bukanlah pemilik saham, sehingga secara formal [saat ini] tidak memiliki kontrol apapun terhadap korporasi. Setidaknya posisi rakyat terhadap pemerintahan yang demokratis masih berlaku prinsip “one man/woman one vote”, sehingga suara mayoritas rakyat harus diperhatikan (paling tidak secara teori dan memiliki legitimasi). Dengan demikian kontrak rakyat dengan pemerintah/negara dimana salah satu tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat paling tidak diakui secara formal (terpenting diantaranya adalah Pasal 33 Konstitusi Indonesia).

Begitu pula dengan pengelolaan energi dalam hal ini listrik maka pemenuhannya bagi kebutuhan warga tidak bisa diserahkan kepada korporasi apalagi hanya melalui program CSR mereka. Tanggung jawab pemenuhan energi mesti dilakukan oleh negara yang diwakili oleh pemerintah.

[1] Disampaikan pada Seminar Optimalisasi Program CSR Menuju Masyarakat Mandiri Energi, Hotel Aston Primera-Pasteur Bandung, 22-23 Juli 2010

[2] Direktur Eksekutif Nasional WALHI

[3] Press Statement: Pulihkan Indonesia, WALHI, 5 April 2010

[4] lebih lanjut lihat “DARURAT EKOLOGIS INDONESIA” Kertas Konsep: Restorasi Ekologis Indonesia Menuju Pengurusan Sumber daya Alam yang Adil dan Berkelanjutan, WALHI, 2009

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENGURANGAN DAMPAK PEMANASAN GLOBAL

2011-06-24T23:37:00.000-07:00

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENGURANGAN DAMPAK PEMANASAN GLOBAL[1]

Oleh :

Berry Nahdian Forqan[2]

Pendahuluan

Dalam paradigma konstitusi, pengelolaan ekonomi akan memanfaatkan segala sumber daya nasional yang dimiliki. Baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, dan lain-lain yang dimiliki untuk diprioritaskan bagi kepentingan nasional untuk mewujudkan negara yang maju, mandiri dan berdaya saing tinggi. Sekarang, tatanan global-lah yang menjadi referensi dalam pengelolaan ekonomi agar kita mendapatkan manfaatnya. Padahal semua negara tetap berpegang pada kepentingan nasional dalam jagat raya kompetisi global. Berbagai perjanjian perdagangan dan investasi di tingkat internasional maupun regional, justeru merugikan rakyat dan kepentingan nasional. Kesepakatan liberalisasi perdagangan dan investasi dalam pertemuan G-20, perjanjian perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN Free Trade Area, telah melicinkan jalan ekspansi modal dalam menguasai alat-alat produksi nasional.

Dalam perspektif negara yang telah menyatakan merdeka seperti Indonesia. Sepertinya semua keputusannya adalah berangkat dari kebutuhan kemandirian sebuah bangsa dan kemajuan negerinya. Tetapi sayangnya untuk bidang perdagangan, pertanian, putaran uang di pasar modal dan aneka pendekatan skema investasi melalui industrialisasi sektor pengelolaan air, pangan, energi, mineral, hutan, adalah tidak murni dilakukan yang makin membuat indikator negeri yang merdeka. Justru malah sebaliknya!

Siklus kehidupan manusia Indonesia saat ini tak bisa dilepaskan dari hantaman bencana ekologis yang bermunculan setiap harinya. Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir telah terjadi 6.632 bencana[3]. Sehingga dapat diartikan setiap harinya muncul satu bencana dan setiap satu minggu terjadi 10 kali bencana dengan berbagai jenis. Fakta krisis dan bencana diatas menunjukan bahwa Indonesia dalam situasi Darurat Ekologis[4].

Namun, karena sumber daya alam tidak dimaknai sebagai kekayaan atau modal bangsa, maka telah terjadi pergeseran paradigma yang menempatkan batu bara, minyak mentah, gas dan tambang lainnya hanya sekadar komoditas yang dapat dikuasai dan diperdagangkan secara bebas oleh swasta dan asing. Sebagai komoditas non strategis (sebagaimana baju, sepatu dll), barang-barang tambang akan dengan mudah dieksploitasi dan diekspor bila penjualan ke luar negeri dinilai memberi keuntungan. Seolah manfaat bagi rakyat cukup lewat peningkatan cadangan devisa, penciptaan lapangan kerja meskipun bukan pekerja ahli atau dari pembayaran pajak dan royalti. Padahal faktanya, dengan pengelolaan yang terjadi saat ini, bagian pemerintah jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh pihak swasta.

Tingginya laju eksploitasi sumber daya alam, yang disertai dengan tingkat kerusakan lingkungan dan konflik sosial tidak sebanding dengan keuntungan finansial yang diterima oleh negara. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terdiri dari penerimaan Minyak bumi dan gas bumi (migas) dan Non Migas seperti pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan pertambangan panas bumi. Penerimaan SDA pada tahun 2009 sebesar Rp139,0 triliun misalnya, hanya memberikan kontribusi sekitar 16% dari total penerimaan negara sebesar Rp871 triliun.

Isu lingkungan sesungguhnya masih ditempatkan sebagai “pemadam kebakaran” di dalam lima agenda prioritas pemerintah tahun 2010[5]. Pemerintah gagal menjangkau akar masalah atau penyebab dari kerusakan lingkungan seperti bencana banjir, kebakaran hutan, pencemaran, dan dampak perubahan iklim. Padahal, semua hal yang disebut di atas merupakan akibat dari kesalahan sistem kapitalisme dalam tata kelola kekayaan alam yang berlangsung dalam model yang primitif, menjual dengan cepat dan murah kekayaan alam untuk kebutuhan pasar global. Laju penggundulan hutan alam, jutaan ton limbah tailing yang dibuang ke laut oleh perusahaan pertambangan, illegal fishing, ekspansi perkebunan besar, serta konversi lahan pertanian dan ruang terbuka hijau di perkotaan, telah menjadi sumber bencana yang tertanam dalam sistem kapitalisme yang gagal dituntaskan.

Misalnya isu deforestasi yang dianggap sebagai penyumbang emisi karbon global, dimana Indonesia mengakui telah kehilangan 1,17 juta hektar setiap tahun, gagal menemukan jalan keluar yang nyata. Upaya pengkambinghitaman terhadap petani-petani subsisten sebagai perusak hutan tidak bisa dihindarkan. Sementara, program anti deforestasi tidak pernah diarahkan kepada konversi hutan dalam industrialisasi di sektor perkebunan (terutama kelapa sawit). Di lingkup global, Indonesia bahkan memilih tergabung dalam skema jalan keluar yang terintegrasi dalam logika pasar, yaitu dengan menerapkan ide carbon trade, carbon offsets, dan carbon tax.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan

Pemerintah Daerah dalam kapasitasnya sebagai pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di tingkat lokal, berperan dalam menentukan kondisi lingkungan di daerah. Dimana sampai saat ini laju deforestasi banyak disebabkan oleh kebijakan pemberian ijin investasi disektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit serta hutan tanaman industri.

Dalam memperlihatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, tidak jarang yang dimunculkan hanya pada kegiatan-kegiatan non perlindungan kawasan dan non pelestarian lingkungan seperti program-program menjelang penilaian Adipura. Kegiatan ini sama sekali jauh dari problem pokok kerusakan lingkungan, pembangunan yang dilakukan tidak memperhatikan keberlanjutan ekologis dan pembangunan yang berkeadilan antar generasi.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan, hendaknya memperhatikan pentingnya mempertahankan kawasan ekologi genting yang menjadi penyangga bagi sumber-sumber kehidupan.

Lingkungan Hidup Indonesia terancam collapse![6]. Alam tidak lagi bisa berfungsi menyediakan jasa pelayanannya, krisis menjadi makanan sehari-hari yang harus ditanggung oleh rakyat kebanyakan, bencana terjadi dimana-mana. Pada tahun 2009, sebanyak 1.713 total bencana telah terjadi di Indonesia. Diantara aset yang hilang yakni korban meninggal kurang lebih 1.940 orang, kerusakan rumah sekitar 10.576 (WALHI, diolah dari berbagai sumber). Situasi di tahun 2010 tidak bertambah baik, menjelang satu tahun pemerintahan SBY-Boediono, bangsa ini kembali diwarnai oleh berbagai peristiwa bencana secara berturut-turut. Sedikitnya 71 Kabupaten/Kota di Indonesia dilanda banjir dengan intensitas yang terus berulang. Bahkan di Ibukota negara, dari Januari-September 2010, telah terjadi 23 kali peristiwa banjir.

Berbagai fakta kerusakan lingkungan hidup di Indonesia yang terjadi hingga hari ini semestinya dibaca dalam logika kompleks antara pertumbuhan yang diagung-agungkan, ketidakpahaman atas perubahan lingkungan yang terjadi, dan pengabaian atas biaya yang ditanggung warga dalam sejarah pembangunan. Keselamatan rakyat saja tidak pernah dihitung dalam kalkulasi nilai pembangunan, apalagi kesejahteraan yang selama ini menjadi jualan pengurus negara. Padahal justru sebaliknya, kemiskinan muncul akibat lingkungan hidup rusak, dan alam tidak bisa lagi menyediakan jasa layanannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rakyat juga dibiarkan untuk mengalami kemiskinan secara berkelanjutan.

Pembangunan dan Dampaknya Bagi Pemanasan Global

Selain terikat sebagai negara pihak dalam UNFCCC, Indonesia merupakan negara pihak terhadap konvensi internasional hak asasi manusia terutama konvensi hak sipil dan politik (Sipol)[7], hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob), penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW)[8], penghapusan diskriminasi rasial (ICERD)[9], konvensi keanekaragaman hayati. Dalam Sidang Mejelis Umum PBB 13 September 2007, delegasi pemerintah Indonesia juga voting mendukung pengesahaan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Keterikatan Indonesia dengan berbagai konvenan yang ada, seyogyanya dalam penerapan model pembangunannya Indonesia menjadikan konvensi-konvensi dan perjanjian International tersebut sebagai salah satu landasan tindak dalam pengambilan keputusan. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan hal terpenting dalam menentukan sebuah kebijakan, HAM tidak semata-mata dinilai pada tindakan kekerasan fisik saja, melainkan juga pada pengabaian, pengingkaran dan penistaan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Di Indonesia, berdasarkan pengalaman di sektor sawit sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi di Indonesia telah gagal untuk mengamankan daerah dengan nilai konservasi tinggi (NKT) yang terletak dalam konsesi mereka karena daerah dengan NKT yang belum dibuka dan ditanami yang terletak dalam konsesi mereka telah dialokasikan oleh pejabat setempat kepada perusahaan lain untuk dibuka. Indonesia belum memiliki kerangka kerja hukum dan prosedur yang memadai untuk melindungi daerah-daerah dengan nilai konservasi tinggi khususnya bagi sosial dan budaya masyarakat setempat.[10] Studi tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya reformasi hukum dan prosedural agar terjadi perlindungan efektif terhadap daerah dengan NKT di Indonesia. Untuk itu perlu menjajaki kendala dan peluang reformasi hukum yang dapat dilakukan untuk mengamankan daerah dengan nilai konservasi tinggi lewat pelibatan multi stakeholder.

Akibat pola dan model pembangunan yang tidak mengindahkan hak ecosoc, dan keberlanjutan ekologislah yang melahirkan kondisi perubahan iklim global yang terjadi saat ini. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat 26.7 juta hektar lahan telah dialokasikan dalam rencana tata ruang kabupaten dan propinsi untuk perluasan dan pembangunan kelapa sawit. Prosedur rencana tata ruang tidak berupaya untuk mengidentifikasi dan melindungi daerah dengan nilai konservasi tinggi, tidak mengidentifikasi atau melindungi daerah yang menjadi wilayah adat masyarakat adat atau wilayah kelola adat dan tidak mengidentifikasi atau melindungi daerah dengan “nilai karbon tinggi”. Selain itu, proses perencanaan tata ruang di Indonesia menggunakan definisi lahan “terdegradasi” dan “hutan konversi” yang tidak jelas dalam pembukaan hutan dan lahan sehingga sering kali membuka hutan atau lahan yang dikelola atau dimiliki masyarakat hukum adat. Lebih jauh lagi, pemerintah mengizinkan pemanfaatan gambut dalam rencana tata ruang Indonesia saat ini dalam kenyataannya mendorong penanaman kelapa sawit di lahan gambut, dan menimbulkan emisi CO2 yang besar (Permentan No.14/2009).

Pembukaan hutan yang meluas, pembakaran hutan dan pembukaan dan pengeringan drainase lahan gambut merupakan kontributor utama perubahan iklim global di Indonesia (terdapat perkiraan yang berbeda-beda namun umumnya menunjukkan angka 16% sampai 30% emisi gas rumah kaca berasal dari perubahan tata guna lahan). Ekspansi sektor perkebunan sawit besar-besaran beberapa tahun belakangan ini telah menjadi salah satu penyebab utama emisi ini.

Di Indonesia, perluasan perkebunan kelapa sawit umumnya terjadi di daerah yang digolongkan sebagai hutan dan antara 1/3 dan setengah dari rencana perluasan kelapa sawit akan dilakukan di lahan gambut dalam. Sampai 80% emisi CO2 Indonesia berasal dari perubahan peruntukan lahan, dan konversi hutan dan drainase lahan gambut merupakan penyebab utamanya. Tidak ada kontrol prosedural dan hukum yang memadai untuk mengendalikan perluasan ini dan kebijakan nasional sendiri pada hakikatnya bertentangan, di satu sisi berpihak pada perluasan industri kehutanan, industri ekstraktif dan perkebunan kelapa sawit secara cepat untuk keperluan bahan bakar nabati dan minyak goreng, di sisi lain terikat pada komitmen untuk mengurangi emisi CO2e secara signifikan.

Pemberian ijin berlebih dengan mengatasnamakan pendapatan asli daerah (PAD) juga terjadi di sektor pertambangan, dimana banyak sekali kawasan perijinan pertambangan yang mengorbankan kawasan hutan serta tidak mengindahkan keadilan antar generasi. Sementara itu, sebagai dampak dari hilangnya fungsi ekologi suatu kawasan, maka pelepasan emisi karbon tidak dapat dihindari lagi. Model pembangunan yang sangat tergantung pada ekstraksi sumberdaya alam saat ini, sudah saatnya digantikan dengan model pembangunan baru yang jauh lebih ramah lingkungan dan berkesinambungan misal mendorong produktivitas rakyat pada sektor-sektor pertanian rakyat.

Peran Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pertimbangannya menyatakan pada huruf (a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan selanjutnya pada huruf (b) menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dua poin pertimbangan diatas sangat jelas sekali mendudukkan bahwa kewenangan yang luas dari pemerintah daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban yang mesti dijalankan yang dalam penyelenggaraannya diarahkan untuk mempercepat terwujudkan kesejahteraan masyarakat malalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan. Artinya otonomi daerah mesti diartikan sebagai suatu mekanisme demokrasi yang memberikan ruang terhadap akses dan kontrol rakyat terhadap semua kebijakan pemerintah termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan menempatkan rakyat sebagai satu-satunya pemilik kedaulatan atas negara ini dimana pemerintah daerah hanyalah penyelenggara pemerintahan di daerah yang menjalankan mandat dari rakyatnya.

Sementara itu lebih jauh diatur dalam konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” pasal 33 ayat 2 : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” dan ayat 3: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” serta ayat (4) berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional'. Artinya bahwa pemerintah dalam hal ini juga pemerintah daerah sebagai pelaksana negara bertanggungjawab untuk memastikan hak warga negaranya untuk mendapatkan pelayanan dan kondisi lingkungan hidup yang baik. Dan penguasaan oleh negara mesti didudukkan sebagai suatu mekanisme untuk menjamin bahwa pemanfaatan aset-aset negara digunakan dengan prinsip kebersamaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan.

Ketentuan-ketentuan di atas merupakan jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam. Karena itu sudah selayaknya hal ini menjadi landasan dalam setiap perencanaan kebijakan di bidang lingkungan dan sumber daya alam di daerah. Yaitu memastikan peran konstitusional negara dalam menguasai kekayaan alam dengan tujuan menjamin agar kemakmuran rakyat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang perorang. Selain tentu mesti dapat menjamin kelestarian lingkungan agar alam dapat terus-menerus mendukung keberlangsungan tatanan kehidupan yang ada.

Dengan demikian, tugas dan wewenang kepala dearah sebagaimana tertuang dalam pasal 25 UU nomor 32 tahun 2004 yang meliputi a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. mengajukan rancangan Perda; c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mesti diarahkan untuk memenuhi mandat konstitusi untuk menjamin hak-hak dasar warga negara demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Lebih spesifik lagi UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 63 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/ kota bertugas dan berwenang untuk :

a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;

f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;

g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;

i. melaksanakan standar pelayanan minimal;

j. melaksanakan kebijakan mengenai cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hokum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

k. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

l. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

n. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan

o. melakukan penegakan hokum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk melakukan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkundan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan (pasal 13), memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam setiap penyusunan peraturan daerah dan ketentuan kebijakan lainnya (pasal 44), mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiaya kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan (pasal 45), dan alokasi untuk pemulihan lingkungan hidup yang telah tercemar dan atau rusak.

Penutup

Peran kepala daerah di era otonomi daerah yang memberikan wewenang yang cukup besar kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota saat ini menjadi sangat signifikan pengaruhnya terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berpengaruh kepada kondisi lingkungan hidup di suatu daerah/ wilayah. Tentu kewenangan ini mesti dibarengi dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai dengan amanat konstitusi yang menempatkan kepala daerah sebagai perpanjangan tangan dari kedaulatan rakyat untuk memastikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan hidup maka kewenangan kepala daerah yang tertuang dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mesti dibarengi pelaksanaannya dengan penerapan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga keinginan untuk mewujudkan pembangunan yang bewawasan lingkungan, berkeadilan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

[1] Disampaikan pada kegiatan “Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota”, Selasa, 29-03-2011, Kalibata, Jakarta Selatan

[2] Direktur Eksekutif Nasional WALHI

[3] Padang, matanews.com Jumat, 26 Februari 2010 at 10:56. BNPB: 151.277 Korban Bencana Selama 1997-2009. http://matanews.com/2010/02/26/bnpb-151-277-korban-bencana-selama-1997-2009/

[4] Darurat ekologis adalah kondisi yang menuntut penanganan segera atas adanya ancaman dari kerusakan ekologi yang terjadi.

[5] Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010 yaitu “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat,” pemerintah mengusung lima program prioritas pembangunan, yaitu: (1) pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial; (2) peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia; (3) pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional; (4) pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; dan (5) peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

[6] Dalam studi Java Collapse yang telah dilakukan sebelumnya oleh WALHI (2007), collapse diartikan sebagai proses penurunan kualitas manusia dan kemampuan alam yang diakibatkan oleh interaksi antara manusia dan alam yang saling memangsa (predasi) yang digunakan oleh penguasa dan pemodal untuk melanggengkan kekuasannya baik secara ekonomi maupun politik. inilah yang kemudian berdampak pada krisis, dan pada tahap berikutnya krisis yang terjadi yang terus berulang dan meluas dengan durasi waktu yang lebih panjang baik secara kuantitas maupun kualitas telah berimplikasi pada penurunan bertahan hidup rakyat, ketersingkiran rakyat dari ruang hidupnya bahkan berujung pada kematian.

[7] "With reference to Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, the Government of the Republic of Indonesia declares that, consistent with the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation Among States, and the relevant paragraph of the Vienna Declaration and Program of Action of 1993, the words "the right of self-determination" appearing in this article do not apply to a section of people within a sovereign independent state and can not be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent states."

[8] "The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound by the provisions of article 29, paragraph 1 of this Convention and takes the position that any dispute relating to the interpretation or application of the Convention may only be submitted to arbitration or to the International Court of Justice with the agreement of all the parties to the dispute.“ (CEDAW)

[9] "The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound by the provision of Article 22 and takes the position that disputes relating to the interpretation and application of the [Convention] which cannot be settled through the channel provided for in the said article, may be referred to the International Court of Justice only with the consent of all the parties to the dispute.“ (ICERD)

[10] Marcus Colchester, Patrick Anderson, Norman Jiwan, Andiko and Su Mei Toh, 2009, HCV and the RSPO.......: report of an independent investigation into the effectiveness of the application of High Conservation Value zoning in palm oil development in Indonesia. Forest Peoples Programme, HuMA, SawitWatch and WildAsia, Moreton-in-Marsh.

Tuliskan Saja

2010-10-09T08:27:00.000-07:00

eiruqtjndfnv'orfdgkh
flkhgklgha
gmfdnytrohq[4onvnjdad
mkdnfkjadbfkjdh
jfdhfahdhjhhjf4

REDD Lagi! Diskusi WALHI Institute

2010-03-27T19:40:00.000-07:00

Mendiskusikan REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) seperti sebuah keniscayaan jika kita bicara soal perubahan iklim karena isu ini terus didorong baik oleh dunia internasional, pemerintah maupun kelompok NGO. Walaupun sampai detik inipun apa itu REDD adalah sesuatu yang masih diperdebatkan dan bahkan dilihat tidak jelas konsepnya oleh banyak kalangan apalagi masyarakat awam. Kemudian wajar jika masih muncul sejumlah pertanyaan tentang apa itu REDD, bagaimana mekanismenya-instrumennya-prosesnya-kebijakannya, siapa yang terlibat, kapan dan berapa lama, dan dimana dilaksanakan. Pertanyaan yang paling krusial adalah terkait "bagaimananya" dan apa implikasinya bagi Indonesia terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan dan sekitar kawasan proyek REDD itu sendiri. Pendek kata, apa untung ruginya bagi kita. Oleh para pakar dan praktisi NGO kemudian berbagai analisis dan spekulasi dimunculkan terkait dengan REDD baik itu yang mendukung agar terlaksananya proyek REDD maupun bagi yang menolaknya.

Bagi WALHI penolakan terhadap REDD bukan saja berdasarkan alasan-alasan teknis dimana ditemukan fakta bahwa konsep ini tidaklah menjawab persoalan isu pemanasan global itu sendiri yang ingin dijawab oleh REDD (pengurangan emisi) namun lebih jauh bagi WALHI penolakan REDD juga merupakan pertarungan ideologi dimana konsep REDD dibangun diatas ideologi pembangunan ekonomi politik global saat ini yang terbukti telah gagal dalam menjembatani kesenjangan (ketidakadilan) ekonomi politik global dan kemerosotan lingkungan hidup.

WALHI melihat pemanasan global terjadi sebagai akibat dari gagalnya sistem pembangunan ekonomi politik global yang terus mendorong perkembangan industrialisasi yang memproduksi barang dan jasa dalam skala besar tanpa mengindahkan keadilan dan keberlanjutan ekologi. Pembangunan ekonomi politik global yang rakus, eksploitatif, dan menindas yang ditopang melalui mekanisme pasar dan menempatkan lingkungan hidup - sumberdaya alam sebagai barang komoditi semata. Sehingga untuk itu menjawab permasalahan pemanasan global maka jawabannya haruslah mampu mengoreksi tatanan ekonomi politik yang ada dan keluar dari jebakan kerangka sistemnya. Oleh karenannya REDD bukanlah jawaban solusi atas terjadinya peningkatan suhu bumi yang menyebabkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini.

Tidak setuju atau menolak atau anti REDD bukan berarti tidak setuju mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. WALHI sudah sejak lama mengkampanyekan penyelamatan hutan Indonesia sebagai bagian dari ekosistem dunia yang mesti dilestarikan dan dilindungi. Salah satu gagasan WALHI untuk menyelamatkan hutan Indonesia adalah moratorium logging. Dimana moratorium logging dilakukan sampai dengan selesainya penataan kembali pengurusan dan pengelolaan hutan di Indonesia dan lahirnya sebuah konsepsi baru yang dapat menjawab persoalan ketidakadilan dan kemorosotan lingkungan akibat eksploitasi dan kerusakan hutan yang terjadi. Selain itu WALHI juga mendorong adanya pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat dengan segala sistem pengetahuan dan sosial-budayanya yang selama ini terbukti ramah lingkungan dan berkelanjutan serta mampu menjamin keselamatan hidup, keberlangsungan produktivitas dan keberlangsungan jasa pelayanan alam. Dan walaupun banyak sudah para pihak dan pakar yang membenarkan pentingnya moratorium dan pengakuan terhadap sistem kelola rakyat namun sampai saat ini belum juga menjadi kebijakan yang serius untuk dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah belum mau keluar dari kerangka sistem ekonomi politik yang ada yang mereduksi segala urusan termasuk urusan hutan dan penyelamatan lingkungan hidup direduksi hanya menjadi urusan finansial semata. Alih-alih memberikan apresiasi kepada sistem kelola rakyat justru pemerintah kemudian mendesakkan REDD sebagai sebuah solusi. Sementara rakyat sendiri masih sangat asing dan malah akan makin terasingkan dengan hadirnya berbagai proyek REDD di tengah-tengah mereka.

Menjawab Isu pemanasan global dan perubahan iklim tidak bisa menggunakan kerangka berpikir dan sistem yang membuat terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim tersebut. Kita mesti berani berpikir keluar dengan cara dan kerangka berpikir yang baru. Dibutuhkan imajinasi dan kreativitas berfikir untuk menemukan jalan baru menuju sebuah tatanan ekonomi politik yang lebih berkeadilan dan ramah lingkungan demi menyelamatkan bumi ini dari kerusakan yang berkelanjutan yang akan mempercepat kehancurannya.

Korupsi dan Kerusakan Lingkungan Hidup

2009-11-04T11:34:00.000-08:00

Belakangan isu terkait korupsi kembali mengemuka dan mendapat perhatian publik luas. Kriminalisasi terhadap dua pejabat KPK telah memicu perlawanan dari kelompok gerakan anti korupsi yang kemudian mendapat dukungan dan perhatian luas dari berbagai kalangan yang saat ini kian hari terus membesar. Gerakan masyarakat sipil melawan korupsi kembali menggeliat dan banyak kalangan kembali tersadar setelah melihat indikasi kuat adanya berbagai upaya pelemahan dan pengkebirian terhadap upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Korupsi memang sesuatu yang sudah sangat menggurita di negeri kita yang tercinta ini. Bagaikan wabah dia menular dan menjangkiti siapa saja, tak peduli laki atau perempuan, tua atau muda, pejabat atau bukan pejabat, elit atau bukan elit. Kelompok para elit dan pejabat melakukan korupsi untuk kepentingan memperbesar pundi-pundi mereka yang sebenarnya sudah lebih dari cukup atau sebagai sarana mendapatkan uang untuk memerluas dan memperkokoh cengkeraman kekuasaan mereka baik melalui perorangan maupun kelompok. Sedang bagi kelompok bawahan korupsi adalah untuk keluar dari himpitan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, mereka terhimpit oleh berbagai kebijakan dan birokrasi yang memaksa mereka melakukannya. Oleh karenanya upaya untuk memberantasnya memang tidaklah mudah, perlu kebijakan politik yang kuat dari para pemegang kekuasaan negeri ini ditambah komitmen warganya untuk keluar dari praktek busuk korupsi.

Korupsi bukan saja merugikan keuangan negara namun lebih jauh korupsi telah menyebabkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan hidup. Korupsi telah menyebabkan kemiskinan karena hilangnnya akses rakyat terhadap sumber-sumber kehidupan mereka. Korupsi telah menyebabkan hilangnnya jaminan hak-hak dasar hidup warga. Bahkan korupsi berperan besar dalam hal terjadinya kerusakan dan kehancuran lingkungan hidup yang berujung pada bencana ekologis yaitu kolapsnya pranata (sosial dan lingkungan) kehidupan masyarakat.

Praktek korupsi telah memuluskan berbagai undang-undang dan kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan keselamatan hidup warga dan lingkungan hidup. Korupsi kebijakan, dimana berbagai undang-undang dan kebijakan yang ada dibuat untuk kepentingan sekelompok orang yaitu para elit kekuasaan dan pemilik modal padahal mestinya undang-undang dibuat untuk kepentingan seluruh warga. Sebagai contoh lahirnya berbagai undang-undang sektoral yang berhubungan dengan pengurusan alam seperti : 1) UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas; 2) UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air; 3) UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; 4) UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan; 5) UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 6) UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 7) UU No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang; 8) UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 9) UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Semua undang-undang tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan privatisasi dan liberalisasi sumber-sumber kehidupan rakyat, pengurusan sumber-sumber kehidupan rakyat diserahkan kepada korporasi dan mekanisme pasar. Hal ini telah melanggar amanah UUD 1945 pasal 33 ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Dan ayat 3: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Praktek korupsi juga menyebabkan pengurusan sumberdaya alam di negeri ini menjadi tidak terkendali, sangat eksploitatif tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungannya sehingga menyebabkan merosotnya kondisi lingkungan hidup yang cukup parah bahkan di beberapa tempat sudah sangat melebihi ambang batas sehingga menyebabkan terjadinya bencana ekologis yang berdampak pada melemahnya kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya hidup mereka. Berbagai perizinan eksploitasi tambang, hutan, pesisir dan laut mengalir tanpa prosedur dan proses yang benar, Banyak Izin diberikan tanpa sebelumnya melakukan Amdal dan persyaratan standar lainnya. Semua ini dimungkinkan karena ada uang sogok dan suap bagi pemberi izin alias praktek korupsi. Hasilnya juga banyak yang tidak masuk ke kas negara karena digunakan untuk membayar "jatah" oknum-oknum pejabat. Penegakan hukum dibidang lingkungan hidup juga cenderung mandul karena adanya praktek korupsi. Illegal logging, illegal mining, illegal fishing terus terjadi tanpa mampu dikendalikan. Sekali lagi negara dirugikan dan rakyat yang menanggung dampak buruknya berupa hilangnnya sumber mata pencaharian mereka, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, ketiadaan air bersih, gagal tanam dan gagal panen. Padahal konstitusi mengamanatkan : Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 45 menyebutkan“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan'. Sedangkan Pasal 33 ayat (4) berbunyi 'Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional'.

Memang besar sekali dampak dari praktek busuk korupsi, sangat luas dan menghancurkan tatanan sosial dan lingkungan. Jadi tidak ada lagi tawar menawar untuk melakukan pemberantasan korupsi di negeri ini. KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi mesti didukung dan terus diperkuat. Berbagai upaya pelemahan terhadap KPK adalah sebuah bentuk pengkhiatan terhadap konstitusi dan cita-cita rakyat di negeri Indonesia tercinta ini.

Sluterkade by bike

2009-08-14T03:28:00.000-07:00

Kosong!?

2009-08-09T12:33:00.000-07:00

Tak ada yang dapat aku tuliskan untuk diurai dan diulas lebih jauh bahkan untuk dicerikatan sekalipun. Rasanya seperti kosong! Inilah penyakit yang selama ini mengayuti dan mengerogoti isi kepalaku. Padahal banyak sekali yang melintas, mampir, berkecamuk dan berurat bagai tali temali namun lagi-lagi aku tak mampu untuk menguraikannya dan merangkai kedalam kata-kata. Maka aku tulislah ini sebagai pelampiasan dari segala kemandekan itu. Keluar! Keluar! Keluar! Jangan diam bahkan bersemayam di dalam sana. Uraikan! Benturkan! dan keluarkan! Karna tidak satupun yang berhak dan bisa untuk meredam dan memendamkannya. Baik, buruk, benar, salah, itu hanyalah buah dari pikiran dan biarkan pikiranmu mengalir dan terus mengalir. Ketakutanmu akan hasil yang buruk itu juga adalah buah pikiranmu dan bukanlah realita. Jadi keluarlah! dan terus mengalir.. mengalir....mengalir menembus celah sekecil apapun dan menjadi kekuatan yang mampu menjebol jika itu terbendung. Mulailah! dan teruslah mengalir.

RFN Partner Meeting in Oslo_Jun_09

2009-07-07T09:10:00.000-07:00

Awas! Neolib dalam bungkus penyelamatan ekologi

2009-06-03T08:42:00.000-07:00

Paham neolib menempatkan bukan saja liberalisasi dibidang ekonomi melalui mekanisme pasar namun juga bidang-bidang lainnya seperti politik, sosial dan budaya bahkan ekologi. Paham ini ingin menjadikan tatanan roda kehidupan dunia dalam semua aspek berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Celakanya paham ini terus memperkuat dirinya dan melebarkan sayapnya ditengah keterpurukan tatanan ekonominya. Krisis keuangan global memberikan gambaran yang nyata atas gagalnya sistem ekonomi pasar bebas sebagai landasan utama dari paham neolib ini.

Saat ini banyak orang memperbincangkan dan mendebatkan neolib di negeri ini setelah gelombang anti neolib terus bergulir dan mengemuka. Terlebih menjelang pilpres perdebatan soal neolib semakin terangkat dan telah menjadi salah satu isu politik yang hangat bagi para pasangan capres-cawapres. Namun sayangnya neolib lebih banyak dipahami dan diperdebatkan hanya dalam konteks ekonomi semata. Celakanya lagi para pasangan capres-cawapres yang notabene merupakan antek-antek neolib justru menyatakan sebagai anti neolib. Sangat menyesatkan!

Melalui tulisan ini, saya ingin mengajak kita semua menengok persoalan krusial lainnya yang jarang sekali (kalau tidak bisa dikatakan hampir tidak pernah) disinggung dan diperdebatkan secara serius yaitu terkait dengan liberalisasi penyelamatan ekologi melalui mekanisme pasar. Berbagai inisiatif global dalam kerangka penyelamatan ekologi-lingkungan hidup telah digeser pelan-pelan kearah pendekatan neolib dimana konsepsi penanganannya didorong melalui pendekatan mekanisme pasar. Yang paling mengemuka saat ini adalah berbagai inisiatif penanganan pemanasan iklim global. Hal ini telah menghilangkan substansi dari persoalan yang sebenarnya dan mereduksi penyebab kerusakan ekologi itu sendiri. Padahal krisis ekologi itu sendiri terjadi sebagai akibat dari berkerjanya tatanan ekonomi politik neolib yang memperalat negara ini melalui tangan-tangan korporat dan didukung oleh lembaga-lembaga keuangan internasional.

Berbagai skema penyelamatan ekologi-lingkungan hidup diantaranya adalah skema mitigasi dan adaptasi terdahap perubahan iklim global yang didorong melalui pendekatan mekanisme pasar. Celakanya lagi hal ini bukan dilihat sebagai ancaman oleh sebagian besar pengurus negeri ini namun justru diliat sebagai peluang besar untuk mendapatkan kucuran dana yang cukup besar. Bahkan bukan saja pemerintah Indonesia yang terus menawarkan jasa lingkungannya untuk diperdagangkan melalui mekanisme pasar namun banyak juga diantara kalangan aktivis dari berbagai organisasi non pemerintah baik lokal, nasional maupun internasional yang turut serta aktif mempromosikan konsepsi neolib tersebut yang katanya dalam upaya penyelamatan ekologi-lingkungan hidup.

Salah satu konsep yang ditawarkan dalam penanganan perubahan iklim global adalah carbon offset baik melalui mekanisme pertukaran kerusakan di suatu wilayah dengan pembiayaan konservasi di wilayah lainnya ataupun melalui mekanisme carbon trade atau perdagangan karbon. Mekanisme ini menempatkan negara-negara maju atau industri-industri besar terus boleh mencemari bumi ini dengan cara mengkonversi gas buang emisi mereka dengan membeli atau membayar sejumlah uang yang akan digunakan untuk mempertahankan seluas tertentu kawasan hutan atau untuk melakukan penghutanan kembali wilayah-wilayah yang rusak di negara-negara berkembang pemilik hutan termasuk Indonesia. Dalam mekanisme perdagangan karbon, para pembeli karbon ini akan mendapat surat semacam sertifikat dan sertifikat tersebut masih dapat diperjualbelikan kepada pihak lainnya. Sekilas mekanisme ini telah mampu mengurangi kerusakan lingkungan namun jika ditilik lebih jauh sebenarnya dia tidak memperbaiki apa-apa karena emisi terus berlangsung dan kerusakan lingkungan terus terjadi di wilayah lainya. Mestinya negara-negara utara yang dalam protokol Kyoto disebutkan sebagai negara annex1 bukan mempertukarkan emisi mereka dengan hutan di negara berkembang namun secara konkrit menurunkannya 5% sampai 2012 dibawah level tahun 1990 atau 40% sampai dengan tahun 2020.

Selain itu, Bank Dunia (World Bank) bahkan merasa tidak cukup hanya sebagai salah satu aparat pelaksana dari GEF (Global Environmental Facility) - sebuah badan pembiayaan resmi dibawah UNFCCC walaupun mereka mendominasi, sehingga oleh karenannya WB kemudian mengeluarkan mekanisme pendanaan penanganan perubahan iklim lainnya yang disebut sebagai Forest Invesment Program - FIP (Program investasi hutan). FIP menggunakan dana publik untuk membiaya kegiatannya namun juga sekaligus untuk memfasilitasi pendirian pasar karbon.

Siapa yang paling diuntungkan dari proses tersebut dan siapa yang paling dirugikan? Lagi-lagi para pengusung neolib-lah yang akan diuntungkan dan rakyat di negara inilah yang akan dirugikan. Silakan diperdebatkan!

Pembungkaman

2009-05-22T11:19:00.000-07:00

Gerakan masyarakat sipil saat ini lagi diuji kemampuan kolektifitasnya dan soliditasnya oleh rezim antek neolib melalui mengekangan dan pembungkaman suara-suara masyarakat sipil oleh aparat pemerintah dan kepolisian untuk melanggengkan berbagai agenda-agenda mereka. Kebebasan berkumpul dan berekspresi bagi masyarakat sipil mengalami tantangan yang semakin berat dan nyata. Kriminalisasi dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap para aktivis dan pimpinan-pimpinan organisasi masyarakat sipil yang menyuarakan pandangan yang berbeda dengan pemerintah terus dilakukan dan cenderung meningkat. Berbagai kegiatan organisasi masyarakat sipil dibenturkan kembali dengan rezim perizinan yang mulai dihidupkan lagi oleh pemerintah dan kepolisian. Tindakan pembubaran dan penangkapan terhadap para aktivis belakangan ini telah menodai makna dari demokrasi yang selama ini selalu digembor-gemborkan sebagai keberhasilan yang dicapai negari ini.

Masihkan kita dapat berharap dari rezim dan sistem tatanan bernegara saat ini yang elitis dan anti rakyat?

Berbagi Energi Melawan Tambang

2008-10-18T02:38:00.000-07:00

Pontianak, Jumat-Sabtu, 17-18/10/2008, ikut workshop advokasi tambang Kalimantan. Sebuah pertemuan untuk berbagi pengetahuan dan informasi seputar isu pertambangan, berbagi pengalaman dalam melakukan advokasi tambang di Kalimantan dan sekaligus membuat perencanaan bersama. Cukup menyenangkan bisa berbagi dan menerima, sebuah proses yang seharusnya alamiah dalam kehidupan kita, saling mengalirkan energi. Apalagi jika kita mampu mengelolanya dengan baik maka proses berbagi dan menerimanya akan lebih bermakna. Dan dalam konteks workshop kali ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kolektif gerakan sosial dan lingkungan hidup di Kalimantan, dalam membangun gerakan perlawanan terhadap kegiatan eksploitasi pertambangan yang merusak dan menindas.

Tentu tidak akan "bim salabim abrakadaba" karena proses inipun mesti terus mengalir energinya menjadi energi spirit yang seharusnya mampu menemukan ide-ide dan gagasan-gagasan kreatif dalam menjawab berbagai tantangan persoalan pada isu pertambangan ini.

Bicara soal tambang itu sendiri, Kalimantan merupakan wilayah yang cukup kaya akan sumberdaya mineral ini sehingga menjadi incaran para pemilik modal dan negara lainnya. Sayangnya selama ini sumberdaya tambang ini tidak dikelola dengan baik. Eksploitasi pertambangan di Kalimantan tidak mampu menjamin keselamatan hidup rakyat, keberlanjutan produktivitas rakyat dan keberlanjutan jasa pelayanan alam demi menopang keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan. Sebagian besar hasil tambang dari pulau ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri bukan untuk memenuhi kebutuhan warga. Seperti batubara lebih dari 70% diekspor sementara kita didalam negeri kekurangan sumber energi batubara ini untuk memenuhi kebutuhan listrik belum lagi kebutuhan energi lainnya.

Eksploitasi pertambangan yang dilakukan selama ini menimbulkan berbagai dampak negatif yang cukup parah, seperti :
1. Mengubah morfologi dan fisiologi tanah (tata guna tanah)
2. Merusak lingkungan, karena :
- Tanah subur hilang
- Vegetasi dibabat sehingga daerah menjadi gundul, maka mudah terkena erosi dan longsor
- Flora dan fauna rusak, sehingga ekologinya rusak
- Mencemari sungai
- Polusi suara
- Polusi udara (debu material atau karena transportasi)
3.Menimbulkan permasalahan atau kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya

Sudah banyak fakta-fakta tentang bagaimana buruknya pengelolaan sumberdaya tambang di negeri ini begitu pula berbagai dampak buruk yang ditimbulkannya seperti bencana banjir yang intensitas maupun skalanya terus meningkat dan meluas di pulau ini. Akankah kita biarkan begitu saja. Hari ini di Pontianak WALHI se-Kalimantan menegaskan kembali untuk menyatakan "perang" terhadap praktek pertambangan yang merusak lingkungan dan menyengsarakan kehidupan rakyat. Dan akan terus melakukan perlawanan dengan cara melakukan penguatan kemampuan rakyat di akar rumput menuju rakyat yang kritis, terus melakukan kampanye baik di tingakt lokal, nasional maupun internasional dan melakukan berbagai upaya advokasi kebijakan.

Berbagi energi untuk menguatkan perlawanan. Selamat bekerja kawan-kawan WALHI di Kalimantan!

Salam Lestari

WALHI Institute

2008-04-02T08:06:00.000-07:00

WALHI sebagai organisasi advokasi lingkungan berbasis massa diharuskan memiliki tiang penyangga organisasi yang kuat, utamanya kekuatan Kader, komunitas-komunitas peduli lingkungan dan organisasi rakyat. Kader massa WALHI harus memiliki kapasitas menggerakkan dan memimpin gerakan advokasi lingkungan hidup. Komunitas dan Organisasi Rakyat sebagai sebuah organ WALHI di tingkat basis, juga harus memiliki struktur yang efektif dan efisien guna menggerakkan basis massa.

Dalam pencapaian kondisi tersebut, maka penting untuk segera mewujudkan WALHI Institut, sebagai wadah kolektif pengembangan kapasitas Kader WALHI dan organ-organ WALHI. WALHI Institue menjadi kolektif knowledge management yang bertugas untuk mentransformasikan pengetahuan dan kapasitas kader WALHI. WALHI Institute juga bertugas untuk mereproduksi pengetahuan dan pembelajaran gerakan WALHI saat ini sebagai sebuah bahan belajar bagi pengembangan gerakan WALHI di masa kemudian. Misalnya pengalaman mengorganisir, kampanye, lobby, dan lainnya, yang telah menjadi sebuah pengetahuan baru di lapangan hingga saat ini belum menjadi sebuah konstruksi baru bangunan gerak pengetahuan masa datang.

WAHLI Institute dibentuk pada tingkat nasional dan regional dengan kekhasan pada masing-masing regional sebagai kapasitas utama yang dikembangkan pada tingkatan regional, dengan tetap berisikan pengembangan kapasitas dasar kader dan Organ WALHI. WALHI Institute mengelola pengetahuan dan mentor yang terpilih untuk kemudian melakukan pengembangan modul dan metodologi pendidikan.

Pengembangan WALHI Institute dilengkapi dengan unit pendukung WALHI lainnya yang dikelola oleh WALHI secara kolektif, di tingkat nasional dan wilayah, guna mendukung kerja-kerja WALHI. Unit pendukung meliputi Sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (meliputi database kader, wilayah advokasi, kerja kampanye, perkembangan kasus, kebijakan), Perpustakaan (referensi, buku, kajian), Riset dan Media Center yang akan mengembangkan media lingkungan yang bertiras nasional.

WALHI Didukung Publik

2008-04-01T01:48:00.000-07:00

Bayangan saya di tahun 2012 (jika usulan periode kepengurusan 4th/periode disetujui oleh PNLHX), WALHI akan didukung oleh paling tidak 3.120.000 orang masyarakat Indonesia.

Dimana setiap ED ditambah minimal 5 anggotanya di daerah akan merekruit trainer untuk melakukan training community organizer untuk membangun dan memperluas gerakan akar rumput. Ada 26 ED maka kita akan memiliki 130 trainer yang terdiri dari pria dan wanita.

130 orang trainer akan melakukan rekruitment 20 orang CO melalui kegiatan pelatihan setiap bulan selama 10 kali dalam setahun maka kita akan mendapatkan 26.000 CO/thn sama dengan 104.000 CO dalam 4 tahun.

Setiap kader CO diharapkan membentuk atau mengorganisir minimal 30 orang anggota masyarakat baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat korban, masyarakat adat dan kelompok-kelompok peduli lainnya. 104.000 orang CO x 30 maka WALHI sudah menjangkau 3.120.000 orang dalam 4 tahun.

Jika setiap orang mendonasikan Rp.1000 perak saja dalam setiap bulan maka nantinya akan terkumpul dana Rp. 3.120.000.000/bln x 12 bln = Rp. 37.440.000.000/tahun. Jika kita mau ambil angka pesimisnya semisal 50% saja maka WALHI akan mendapatkan suntikan dana dari publik sebesar Rp.18.720.000.000/thn.

Membangun Kultur WALHI yang Kuat

2008-03-31T10:18:00.000-07:00

Kultur Kader WALHI yang progresif dan disiplin diperlukan untuk mendukung gerak WALHI. Kader WALHI merupakan tiang penyangga pola gerak WALHI menjadi penting untuk menuju sebuah kultur yang benar-benar menyatu dalam pola geraknya. Organ dan struktur WALHI berada pada pola gerak yang fleksibel namun tetap berada pada sebuah kerangka kerja yang sistemik untuk mampu menjadi sebuah bagian kuat tak terpisahkan dalam pola geraknya.

Budaya kerja dibangun dengan mengedepankan adanya pola komunikasi dan interaksi yang elegan, sehat dan saling melayani diantara para aktivis Walhi yang menempatkan semua orang sebagai makhluk sosial. Bukan budaya kerja yang dibangun dibawah manajemen kerja yang kaku dan mengandalkan job diskripsi semata. Penghargaan diberikan kepada mereka yang berprestasi dan punishment diberikan dengan tegas kepada mereka yang telah terbukti melakukan pelanggaran melalui mekanisme yang ada.

Nilai-nilai dasar ke-WALHI-an mesti diterjemahkan lebih jauh kedalam bentuk panduan umum prilaku organisasi dan para aktivis WALHI. Hal ini untuk memperjelas dan mempertegas sikap, posisi dan langkah gerak WALHI yang dicerminkan dari sikap dan prilaku organisasi dan para aktivisnya. Publik akan mudah membedakan antara WALHI dengan segala apa yang diperjuangkannya dengan kelompok pegiat lingkungan lainnya yang kadang justru merugikan bagi pencitraan WALHI di mata publik. Diharapkan hal ini nantinya akan mampu mendorong adanya prilaku organisasi dan para aktivis WALHI yang mencerminkan kepada ideologi keWALHIanya. Artinya ideologi bukan hanya pada tataran pengetahuan yang selalu diperdebatkan semata namun ideologi mesti menjadi acuan prilaku organisasi dan para aktivisnya.

Lagi, Tentang WALHI

2008-03-23T09:24:00.000-07:00

Memperjelas Struktur Gerak WALHI

Dalam kerangka mempercepat pencapaian visi WALHI, maka struktur gerak WALHI harus dilalui dengan proses perencanaan strategis dari tingkatan terendah hingga di eksekutif nasional. Perencanaan strategis nasional merupakan akumulasi dari perencanaan strategis yang dibuat di tingkatan lokal.

Pembagian peran WALHI di tingkat nasional dan daerah dipertegas. Eksekutif Nasional WALHI melakukan kerja-kerja advokasi tingkat nasional dan internasional yang merupakan hasil rajutan dari kerja-kerja yang dilakukan di tingkat basis massa rakyat, organisasi anggota dan eksekutif daerah; asistensi dan penguatan kerja-kerja di tingkat lokal; penggalian sumberdaya pendukung gerakan.

Pada beberapa kerja advokasi tingkat nasional dan internasional, EN WALHI dapat mendistribusikan kerja-kerja (yang disertai dengan perangkat pendukungnya) pada tingkatan region melalui dinamisator region. Peran EN WALHI dalam advokasi adalah pada isu-isu yang strategis dan non sektoral, pengawalan terhadap kebijakan (hukum dan perundangan) nasional dan internasional, serta berhubungan dengan tanggung jawab negara.

Organ-organ gerak WALHI, baik organisasi massa rakyat, organisasi anggota, maupun dinamisator daerah dan region kepulauan, dikuatkan secara kolektif. Distribusi kekuatan pendukung, baik logistik material maupun kapasitas pegiat lingkungan hidup, harus terdistribusi dengan baik pada berbagai tingkatan organ WALHI.

WALHI, Kerja Kolektif dan Terpimpin

2008-03-20T01:58:00.000-07:00

Hilangnya sumber-sumber kehidupan rakyat dan semakin meningkatnya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh sebuah sistem kapitalistik yang sistemik dan terstruktur, mengharuskan WALHI menggunakan pola kerja yang sistemik dan terstruktur pula, dengan melakukan inovasi dalam proses advokasi yang dilakukan. 400an anggota WALHI yang ada saat ini harus digerakkan secara bersama untuk menyelamatkan sumber-sumber kehidupan rakyat dan lingkungan hidup. Kondisi lokal yang beragam menjadi sebuah kekuatan dalam gerakan sosial dan politik lingkungan hidup yang dibangun oleh WALHI namun tetap mesti terorganisir dan terpimpin.

Pencapaian target yang tertuang dalam Rencana Strategis WALHI 2008-2010 yang akan dikonkretkan melalui mandat PNLH X nanti mesti dilakukan melalui kerja-kerja kolektif yang terstruktur. Meletakkan kembali kepercayaan pada basis massa dalam menuju perubahan adalah suatu keharusan. Gerak massa kolektif dan terpimpin akan memberikan perubahan nyata bagi kebutuhan kehidupan rakyat. WALHI mesti mampu mendayagunakan segenap potensi organisasi, para pendukung dan basis massanya.

PP No.2 Tahun 2008, Menggadaikan Keselamatan Hidup Rakyat

2008-03-19T00:51:00.000-07:00

Satu lagi kebijakan rezim SBY-JK yang dengan tanpa malu-malu telah menggadaikan keselamatan hidup rakyat Indonesia. Betapa tidak, kawasan hutan lindung yang mestinya dijaga dan dilindungi agar tetap bisa berfungsi sebagai kawasan ekosistem penyangga dan tempat bergantung keberlangsungan kehidupan jutaan rakyat Indonesia bisa dilepas begitu saja kepada perusahaan tambang untuk dieksploitasi hanya dengan biaya Rp.300,- per meter persegi pertahun atau tidak lebih dari harga sepotong pisang goreng. Sungguh ironis memang, ditengah berbagai kejadian bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor yang terus meluas dan semakin meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya penyelamatan hutan dan lingkungan hidup, rezim SBY-JK justru bertindak sebaliknya dengan membuka ruang yang besar bagi pertambangan dikawasan hutan dengan menerbitkan PP No. 2 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan.

Ancaman Bagi Keselamatan Hidup Rakyat
Apa jadinya jika kawasan hutan lindung sebagai basis pertahanan ekologi terakhir yang berfungsi sebagai kawasan penyangga yang berperan dalam menjaga keseimbangan iklim, mengatur tata air yang dapat menampung air, mengendalikan erosi dan mencegah banjir dan sumber keanekaragaman hayati yang tinggi dikeruk dan ditambang? Tentunya kita akan menghadapi ancaman bencana ekologis yang semakin besar baik dalam skala maupun intensitasnya. Dalam hal ini keselamatan dan keamanan hidup rakyat tidak pernah diperhitungkan oleh pemerintah hanya demi meraup ”tambahan pendapatan negara” dimana hasilnyapun disangsikan bisa berkontribusi bagi kemajuan bangsa apalagi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain bencana ekologis dampak dari adanya PP No.2 tahun 2008 ini juga potensial menimbulkan meluasnya skala konflik baik konflik vertikal antara rakyat yang bermukim dikawasan dan sekitar hutan dengan pemerintah dan perusahaan tambang maupun konflik horizontal yang terjadi diantara rakyat itu sendiri. Lebih jauh PP No.2 tahun 2008 ini akan mengancam tatanan sosial-budaya, ekonomi dan politik masyarakat adat/ lokal sebagai konsekuensi dari bentuk tata kelola hutan dan sistem pertambangan saat ini yang mengabaikan nilai-nilai, hak dan kepentingan masyarakat.

Cerminan Ketidakadilan
Siapa kiranya yang paling diuntungkan dari adanya PP No.2 tahun 2008 ini? Tentu pihak yang paling diuntungkan adalah kelompok bisnis dalam hal ini perusahaan tambang dimana mereka mendapatkan kemudahan akses, legalitas formal dari pemerintah dan keuntungan yang cukup besar dari hasil tambang dengan biaya yang murah. Lantas rakyat kebanyakan yang mayoritas kehidupannya diambang garis kemiskinan mendapatkan apa?
Jargon bahwa pertambangan mensejahterakan rakyat sampai saat ini tidak terbukti karena yang terjadi adalah justru berlangsungnya penomena ”kutukan sumberdaya” dimana negara/ wilayah-wilayah kaya akan sumberdaya alam kebanyakan penduduknya miskin. Sementara praktek pertambangan itu sendiri selama ini telah banyak mengusur ruang hidup dan wilayah kelola rakyat, merusak hutan dan menghilangkan keanekaragaman hayati, mencemari sumber air dan lingkungan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan baru di wilayah sekitar tambang.

Di Kalimantan Selatan sendiri berdasarkan catatan WALHI Kalsel saat ini terdapat lebih dari 400an izin konsesi pertambangan batubara termasuk puluhan PMA (Penanam Modal Asing), 1 PMA tambang emas, 1 PMA tambang intan dan beberapa tambang marmer dan bijih besi. Dari itu semua paling tidak tercatat 142.523 Ha masuk dalam kawasan hutan lindung dan 403.335 Ha masuk dalam kawasan hutan produksi. Catatan tersebut belum termasuk beberapa izin yang masih antri di pemerintahan kabupaten dan siap ditindaklanjuti apalagi dengan dikeluarkannya PP No.2 tahun 2008 tersebut.

Ditengah semaraknya eksploitasi pertambangan yang dipromosikan menghasilkan devisa bagi negara, sebesar 31,22% atau sejumlah 994.956 jiwa rakyat Kalimantan Selatan pada tahun 2007 berada dibawah garis kemiskinan. Data BPS (2007) menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempatkan Kalsel berada pada urutan ke 26 dari 33 propinsi di Indonesia. Intensitas dan skala bencana banjir terus meningkat dan hampir terjadi di seluruh kabupaten di Kalsel, apalagi jika hutan lindung sebagai benteng pertahanan ekologi terakhir juga ikut ditambang maka niscaya rakyat Kalsel mesti siap-siap untuk selalu menghadapi bencana yang lebih besar. Gambaran umum ini sudah cukup menunjukkan bahwa industri pertambangan saat ini tidak dikelola dengan orientasi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat apalagi memenuhi standar pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Kembali Kepada Mandat Rakyat
Diterbitkannya PP No.2 tahun 2008 ini semakin menegaskan akan watak rezim pemerintahan yang kapitalistik dan tidak berpihak kepada kepentingan lingkungan dan rakyatnya. Alasan untuk menambah pendapatan negara mestinya tidak dijadikan argumen untuk takluk dan tunduk dibawah kepentingan kelompok bisnis dalam hal ini para pengusaha tambang dan terutama sekali kelompok perusahaan internasional atau Multi National Corporation (MNC). Saatnya negara ini berdaulat secara politik, ekonomi dan budaya dengan mengembalikan arah pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan lingkungan sesuai dengan mandat konstitusi UUD 1945 yang menempatkan kesejahteraan, harkat dan martabat rakyat sebagai orientasi dari seluruh pembangunan bangsa ini. Dan untuk itu dalam hal PP No.2 tahun 2008 maka sudah selayaknya pemerintahan SBY-JK bersegera mencabut kebijakan tersebut sebelum kuasa rakyat mencabut mandat terhadap mereka.

VISI DAN MISI sebagai Kandidat WALHI1

2008-03-19T00:03:00.000-07:00

Dalam merumuskan visi misi ini saya tetap mengacu kepada visi misi dan mandat organisasi karena cita-cita organisasi bukan dibangun hanya atas kehendak pemimpinnya semata. Tugas pemimpin WALHI adalah bagaimana memajukan organisasi dan memastikan berjalankan visi misi dan mandat organisasi yang telah dirumuskan bersama konstituen dalam forum-forum resmi WALHI secara demokratis dan partisipatif.
Visi misi pemimpin mengelaborasi berbagai cita-cita dan mimpi para konstituennya dengan melihat kondisi obyektif yang ada kedalam visi misi praktis-nya terhadap organisasi yang dipimpinnya.

Visi Praktis Terhadap WALHI

Sebagai organisasi jaringan advokasi lingkungan hidup tertua dan terbesar di Indonesia WALHI kedepan mesti memantapkan diri lebih maju bukan hanya sebagai lokomotif gerakan lingkungan tetapi lebih jauh lagi mampu menjadi lokomotif gerakan sosial, dan untuk itu Visi saya terhadap WALHI kedepan adalah Mewujudkan organisasi WALHI mampu mendorong isu lingkungan hidup menjadi agenda utama perubahan sosial di Indonesia.

Misi
Dalam mewujudkan organisasi WALHI mampu mendorong isu lingkungan hidup agar menjadi agenda utama terjadinya perubahan sosial di Indonesia, saya memberi focus kepada 3 prasyarat yang mesti dipenuhi yaitu : kekuatan rakyat; kekuatan organisional WALHI; dan kekuatan hukum dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan lingkungan.

Misi 1
Agar gerakan WALHI ditopang oleh kekuatan rakyat, saya menetapkan misi untuk Menjadikan organisasi WALHI menjadi organisasi lingkungan yang berbasis komunitas (gerakan akar rumput) dengan cara menciptakan kader-kader WALHI yang mampu melakukan pengorganisasian dan membangun komunitas-komunitas peduli lingkungan yang tersebar di seluruh Eksekutif Daerah WALHI.

Misi 2
Pertarungan-pertarungan terbesar persoalan lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam akan terjadi di daerah-daerah dimana para Eksekutif Daerah (WALHI Daerah) beraktivitas sehingga untuk itu daya dobrak WALHI kedepan mesti ditopang oleh WALHI Daerah yang kuat. Oleh karena itu misi kedua saya adalah memperkuat kapasitas dan kemandirian WALHI Daerah. Dan ini akan terjadi jika kebijakan Eksekutif Nasional mampu memfasilitasi transpormasi pengetahuan dan kapasitas yang berasal dari seluruh komponen WALHI dan menempatkan WALHI-WALHI di daerah sebagai pusat aktivitas perjuangan yang dilakukan. Kemampuan dan daya dobrak organisasi ini akan kuat secara nasional jika WALHI Daerah kuat dan lebih mandiri.

Misi 3
WALHI menyadari bahwa dalam mewujudkan cita-citanya jalan yang selama ini ditempuh melalui gerakan sosial-advokasi semata ternyata tidaklah cukup mampu mengubah kebijakan negara dan situasi sosial-ekonomi-politik yang berwatak neolib yang menguras dan menindas kearah keberpihakan kepada kepentingan lingkungan dan kepentingan rakyat. Sehingga untuk itu pada PNLH IX di Mataram tahun 2005 yang lalu WALHI memutuskan untuk membangun sebuah kekuatan organisasi politik diluar tubuh WALHI yang akan memperjuangkan cita-cita WALHI melalu ranah politik praktis yang dalam perjalanannya lahirlah yang namanya Sarekat Hijau Indonesia. WALHI sendiri tetap sebagai organisasi penekan (pressure groups) yang independen.
Dua organ ini mesti berjalan sinergis untuk saling memperkuat sehingga mampu mendorong terjadinya perubahan sosial-politik kedepannya sebagaimana yang dicita-citakan dan ini mesti terkawal dengan baik jika kita tidak ingin gerakan yang kita bangun selama ini menjadi mundur kembali. Untuk itu misi ketiga saya adalah Memperkuat gerakan politik lingkungan melalui sinergisitas gerakan sosial yang dibangun oleh WALHI dengan gerakan politik yang dibangun sayap politik WALHI yaitu Sarekat Hijau Indonesia.

Bagaimana Membuat PNLH X WALHI Menjadi Tidak Biasa

2008-02-15T22:06:00.000-08:00

Saya membayangkan bagaimana proses suksesi pada PNLH X WALHI menjadi alat bagi pendidikan politik organisasi ini dan penyebarluasan gagasan yang mau ditawarkan WALHI kepada publik. Bagaimana caranya?

Karena kerja WALHI adalah kerja tim (kolektif), maka diharapakan para kandidat EN dari sekarang sudah menyiapkan ”ancang-ancang” tim (kabinet) yang akan memperkuat kerja-kerjanya kedepan. Dalam melakukan rekruitment tim tersebut, sebaiknya kandidat menghindarkan pilihan atas dasar suka tidak suka atau berdasarkan konsesi dukungan namun lebih didasarkan kepada kebutuhan dan kapasitas orang yang akan direkrut tersebut termasuk loyalitas terhadap gerakan yang diusung WALHI. Harapannya jika semua ini sudah dipersiapkan sebelum PNLH maka siapapun kandidat yang terpilih akan bisa segera ”on track” menjalankan kepengurusan dan bisa menghemat waktu hanya untuk urusan yang beginian.

Kemudian, sebaiknya para kandidat baik kandidat EN maupun DN melakukan kunjungan (canvasing) dengan difasilitasi oleh organisasi ke beberapa daerah untuk bertemu dengan anggota yang ada di daerah tersebut (tidak mesti ke semua daerah dan di beberapa daerah lainnya bisa juga diwakilkan kepada juru bicaranya). Hal ini dimaksudkan bukan semata untuk meraih dukungan suara tetapi agar terjadi komunikasi gagasan dan konsep untuk bagaimana membangun dan memajukan WALHI kedepan. Kandidat akan menyampaikan konsep dan gagasannya untuk mendapatkan umpan balik dari para anggota. Selain itu juga para kandidat dapat menangkap berbagai pandangan dan ekspektasi yang berkembang di anggota terhadap WALHI kedepan. Harapannya dengan terjadinya komunikasi tersebut maka akan terbangun kesepamahan bersama terhadap apa yang akan dilakukan kedepan dan jika kandidat tersebut terpilih maka tentunya akan mempermudah jalannya organisasi ini karena banyak orang sudah paham bahwa organisasi ini akan dibawa kemana dan seperti apa. Dengan demikian kandidat terpilih bisa segera ”on track” menjalankan konsep dan gagasannya.

Suksesi PNLH bisa juga dibuat untuk menyebarluaskan gagasan dan konsep WALHI dalam menjawab persoalan lingkungan hidup kepada publik. Caranya adalah dengan menghadirkan para kandidat di forum-forum publik dan pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil utama lainnya, tokoh dan pejabat publik yang relevan seperti DPR RI dan DPD. Selain membuat prakondisi bagi para kandidat dalam berinteraksi dengan kelompok-kelompok utama diluar juga agar ”pesan” WALHI bisa sampai kepada mereka melalui para kandidat tersebut.

Aktivitas tersebut sekaligus melatih para kandidat dalam meningkatkan kapasitasnya berkomunikasi kepada publik dan ini mesti menjadi tradisi dalam setiap suksesi PNLH-nya WALHI. Dan dengan demikian maka ajang suksesi PNLH bukan hanya sekedar ajang ”elektoral vote” semata namun juga sebagai alat bagi pendidikan politik kader pemimpin WALHI dan penyebarluasan konsep dan gagasan WALHI terhadap persoalan lingkungan kepada publik.

Angin Arus Bawah

2007-12-30T18:56:00.000-08:00

Hari ini saya merampungkan mengirim seluruh berkas persyaratan pencalonan diri saya sebagai kandidat Direktur Eksekutif Nasional WALHI. Sebuah tantangan dan pengalaman baru bagi saya untuk bertarung sebagai kandidat fungsionaris WALHI di nasional. Cukup menarik dan banyak hal pembelajaran yang saya dapatkan semenjak beberapa bulan lalu saya menyatakan diri untuk maju. Pro dan kontra, namun semua itu justru semakin memantapkan saya untuk terus maju. Saya menikmatinya sebagai sebuah tantangan yang justru membangkitkan daya kreativitas dan terus mengasah kemampuan leadership saya. Keyakinan saya adalah tidak akan ada sesuatu yang besar tanpa ada sesuatu yang dipertaruhkan. Bagi saya perubahan besar akan terjadi jika kita mau bergeser dari "zona aman", mempertaruhkan diri dan siap meraih kemenangan baru.

WALHI adalah salah satu organisasi lingkungan terbesar di Indonesia yang memiliki 25 kantor di 25 provinsi dan lebih dari 400an anggotanya. Tantangan WALHI kedepan bukan saja yang berasal dari faktor ekstenal berupa ancaman terhadap kondisi lingkungan hidup di Indonesia yang terus kian memburuk dan kuatnya tekanan politik negara sebagai konsekuensi dari sistem tatanan ekonomi politik neolib yang kapitalistik, menghisap dan menindas. WALHI juga dihadapkan pada persoalan bangunan konsolidasi internal dan sistem kaderisasi yang masih timpang. Menghadapi tantangan eksternal saya kira gerakan WALHI tidak cukup hanya dengan mengandalkan advokasi kebijakan dan upaya litigasi semata atau berputar hanya pada tataran kampanye. Terbukti berbagai advokasi kebijakan dan litigasi yang dilakukan oleh WALHI hampir rontok disemua tingkatan. Sehingga untuk itu WALHI mesti mengubah arah dan strategi gerakannya dengan menekankan kepada penguatan gerakan akar rumput dengan membangun komunitas-komunitas peduli lingkungan di masing-masing WALHI daerah yang akan menjadi kekuatan pendukung WALHI. Menghadapi tantangan internal, paling tidak ada tiga agenda utama yang mesti dilakukan yaitu; pertama, melakukan internalisasi ke-WALHI-an kesemua level organ WALHI; kedua, melakukan penguatan WALHI melalui penguatan WALHI-WALHI daerah dengan menempatkan WALHI-WALHI di daerah sebagai pusat aktivitas gerakan advokasi yang dilakukan; ketiga, memperbaiki sistem pengkaderan di WALHI melalui keterpaduan berbagai konsep pendidikan yang selama ini sudah ada di WALHI dan menjadikannya terstruktur dan sistematis.

Sekarang saya sudah siap untuk menghembuskan angin segar dalam membangun gerakan lingkungan hidup di Indonesia. Angin ini bukanlah angin yang bertiup dari atas ke bawah namun sebaliknya arus angin bawah yang berhembus menuju atas. Angin arus bawah yang sebelumnya berpacu dengan derasnya luapan air-air sungai yang meluap membanjiri rumah dan sawah penduduk, angin yang menelisik miris diantara pohon-pohon tumbang, angin yang menguap panas di rawa-rawa gambut dan diantara kebakaran lahan dan hutan, angin yang terjebak diantara lobang-lobang tambang. Angin ini adalah angin arus bawah yang berhimpun dan bergerak terus melaju ke atas.......dan jika memang semua arus bawah berhimpun maka arus angin ini tidak akan terbendung lagi!

Transparansi + Inspirasi

2007-11-22T21:50:00.000-08:00

Kemarin ikut pertemuan Jaringan Masyarakat Sipil untuk Transparansi Migas dan Pertambangan, 19-21/11 di Hotel Santika, Jakarta. Kegiatan ini diinisiasi oleh Publish What You Pay (PWYP) sebuah jaringan Internasional yang mengkampanyekan dan mendorong pentingnya transparansi di sektor industri ekstraktif (migas dan pertambangan).

Saya sangat senang sekali karena dalam pertemuan tersebut saya bertemu dengan para inspirator seperti mas Dani Moenggoro, mbak Budsi dan mbak Kiki. Mas Dani dan mbak Budsi yang fasilitasi pertemuan, dan walaupun sebagian besar prosesnya saya sudah cukup familiar namun saya tidak pernah bosan karena selalu ada kreatifitas baru yang disuguhkan. Selalu menginspirasi! Dan saya kembali mendapatkan energi baru yang menyegarkan. Bahkan lengkapnya lagi saya ketemu kawan-kawan dari daerah lainnya yang juga tidak kalah memberikan inspirasi-inspirasi baru buat saya, seperti Dony Kaltim dengan pengembangan Informasi Teknologinya. Luar biasa!

Alhasil, dalam pertemuan tersebut berhasil merumuskan arah dan strategi kedepan dalam mendorong adanya transparansi di sektor ekstraktif ini dengan mendasarkan bukan saja pada agenda transparansi pada anggaran/keuangan semata tetapi juga tranparansi perizinan sampai kepada transparansi kontrak. Selain itu juga disepakati terbentuknya jaringan nasional yang diberi nama PWYP-Indonesia sebagai wadahnya.

Sebagaimana pengetahuan umum, industri ekstraktif migas dan pertambangan merupakan industri yang tidak berkelanjutan karena sifatnya yang tak terbarukan (unrenewable). Disatu sisi dipromosikan untuk menangguk devisa negara yang besar namun disisi lain industri ekstraktif ini menyimpan segudang persoalan dan dampak negatif yang besar bagi lingkungan dan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara berkembang yang kaya akan sumberdaya alam penduduknya masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan, sebuah penomena kutukan sumberdaya.

Harapannya, dengan transparanya pengelolaan di sektor ini maka memudahkan rakyat untuk melakukan kontrol dan membuat pilihan mereka dalam menentukan bagaimana pengelolaan sektor ini mesti dilakukan termasuk pilihan untuk menerima atau menolak adanya industri ini di wilayah mereka.

Dengan terbentuknya jaringan ini, ada harapan semakin memperkuat gerakan penyelamatan lingkungan hidup yang lebih baik dan pro rakyat yang selama ini sudah dibangun dan didorong oleh berbagai kelompok organisasi masyarakat sipil lainnya. Paling tidak semakin banyak orang yang mempermasalahkan persoalan industri ekstraktif ini maka semakin besar pula peluang kita untuk membongkar dan memperbaikinya. Buktikan!

Vibrant! Hadapi tantangan fasilitasi dengan sepenuh hati

2007-09-29T01:51:00.000-07:00

Minggu lalu tepatnya tanggal 21-22 September saya diminta memfasilitasi sebuah lokalatih advokasi tambang regional Kalimantan yang diselenggarakan oleh WALHI Kaltim dengan peserta 14 orang. Pelatihan bertempat di sekretariat Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) di Kuaro kabupaten Paser Kaltim. Dengan agenda dan target pelatihan yang cukup banyak termasuk dalam satu sesi saya juga mesti berperan untuk menjadi nara sumber sedangkan waktu yang diberikan cuma 2 hari membuat saya mesti mengerahkan energi memutar otak untuk membuat rencana prosesnya. Mulanya saya agak ragu dengan waktu yang cuma 2 hari tersebut namun kemudian saya teguhkan diri saya bahwa memang sudah menjadi tugas fasilitator untuk membantu perserta pelatihan dalam mencapai tujuan mereka dengan waktu yang terbatas. Saya kira disinilah letak tantangannya sebagai seorang fasilitator untuk menciptakan proses yang dapat membuat terjadinya vibrant efek. Dan tanpa ragu saya tetapkan alur dan prosesnya kemudian saya buat dalam bentuk power point.

Hanya sesampainya di lokasi pelatihan saya mendapatkan tantangan kedua, yaitu tempat pelatihan yang sangat tidak memadai, dimana tempatnya selain sempit juga berada di pinggir jalan sehingga suara lalu lalang kendaraan bermotor terdengar + tempat tersebut juga sekalian dijadikan tempat tidur para peserta dan saya sendiri. Padahal salah satu prasyarat belajar yang baik adalah lokasi belajar yang nyaman dan kondusif. Disini lagi-lagi saya ditantang untuk mampu meramu prosesnya dengan melihat kondisi yang ada. Namun untungnya sebagai seorang aktivis saya cukup terlatih dan sering bekerja dibawah tekanan dalam situasi yang tak terduga dan pengalaman tersebut tentunya cukup membantu saya dalam menghadapi situasi demikian untuk tidak menyerah menciptakan proses yang vibrant. Dalam benak saya apapun hasilnya itulah hasil terbaik yang bisa saya lakukan dan saya harus yakini itu, lakukan sepenuh hati.

Lokalatihnya sendiri saya mulai dengan perkenalan diri saya melalui slide yang kemudian saya lanjutkan dengan meminta peserta menggambar wajah mereka masing-masing pada selembar kertas yang kemudian saya bagikan kembali secara acak kepada peserta. Saya minta mereka untuk menemukan gambar siapa yang mereka pegang dan jika sudah ketemu mereka mesti saling berkenalan satu sama lainnya. Setelah semua saling menemukan dan berkenalan selanjutnya mereka memperkenalkan temannya masing-masing tersebut. Proses selanjutnya saya mintakan mereka untuk menuliskan namanya dan nama tokoh idola mereka dibawah nama mereka sambil mereka membayangkan akan tokoh tersebut dan teladan apa yang mampu mendorong semangat, kreativitas dan komitmen mereka terhadap lingkungan dan kemanusiaan yang kemudian mereka ceritakan satu persatu bergiliran sambil membayangkan bahwa mereka adalah tokoh tersebut. Semua tokoh mereka adalah gambaran orang-orang yang secara kuat berdiri pada garis memperjuangkan dan menegakkan keadilan. Pada titik ini saya ingin mendorong mereka menemukan bayangan diri yang jelas atas diri mereka dan apa yang akan diperjuangkan kedepan.

Dalam sesi materi dan diskusi, sebelum nara sumber memberikan materinya saya menggunakan metode menggambar dan membuat kliping dengan beberapa pertanyaan untuk mereka memahami tentang isu pertambangan dan bagaimana melakukan advokasi baru kemudian dipresentasikan dan didiskusikan. Alhasil mereka dapat menjelaskan cukup baik isu pertambangan dan bagaimana melakukan advokasi, stelah itu baru dipoles dan dikunci dengan materi. Selanjutnya saya meminta mereka untuk diskusi kelompok kembali dimana masing-masing orang dalam kelompok menceritakan pengalaman terbaiknya dalam melakukan advokasi kemudian menentukan dan memilih salah satu cerita terbaik untuk dipresentasikan. Hasilnya mereka mampu menguraikan mulai dari bagaimana menentukan isu dalam advokasi, menentukan tujuan, bagaimana proses perencanaan dilakukan, langkah2 advokasi sampai kepada keberhasilan yg dicapai. Pada titik ini lagi-lagi ternyata mereka dapat belajar bersama di dalam kelompok dan tugas saya hanya memfasilitasi bagaimana proses belajar bersama itu bisa berlangsung dan terjadi transpormasi pengetahuan diantara mereka.
Pada sesi perencanaan, saya minta mereka membayangkan perubahan yang terjadi pada 3 tahun kedepan, merumuskannya menjadi visi praktis dan kemudian membuat langkah-langkah strategisnya. Kemudian saya langsung masuk ke RTL, dengan memberikan pertanyaan apa langkah-langkah yang mereka bisa lakukan dalam waktu 3 bulan kedepan.
Sesi akhir pertemuan saya tutup dengan presentasi penutup yang berisi beberapa kalimat pertanyaan renungan dan kalimat bijak yang kemudian bersama-sama menyanyikan lagu "imagine"nya Jhon Lennon. Walau saya tidak sempat melakukan evaluasi di hari ke-2 (hari terakhir) namun saya dapat menangkap energi yang positip dari para peserta yang kelihatan tetap antusias.
Saya puas saya dapat menyelesaikan tugas saya sebagai fasilitator dengan baik walau ditengah kondisi yang kurang mendukung dan malah di akhir sesi saya mendapatkan energi positip yang cukup kuat. Berani menerima tantangan? lakukan dengan vibrant yang sepenuh hati!

Recharge

2007-09-26T08:13:00.000-07:00

Dalam satu bulan terakhir, saya jarang sekali di kantor maupun ikut berbagai pertemuan formal. Saya diundang banyak balai adat dari komunitas masyarakat adat di kawasan Meratus dalam acara Aruh Adat Bewanang yang biasanya dilakukan selama 4 - 6 hari-malam. Aruh adat ini dilakukan sebagai ungkapan puji dan sukur setelah semua padi mereka di panen dari ladangnya. Hampir setiap tahun saya mesti menyediakan waktu untuk menghadari acara aruh tersebut, banyak balai adat yang mengundang untuk datang namun tentu tidak semua bisa saya datangi, karena kalau semua saya datangi mungkin selama tiga bulanan saya hanya akan keliling-keliling saja dari aruh adat di satu balai ke balai lainnya.
Apa yang menarik dari acara aruh adat tersebut sehingga saya mesti menghadirinya? Bagi saya selain memenuhi undangan mereka, bersilaturrahmi dan juga yang sangat terpenting saya selalu menikmati acara ritual mereka dalam melakukan "batandik" menari-nari mengelilingi segala macam "sesajen" yang diletakkan di tengah-tengah balai (rumah) adat dengan diiringi "mantera" dan musik tradisional mereka. Biasanya saya membiarkan diri saya ikut larut dalam irama musik dan hentakan kaki-kaki para "balian" yang menari-nari dan membacakan doa-doa mereka walaupun saya sendiri tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Sementara para "balian" itu sendiri terus menerus melakukan acara ritual siang dan malam tanpa tidur selama upacara berlangsung. Mereka berada dalam alam spiritualitas sehingga mampu tidak tidur selama berhari-hari. Kiranya suara musik, mantra-mantra dan keyakinanlah yang membantu mereka berkelana dalam alam spiritual sehingga mampu mengatasi kondisi fisik tanpa mesti kelelahan walaupun tidak tidur selama berhari-hari. Luar biasa! rupanya mereka sudah "vibrant" duluan dalam menggunakan kemampuan otak kanan dan imajinasinya dimana melalui ritual adat mereka mengoptimalkan kemampuan otak mereka dalam menjelajahi dunia maya untuk kembali kedunia sesungguhnya.
Saya sendiri selalau memanfaatkan suasana upacara tersebut untuk me-recharge kembali energi saya yang terkuras oleh berbagai aktivitas keseharian pekerjaan di kantor. Dan biasanya setelah itu saya selalu merasa nyaman dan penuh inspirasi atau paling tidak membangkitkan kembali antusiasme dalam diri saya.

Brimob juga manusia!

2007-05-17T19:37:00.000-07:00

Kemarin, Jumat, 11/05 selama 2 jam lebih dikit saya berada bersama-sama dengan para peserta Bintara Magang Polri Gelombang II tahun 2006 di kesatuan Brimob Kalsel. Saya dimintakan menjadi nara sumber ttg peranan LSM di masyarakat, lingkungan hidup dan keterkaitannya dengan tugas-tugas pokok Polri.
Saya mencoba untuk membuatnya menjadi vibrant dalam kesempatan tersebut sehingga beberapa hari sebelumnya saya sempatkan untuk meminta masukan dari semua rekan dimilis ini. Thanks sekali lagi atas berbagai masukannya dan juga special buat mbak Budsi dan Dendy yang telah mengirimkan dvd aninconvenient truthnya Al Gore.

Kami mesti menyiapkan semua peralatan (lcd, soundsistem-speaker aktif dan alat tulis/ gambar) karena ternyata yang namanya kesatuan Brimob Kalsel, mereka tidak memiliki alat-alat seperti lcd, kasihan juga ya kesatuan sebesar itu tidak punya alat-alat komunikasi-presentasi yang baik.

Sebelum pertemuan dimulai seperti biasanya ada prakata dulu dari para instruktur resmi mereka dalam suasana "kepolisian", semuanya duduk rapi (ada 15 peserta) dengan badan ditegapkan. Saya memulai sesi saya dengan menampilkan tayangan slide yang berisikan gambar saya, keluarga dan aktivitas saya sambil saya sedikit menjelaskan (perkenalan diri saya). Kemudian saya ajak mereka langsung untuk menonton film ttg "ambang batubara dan dampaknya" yang dibuat oleh kawan-kawan di Kalsel (sebelumnya saya ingin cuplik sedikit filmnya Al Gore namun karena terkendala teknis saya tidak sempat menyiapkannya padahal Dendy-Inspirit sudah mengirimkannya, thanks Den dan ngakpapa kan ngak jadi digunakan kali ini). Belum beberapa saat film diputar eh peralatannya ngadat dan saya coba perbaiki namun tetap tidak bisa. Kemudian saya segera minta Yayan (salah satu kawan yang menemani saya) untuk memperbaikinya dan saya langsung meminta para peserta berdiri untuk kemudian bernyanyi bersama dengan lagu "bukan lautan hanya kolam susu...." namun suara mereka masih belum begitu lepas....... lalu saya minta mereka untuk menyanyikannya berdasarkan versi mereka dan sebelumnya saya mintakan kepada para instrukturnya (yang terus nongkrong di depan dan disamping peserta) untuk membebaskan para peserta dari "adat kepolisian" dalam sesi saya, hasilnya luar biasa mereka bernyanyi dengan semangat dengan lagu yang digubah berdasarkan versi mereka dan suasana sudah mulai mencair sementara perbaikan yang dilakukan Yayan sudah berhasil. Semua kembali ke film.
Saya mintakan komentar mereka terhadap film tersebut dan ternyata komentarnya diluar dugaan saya dimana hampir 100% mereka sepakat dan sependapat dengan apa yang digambarkan dalam film tersebut. "Nama Fuguh, mohon izin bicara pak" kalimat seperti itu yang mereka ucapkan setiap kali mau bicara. Dalam komentarnya mereka juga mengutuk kelakuan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan keberpihakan mereka kepada lingkungan dan rakyat dan disambungkan dengan pengalaman sebagian peserta yang desanya/ kampungnya ada pertambangan batubara, walaupun ada yang melihat itu karena kelemahan SDM rakyat kita dan bukan semata kesalahan perusahaan. Dari diskusi disini saya melihatnya mereka masih melihat persoalan lingkungan hidup dalam tataran persoalan teknis.
Selanjutnya saya minta mereka menggambar mengenai kondisi lingkungan hidup yang ideal menurut mereka, selesai menggambar mereka satupersatu saya minta menjelaskan gambarnya masing-masing. Ternyata semua peserta menggambarnya dalam bentuk gambar pemandangan alam dimana ada gunung dan sawah. Dan yang membedakan satu sama lainnya yaitu tambahan dari selain gunung dan sawah tersebut misalnya seperti ada industri di balik gunung dll. Namun ketika dalam penjelasannya, hasilnya luar biasa, ternyata mereka juga punya visi yang hampir sama dengan para pegiat lingkungan dalam memposisikan lingkungan hidup dimana mereka menggambarkan ttg keasrian, keserasian, kesejahteraan, keadilan dalam pengelolaan, pendidikan bagi masyarakat, interaksi antar pihak dan sektor. Setelah selesai menjelaskan gambar, mereka saya minta membagi dua kelompok, membuka kembali gambarnya dan meminta mereka untuk mendiskusikan dimana posisi mereka (brimob) digambar tersebut dan menjelaskannya. Hasilnya mereka menempatkan brimob ada di perbatasan, di kampung dan diperusahaan. Fungsinya sebagai keamanan, penegak hukum, mediator antar pihak jika ada konflik dan pengayom masyarakat. Mereka juga menyatakan bahwa sebagai polisi mereka mesti bersikap netral dalam melihat berbagai persoalan yang ada.
Setelah itu baru kemudian saya masuk dengan presentasi saya yang menggunakan powerpoint (yang berisikan lebih banyak gambar dan kliping koran) dimana secara singkat saya menjelaskan ttg lingkungan hidup dengan segala persoalannya, bagaiamana cara kita memandang persoalan lingkungan yang intinya bahwa persoalan lingkungan itu bukan persoalan teknis semata tetapi multidimensi dan intinya merupakan persoalan tatanan ekonomi politik yang tidak berkeadilan trus ditambah ttg peran LSM dan hubungan dengan peran Brimob kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Dalam pemaparan saya, saya juga memaparkan bagaimana Brimob dihadapkan pada pilihan untuk berbenturan dengan aktivis dan rakyat, saya ceritakan berbagai sikap brimob yang "salah" dalam berbagai kasus penganiayaan dan penembakan oleh Brimob terhadap aktivitis dan rakyat. Dan seperti dugaan saya (kerena sudah disentuh sisi kemanusiaannya) tidak ada "perlawanan" dari mereka (termasuk para seniornya yang ada disana) terhadap statement saya tersebut. Saya tekankan "kelakukan" Brimob selama ini sebagai sebuah konsekuensi dari kebijakan tatanan ekonomi politik yang diambil oleh pemerintah dan ini yang mesti mereka untuk turut serta merubahnya. Hampir semuanya manggut-manggut (saya artikan sebagai sebuah persetujuan).
Terakhir sebagai penutup saya tampilkan cuplikan kalimat dari Mahatma Gandi dan Suku Indian Apace, trus foto anak saya dalam posisi memegang gitar dan selanjutnya mengalunlah lagu Imaginenya John Lennon sambil saya minta mereka semua untuk bernyanyi bersama.
Dalam kata penutup saya sempatkan untuk meberikan apresiasi kepada mereka dengan mengatakan bahwa Brimob kedepan akan dipimpin oleh orang-orang seperti mereka maka tidak akan ada lagi berbagai penganiayaan dan penembakan kepada rakyat.
Dan sebelum pulang instruktur mereka mengatakan dalam enam bulan kedepan akan ada lagi peserta magang dari Pusdiklat Brimob dan saya dimintakan untuk hadir lagi bersama mereka.

Minus Passion

2007-04-11T23:38:00.000-07:00

Didepan sekitar 500an orang dalam peringatan Mualid Nabi Besar Muhammad SAW dan peringatan Hari Bumi 2007 tadi malam saya menyampaikan kata sambutan (saya namakan pidato politik). Saya masih saja nervous karena memang saya tidak mempersiapkannya dengan baik dan ini kali pertama saya memberikan kata sambutan dalam acara keagamaan yang dihadiri juga para tokoh agama dimana saya mesti menyampaikannya sambutan/pidato dalam konteks ajaran agama. Saya merasakan penampilan saya tadi malam itu tidak terlalu mantap (kurang percaya diri) sehingga sebagian kata-kata dan kalimatnya menjadi kurang mempunyai kekuatan substansi yang mau disampaikan kepada para hadirin. Namun kawan-kawan bilang secara umum sudah mantap, indikatornya beberapa kalimat yang saya sampaikan mendapat sambutan langsung dengan teriakan ”hidup rakyat” dari hadirin, para hadirin juga menyimak dengan cukup serius apa yang saya sampaikan. Saya juga mendapat apresiasi dari salah satu kawan lewat SMS tentang pidato yang saya sampaikan. Ini cukup memberikan energi positif bagi saya. Tadi malam itu saya hanya kurang menunjukan passion saya. Show your Passion! Jika anda melakukan presentasi, kata sambutan, pidato atau tampil di depan publik.

ALIGNED THINKING

2007-04-09T10:24:00.000-07:00

Jim Steffen dalam bukunya Aligned Thinking mengurai tentang bagaimana seseorang dapat mengambil alih kendali atas kehidupan dia sendiri dan menjalaninya dengan lebih terarah, bermakna dan puas demi menuju sebuah kesuksesan hidup lahir dan bathin. Buku yang dituturkan lewat cerita dan mudah dipahami ini dapat membantu kita untuk menemukan tujuan hidup kita yang benar-benar kita inginkan dan kemudian mewujudkannya melalui serangkaian tindakan dan cara berpikir yang sederhana namun menakjubkan. Aligned Thinking atau Cara Berpikir Selaras, dapat membantu kita untuk menyelaraskan setiap tindakan dengan apa yang benar-benar kita inginkan.

Apa yang ditawarkan oleh Jim Steffen dalam bukunya Aligned Thinking saya kira dapat membantu kita yang selama ini bekerja di NGO tentang bagaimana mengorganisasikan pikiran dan tindakan untuk membangun dan menggerakkan organisasi/ pekerjaan disamping juga untuk membangun dan mengorganisasikan kehidupan diri kita sendiri. Selaras antara pikiran dan tindakan dimana apa yang benar-benar kita inginkan dalam pikiran kita akan mengarahkan dan mengendalikan setiap tindakan kita, kemudian setiap tindakan akan membawa kita kembali menuju kepada apa yang memang benar-benar kita inginkan. Dan ini akan mampu mengatasi rasa frustasi akibat kita selama ini merasa terlalu banyak yang harus dikerjakan, dapat meningkatkan pencapaian dan kepuasan dimana selama ini kita selalu terus merasa gagal dan tidak puas, mengurangi stres akibat berbagai kerumitan di organisasi, dapat meningkatkan kualitas waktu pribadi dan keluarga dimana hal ini kadang selalu terkesampingkan dalam kerja-kerja di NGO, dan dapat memperbesar makna dan kebahagian hidup kita sendiri. Dasyat memang! Karena Cara Berpikir Selaras jika diterapkan dalam organisasi maka akan dapat membantu organisasi kita untuk meningkatkan produktivitas, motivasi dan bahkan meningkatkan moral orang-orang di organisasi. Bagi klien yang kita layani, kita akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan menetapkan tingkat kepuasan dan loyalitas yang lebih tinggi. Dan yang tidak kalah penting bagi diri kita sendiri dan orang lain yang sangat penting bagi kita (keluarga misalnya), cara berpikir selaras akan memberikan suatu proses yang membuat kita semakin akrab dengan cara yang menyenangkan.

Bagaimana melakukan cara berpikir selaras? Apa alat yang digunakan? Uraian dibawah merupakan rumusan dan formulasi yang saya ambil dari buku ”Aligned Thinking”.

Untuk melakukan ”cara berpikir selaras’ Anda paling tidak mesti mempunyai tiga pertanyaan utama yang mesti anda jawab dan jalankan, yaitu pertanyaan tujuan, pertanyaan fokus dan pertanyaan sekarang.

Pertanyaan Tujuan (pertanyaan pertama yang menyelaraskan)

Tanyakan pada diri Anda ”Apa yang benar-benar saya inginkan dari kehidupan dan pekerjaan (tujuan hidup Anda dan tujuan pekerjaan Anda).?” Jawablah dengan melihat nilai-nilai, keinginan dan kebutuhan Anda, lalu buat prioritas. Tinjau kembali tujuan anda setiap hari dan murnikan setiap tiga bulan.

Pertanyaan Fokus (pertanyaan kedua yang menyelaraskan)

”Dengan banyak opsi yang saya miliki, bagaimana saya tetap berfokus pada apa yang benar-benar saya inginkan?”

Sisihkan waktu 1 jam seminggu untuk periode fokus yang tetap. Beri waktu periode fokus barang 5 menit setiap hari di pagi hari dan 15 menit setiap minggu akhir pekan untuk meninjau kembali kemana anda ingin pergi dan merencanakan rutenya.

Tinjau kembali tujuan kehidupan profesional dan pribadi Anda setiap hari!

Jangan gunakan daftar tugas karena ini salah satu sumber frustasi kita ketika kita melihat daftar tugas yang sudah pasti banyak namun kita tidak mampu menyelesaikannya. Sebaiknya gunakan holding pen (daftar tampungan bermuatan tugas) yang memisahkan antara daftar tugas dan daftar prioritas. Setiap kali kita memikirkan sesuatu yang perlu dilakukan maka catatlah di holding pen (sebagai daftar tampungan tugas) kemudian cobalah untuk membuat daftar prioritas dari daftar tampungan tugas tersebut. Dalam daftar prioritas anda hanya akan mencantumkan hal-hal yang dapat secara masuk akal anda selesaikan hari ini atau minggu ini.

Hindari ”virus hanya prioritas bisnis”! Sertakan beberapa prioritas pribadi dalam agenda prioritas Anda!

Di pagi hari jujurlah tentang berapa banyak yang benar-benar dapat anda selesaikan dalam sehari, atau anda akan frustasi di malam hari karena ada tugas yang tidak bisa diselesaikan. Jadikan diri anda orang yang sukses setiap hari karena membuat daftar prioritas yang dapat anda capai dan selesaikan sesuai rencana. Anda pasti merasa puas!

Pertanyaan Sekarang (pertanyaan ketiga yang menyelaraskan)

Pertanyaan ini dibangun atas dasar pandangan bahwa masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum ada di sini. Kita berada pada masa sekarang, satu-satunya hal yang kita kendalikan, bukan masa lalu yang sudah lewat atau masa depan yang belum ada. Tanyakan : ”Bagaimana saya mendapatkan hasil terbanyak dari satu-satunya hal yang saya kendalikan – tindakan-tindakan saya sekarang?” Untuk memudahkan kita dalam menjawab pertanyaan tersebut kita bisa pecah pertanyaannya menjadi tiga yaitu apa, mengapa dan bagaimana?

”Apa yang ingin saya lakukan sekarang untuk mendapatkan hasil terbanyak dari tindakan ini?” Agar anda benar-benar tahu apa yang ingin anda lakukan maka untuk menjawabnya anda mesti merumuskan ”hal yang terpenting sekarang bagi anda”. (Mesti merujuk kepada jawaban pertanyaan pertama yaitu berkenaan dengan tujuan hidup dan tujuan pekerjaan Anda).

”Mengapa saya ingin melakukan ini (hal terpenting) sekarang untuk mendapatkan hasil terbanyak dari tindakan ini?” Karena ”apa yang saya lakukan adalah apa yang benar-benar saya inginkan (maksudnya sesuai dengan tujuan hidup/pekerjaan Anda)?”

”Bagaimana saya ingin melakukan tindakan ini sekarang untuk mendapatkan yang terbanyak darinya?” Yaitu dengan cara melibatkan diri secara total dengan apa yang sedang anda lakukan sekarang dan dengan menyisihkan semua hal yang ”bukan merupakan hal penting sekarang” bagi anda. Ketika anda sedang istirahat misalnya lakukan secara total berfokus pada istirahat, ketika bekerja lakukan dengan total dalam pekerjaan, dst. Artinya apapun yang anda lakukan maka lakukanlah hal tersebut secara total dengan melihat ”hal terpenting sekarang” dan mengesampingkan ”hal-hal yang bukan hal terpenting sekarang.”

Bebaskan Diri Anda untuk Memilih Suatu Keputusan/ Tindakan

Dalam mengambil tindakan kadang Anda merasa terbebani dan tidak merasa bebas, padahal dalam berpikir selaras Anda mesti menjadi bebas dalam setiap tindakan. Dan untuk itu Anda mesti merubahnya yaitu dengan menanamkan pemahaman dan sikap kebebasan pada diri Anda dimana ”jika Anda memilih sesuatu yang mesti dilakukan (hasrat utama Anda) maka Anda mesti menerima kondisi yang dibutuhkan (prasyarat dan konsekuensinya)”. Artinya apapun pilihan Anda ada prasyarat dan konsekuensinya maka tetapkanlah untuk memilih dan menentukan sesuatu, terimalah ini sebagai sebuah kenyataan. ”Saya memilih hasrat utama saya, maka saya menerima kondisi yang dibutuhkan untuk itu”

Sekali lagi ”Berpikirlah dan Bertindaklah dengan Cara Berpikir Selaras”

1. Rumuskan tujuan hidup dan pekerjaan anda (apa yang benar-benar Anda inginkan dalam kehidupan Anda dan dalam pekerjaan Anda)!

2. Dalam setiap mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, tanyakan : Apa ”Hal Terpenting saya Sekarang” berkenaan dengan Apa ”yang Benar-benar saya Inginkan” (tujuan hidup dan tujuan pekerjaa)?

3. Organisasikan dan abaikan semua hal yang ”bukan hal terpenting Anda”!

4. Terlibatlah secara total dalam ”Hal Terpenting Anda Sekarang” dengan fokus penuh.

Singkirkan interupsi dengan cara menjadikannya sebagai informasi baru. Dan ketika informasi baru tersedia, ulangi mulai dari point 2 diatas!

Selamat mencoba! Betapa nyamannya hidup yang lebih selaras, penuh makna dan memberikan kepuasan.

Rumah Impian WALHI Masa Depan!

2007-04-06T04:52:00.000-07:00

Green Society Terminals atau kami menyebutnya G-Site!

Kemarin Rabu tanggal 4/4 kami merancang sebuah mimpi bagaimana WALHI Eksekutif Daerah masa depan. Kami bermimpi punya “rumah impian” yaitu sebuah rumah komunitas hijau yang kami beri nama G-Site (Green Society Terminals). Bayangannya adalah rumah impian atau G-Site ini akan menjadi “learning hub”, terminal belajar bersama dan corong bagi komunitas gerakan hijau (baik yang berasal dari para aktivis lingkungan, akademisi, mahasiswa-pelajar dan berbagai komunitas dan kelompok masyarakat lainnya yang peduli terhadap berbagai persoalan lingkungan) untuk memperjuangkan keadilan lingkungan melalui berbagai fasilitasi pertemuan, pengembangan ide dan konsep serta pengembangan data dan informasi. Dari rumah impian inilah energi gerakan lingkungan menjadi terus meluas untuk menularkan kebudayaan environmentalist.

G-Site yang memiliki luas keseluruhan lahannya kurang lebih 1000m3 terletak di lokasi yang strategis, dekat dengan jalan protokol sehingga mudah untuk diakses. Design bangunan dengan gaya rumah adat (di Kalsel ”rumah banjar”) dan dinding berwarna alam, interior etnik dari berbagai produk lokal dengan didominasi oleh bahan yang terbuat dari bambu menghiasi ruang indoor maupun outdoor. Energi yang digunakan berasal dari teknologi yang ramah lingkungan, menggunakan panel surya yang berkemampuan menghasilkan energi yang tinggi. Sampah dikelola dengan prinsip 3R (reduce, re-use dan recycle) dengan teknologi tepat guna. Dengan standart kebersihan yang tinggi ditambah dengan lingkungan luarnya yang asri maka rumah impian G-Site semakin memberikan kesan yang kuat sebagai pusat aktivitas gerakan lingkungan hidup dan rumah bagi komunitas hijau.

Sebagai terminal belajar bersama komunitas hijau, G-Site dilengkapi dengan fasilitas ”training center” dimana berbagai pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dilakukan, termasuk pelatihan kader anggota, green studient movement, sahabat Walhi dan berbagai aktivitas pembelajaran lainnya. Terdapat ”taman baca” yang menyediakan berbagai buku dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan isu lingkungan dan gerakan sosial. Di sudut kanan ada kedai hijau ”distro live style” yang akan menjual berbagai produk daur ulang dan ramah lingkungan, produk dari komunitas hijau dan berbagai merchandise kampanye WALHI. Ada ”kedai kopi nusantara” yang akan menyajikan berbagai kopi yang berasal dari berbagai daerah di nusantara dan kedai ini dilengkapi dengan fasilitas internet gratis. Setiap hari tidak kurang dari 50 pengunjung yang datang mulai dari hanya untuk bersantai, menikmati kopi nusantara sambil menjelajah ruang maya sampai dengan diskusi-diskusi kecil untuk membangun ide-gagasan bahkan membangun mimpi masa depan, menjadikan tempat ini sebagai sarana interaksi antar komunitas hijau yang cerdas dan produktif.

G-Site diinisiasi dan difasilitasi oleh WALHI tetapi kepemilikannya dimiliki secara bersama oleh publik. Dibangun secara bersama-sama untuk kepentingan bersama semua orang di komunitas hijau dan dapat digunakan oleh siapapun yang peduli terhadap persoalan lingkungan dan sosial kemasyarakatan lainnya. Dan G-Site sebagai rumah impian masa depan WALHI merupakan cikal bakal lahirnya puluhan, ratusan dan ribuan bahkan jutaan komunitas-komunitas impian peduli lingkungan yang bermartabat, mandiri dan sejahtera.

Memang ini baru sebuah mimpi, namun ini bukanlah mimpi yang kosong bukanlah angan-angan, ini adalah mimpi yang dibangun dari hasrat yang kuat, dari akumulasi kekuatan orang-orang yang memimpikannya, dari mimpi yang sudah diniatkan, mimpi yang dirancang untuk diwujudkan dan ......ini tidak akan terbendung.

Uhuru Park

2007-03-22T21:40:00.000-07:00

Catatan 2006

2007-01-09T05:20:00.000-08:00

"Pembangunan Berbuah Bencana"

Pengantar

Terjadinya banjir besar di empat kabupaten pada bulan Juni lalu kiranya cukup memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi lingkungan hidup terutama kawasan hutan di Kalimantan Selatan yang mengalami degradasi cukup parah. Belum lagi selesai berbenah akibat dampak banjir tersebut, pada bulan Agustus sampai dengan bulan November masyarakat Kalsel dihadapkan lagi pada persoalan yang tidak kalah serius yaitu kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan terjadinya kabut asap dan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan terutama bagi kesehatan manusia. Pada musim hujan banua ini mengalami musibah kebanjiran dan musim kemarau kita mengalami kekeringan, kebakaran hutan dan lahan yang berujung kepada bencana asap yang cukup menderitakan sebagian besar masyarakat kita.

Bencana banjir, kekeringan dan kabut asap yang terjadi pada tahun 2006 di banua ini jelas bukanlah karena faktor alam semata namun lebih kepada disebabkan oleh kesalahan manusianya yang salah urus dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Sebagaimana disebutkan oleh Kartodihardjo dan Jhamtani (2006), “Bencana pembangunan, terjadi sebagai gabungan faktor krisis lingkungan akibat pembangunan dan gejala alam itu sendiri, yang diperburuk dengan perusakan sumberdaya alam dan lingkungan serta ketidakadilan dalam kebijakan pembangunan sosial.” Pembangunan yang hanya menekankan kepada kepentingan ekonomi semata pada akhirnya telah mengamcam keselamatan keberlangsungan kehidupan rakyat. Dan ketika bencana telah datang, pertanyaan kita adalah siapa yang paling dirugikan akibat terjadinya bencana tersebut? Apakah para pejabat-penguasa, para pengusaha atau rakyat marginal kebanyakan?

Pembangunan Tak Berprespektif Lingkungan

Pembangunan ekonomi yang berlangsung selama ini telah menempatkan sumber daya alam hanyalah sebagai onggokan komoditi semata. Oleh karenanya eksploitasi terhadap sumberdaya alam dilakukan secara massif dan berlebihan dengan mengabaikan aspek ekologi-lingkungan, sosial dan kemungkinaan dampak bencana yang ditimbulkannya. Jikapun ada beberapa kebijakan dan pembangunan yang pro lingkungan namun tetap saja tidak mampu membendung laju kerusakan lingkungan yang terus berlangsung karena posisinya yang memang hanya dijadikan sebagai “alat pelengkap” saja agar kelihatan akomodatif dan bervisi berkelanjutan. Dan “pembangunan berkelanjutan” yang selama ini digandang-gadang oleh pemerintah ternyata pada kenyataannya masih tetap mengedepankan kepentingan ekonomi (jangka pendek) ketimbang keberlanjutan kehidupan itu sendiri. Hanya “pembangunannya” yang terus berlanjut sedangkan keberlangsungan perikehidupannya terabaikan. Eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan sudah melebihi daya dukung lingkungan yang ada dan melampaui ambang batas.

Berbagai kebijakan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat cenderung mempermudah jalan bagi terlaksananya eksploitasi yang massif tanpa memperhitungkan keseimbangan lingkungan. Kawasan-kawasan hutan yang semestinya dilindungi dan berfungsi sebagai kawasan penyangga justru di eksploitasi dengan diberikannya izin pertambangan di kawasan hutan lindung, padahal hampir 50% hutan di Kalsel telah mengalami deforestasi. Kapasitas terpasang industri perkayuan di Kalsel yang besarnya melebihi 3 juta m3 pertahun jelas sangat jauh melebihi kemampuan daya pasok hutan alam yang ada secara lestari. Berdirinya industri kayu serpih (chip mill) di desa Ale-ale kecamatan Tanjung Seloka kabupaten Kotabaru dan rencana pembangunan industri bubur kertas (pulp) di desa Sungai Cuka kecamatan Satui kabupaten Tanah Bumbu dengan kapasitas industri sebesar 600 ribu sampai dengan 1 juta ton pertahun justru akan semakin menambah gap antara suply dan demand terhadap kayu sehingga pemenuhan kebutuhannya akan mengancam lingkungan dan hutan alam yang ada. Kawasan pegunungan Meratus sebagai bagian yang terpenting dalam menjaga kestabilan lingkungan hidup di Kalsel dan merupakan “benteng pertahanan terakhir” terus dibabat dan digusur keberadaannya baik oleh aktivitas pembalakan kayu maupun oleh aktivitas pertambangan legal dan illegal. Ditambah dengan terbitnya ratusan izin Kuasa Pertambangan Batubara (KP) dan puluhan izin PKP2B (terdapat lebih dari 300 izin pertambangan di Kalsel), 3 HPH aktif, 4 IPK aktif, 6 HTI aktif dan 46 izin perkebunan skala besar maka lengkaplah sudah potret pembangunan yang tidak berprespektif lingkungan.
Menuai Bencana
Bulan Juni 2006 lalu banjir telah menyapu empat kabupaten yaitu Kab. Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Dengan korban 12.2048 jiwa, 9 orang meninggal dunia, ribuan ha sawah terendam, ribuan rumah terendam, ratusan km jalan mengalami kerusakan dan kerugian total akibat bencana tersebut Rp. 146,457 milyar. (Sumber Presentasi Wagub Kalsel 2006). Ini baru yang terdata oleh pemerintah, bagaimana dengan yang tidak tercatat dan kerugian sosial lainnya, saya yakin realitasnya jauh lebih besar.

Kemudian tidak berselang lama, bulan Agustus terjadi kebakatan hutan dan lahan. Kabut asappun mulai menjadi masalah dan puncaknya pada bulan november 2006. Menurut kepada Dinkes Kalsel Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Oktober 2006 memperlihatkan kandungan partikulat (PM 10) sangat tinggi hingga mencapai 640 u/m3, padahal batas standar sehat hanya 150 u/m3 artinya kondisi udara sudah tidak sehat. Lebih lanjut menimbulkan beberapa penyakit seperti ISPA, Iritasi mata, Iritasi kulit, dan ganguan kejiwaan bagi masyarakat. Dan selain berdampak terhadap kesehatan manusia kabut asap juga berdampak terhadap berbagai aktivitas seperti memacetkan arus trasportasi (air, darat dan udara), sekolah yang mesti diliburkan, menghambat aktivitas diluar rumah/ ruangan dan jelas menggangu berbagai aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat lainnya.
Dari fenomena bencana yang terjadi, aspek penting untuk diperhatikan adalah pola perusakan ekologi, pola iklim dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada musim kemarau kita selalu kekurangan air dan pada musim hujan kita kebanjiran, ini mengindikasikan bahwa semua infrastruktur yang dibuat untuk merekayasa lingkungan telah gagal, karena sumber masalah tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Krisis demi krisis akibat salah urus ini kemudian berujung pada bencana ekologis yang kian nyata terlihat.
Bencana banjir, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan dan kabut asap tidak hanya dilihat dari proses alamiah dan dampaknya secara insedentil, tetapi juga dilihat dari faktor pendukung lainnya dan akar penyebabnya. Sebagai manusia yang di karunia akal dan pemikiran mestinya harus ada upaya-upaya preventif dan maksimal dalam menghadapi bencana tersebut. Namun hampir di setiap bencana respon dan penanganan bencana terasa lambat dan jalan ditempat. Pemerintah dalam hal ini tidak memaksimalkan lembaga-lembaga yang memiliki fungsi dan peranan dalam menghadapi bencana-bencana tersebut. Belum lagi kalau kita berbicara tentang pola penanggulangan bencana ataupun pengelolaan resiko bencana, hampir tidak ada upaya transformatif untuk menciptakan perubahan kondisi tersebut. Padahal kita memiliki orang-orang yang mumpuni dalam bidang tersebut.

Jika kita cermati penanganan bencana di Kalsel dilaksanakan dengan pendekatan konvensional dan dilakukan dengan mekanisme eksternal. Rencana kegiatan penanggulangan bencana (pada tahap-tahap prevensi, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekontruksi) yang tertuang pada keputusan Menko Kesra, terlihat memposisikan masyarakat sebagai obyek. Jika kita telusuri, ada pemahaman yang kurang tepat tentang bencana tersebut. Bencana selama ini umumnya oleh pemerintah dianggap sebagai gangguan terhadap proses pembangunan yang normal, kejadian yang berdiri sendiri, tidak serta merta (hubungan sebab akibat), sehingga penanganannya pun hanya bersifat darurat. Pemahaman yang kurang tepat ini tentunya berpengaruh pula terhadap pola penanganan bencana. Pola emergency action yang selama ini di pakai hanya bertujuan untuk memperbaiki situasi menjadi sebelum terjadi seperti bencana, sehingga dana yang dikeluarkan pun dari tahun ketahun cenderung meningkat. Sementara upaya penanganan jangka panjang dalam bentuk pengelolaan resiko bencana (Disaster Management Risk) sebagai upaya kesiapan dan minimalisir dampak akibat bencana kurang mendapat perhatian. Pemerintah belum mampu menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik, aman, nyaman dan sehat.

Sebenarnya bencana (disaster) merupakan fenomena sosial akibat kolektif atas komponen ancaman (hazard) yang berupa potensi akan terjadinya kejadian (fenomena) alam dan atau buatan di satu pihak, dengan kerentanan (vulnerability) komunitas di pihak lain. Bencana terjadi apabila komunitas mempunyai tingkat kemampuan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat ancaman yang mungkin terjadi padanya. Ancaman menjadi bencana apabila komunitas rentan, atau memiliki kapasitas lebih rendah dari tingkat bahaya tersebut, atau bahkan menjadi salah satu sumber ancaman tersebut.

Penutup

Dari berbagai kejadian bencana banjir, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan serta kabut asap yang terjadi pada tahun 2006 tersebut jelas sekali memperlihatkan bahwa pengelolaan sumberdaya alam yang tidak bijaksana adalah penyebab utamanya. Disamping itu juga kegiatan dan perencanaan pembangunan yang dilakukan sama sekali tidak memperhitungkan dampak yang akan terjadi serta tidak mengakomodir resiko bencana yang mungkin terjadi (tanpa ada Managemen Risiko), dimana pencegahan bencana bukan menjadi bagian dari suatu proses pembangunan, sehingga yang dilakukan bukan pencegahan tetapi justru lebih pada penanganan bencana. Padahal apabila perencanaan suatu kegiatan pembangunan digabungkan dengan Risk Management maka dalam perencanaan pembangunan sudah diperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi apabila ada kegiatan pembangunan atau pemanfaatan SDA disuatu kawasan.

Juga terlihat jelas bahwa pengambilan manfaat dari sumberdaya alam tidak memperhitungkan dampak secara ekologi serta sosial. Pengambilan manfaat atas SDA yang dilakukan secara tidak bijak ini berdampak buruk terhadap semua aspek kehidupan. Pembangunan yang salah kaprah telah menyebabkan berbagai degradasi dan kerusakan lingkungan. Krisis ekologi terjadi dan berujung kepada terjadinya bencana dan akhirnya berlanjut kepada semakin terpuruknya tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, kemiskinan, pengungsi, ketidakberdayaan, wabah penyakit, meningkatnya kejahatan dan konflik serta penyakit sosial lainnya.

Jika kita saat ini telah menuai bencana yang merupakan buah dari pembangunan selama ini, maka patut kita untuk bertanya kembali bahwa pembangunan itu sebenarnya untuk apa dan untuk kepentingan siapa?

Tes Toefl

2006-12-19T02:03:00.000-08:00

Besok Rabu tanggal 20 Desember 06 ada tes ITP Toefl di Pusat Pelayanan Bahasa UI Salemba untuk para calon kursus Political Ecology dan Amdal yang diorganisir oleh WALHI. Saya termasuk salah satu peserta yang akan mengikuti tes tersebut. Target para peserta minimal mesti mencapai nilai 520, sebuah target yang cukup tinggi bagi saya dan beberapa kawan yang b ing-nya cukup payah. Memang dalam sebulan terakhir kami "disekolahkan" di PPB UI Salemba agar bisa mengejar Toefl yang disyaratkan. Sayangnya kursus sebulan di PPB UI tersebut tidak begitu optimal karena kurikulum yang mestinya berlangsung 6 bulan dibuat menjadi sebulan (jadinya harus mengebut), scedule yang maju mundur dari Eknas, tes dilakukan sebelum kursus selesai dan khususnya untuk saya sendiri ketinggalan pelajaran selama dua hari karena mesti mengikuti pertemuan di Kaltim + satu minggu karena sakit. Namun apapun yang terjadi, besok mesti ikut tes dan mesti sukses! Saya bisa! Are you sure? Yes!

Terinfeksi Cacar Air

2006-12-14T09:03:00.000-08:00

Hampir seminggu sudah aku terinfeksi penyakit menular “cacar air” atau dalam istilah kesehatan disebut sebagai Varisela, Chickenpox. Penyakit ini disebabkan oleh virus varicella-zoster yang menimbulkan ruam pada kulit berupa sekumpulan bintik-bintik kecil yang datar maupun menonjol, lepuhan berisi cairan serta keropeng, dan terasa gatal. Gejalanya sudah mulai terasa pada jumat malam tanggal 8/12 lalu dimana aku merasa tidak enak badan dan agak meriang alias demam. Namun waktu itu aku tidak curiga sama sekali bahwa itu gejala cacar sehingga aku cenderung lalai untuk memperkuat daya tahan tubuhku dan membiarkan diriku terus beraktivitas, ikut diskusi dengan mas Yoyok dan kemudian pergi ke Bandung untuk bantu fasilitasi TOT GSMnya WALHI Jabar.

Aku memang belum pernah kena cacar sebelumnya, walaupun dulu waktu sekolah dasar aku pernah diimunisasi cacar namun ternyata kali ini tidak mampu membentung penyakit tersebut. Dan yang menjadi persoalan besar bagiku adalah waktunya yang tidak tepat, dimana penyakit ini menginfeksi diriku ketika aku lagi menjalani kursus singkat bahasa Inggris di Jakarta dan tidur di kantor Eknas WALHI dengan fasilitas ”ala kadarnya”. Penyakit ini membuat aku sudah 4 hari tidak bisa masuk belajar dan kemungkinan besokpun aku belum bisa ikut kursus. Payahnya lagi kawan-kawan tidak membolehkan aku mandi, katanya cacarnya akan semakin banyak jika kena air, belakangan aku baru tahu hal tersebut merupakan informasi yang salah karena justru jika kena cacar kita dianjurkan untuk mencuci kulit atau mandi sesering mungkin dengan sabun atau air yang diberi obat antiseptik.

Kata ilmu kesehatan, jika kita sudah pernah kena cacar air, maka kita tidak akan pernah kena lagi karena kita sudah memiliki kekebalan. Tetapi virusnya bisa tetap tertidur di dalam tubuh, lalu kadang menjadi aktif kembali dan menyebabkan herpes zoster. Gejalanya mulai timbul 10 – 21 hari setelah terinfeksi. 24-36 jam setelah timbulnya gejala awal, muncul bintik-bintik merah datar (makula). Kemudian bintik tersebut menonjol (papula), membentuk lepuhan berisi cairan (vesikel) yang terasa gatal, yang akhirnya akan mengering. Proses ini memakan waktu selama 6-8 jam. Selanjutnya akan terbentuk bintik-bintik dan lepuhan yang baru. Pada hari kelima, biasanya sudah tidak terbentuk lagi lepuhan yang baru, seluruh lepuhan akan mengering pada hari keenam dan menghilang dalam waktu kurang dari 20 hari.

Anak-anak biasanya sembuh dari cacar air tanpa masalah. Tetapi pada orang dewasa maupun penderita gangguan sistem kekebalan, infeksi ini bisa berat atau bahkan berakibat fatal dengan terjadinya komplikasi berupa , Pneumonia karena virus, peradangan jantung, peradangan sendi, peradangan hati, infeksi bakteri (erisipelas, pioderma, impetigo bulosa), Ensefalitis (infeksi otak).

Bagaimana cara mengobatinya?
Untuk mengurangi rasa gatal dan mencegah penggarukan, sebaiknya kulit dikompres dingin. Bisa juga dioleskan losyen kalamin, antihistamin atau losyen lainnya yang mengandung mentol atau fenol.
Untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi bakteri, sebaiknya:
- kulit dicuci sesering mungkin dengan air dan sabun
- menjaga kebersihan tangan
- kuku dipotong pendek
- pakaian tetap kering dan bersih

Kadang diberikan obat untuk mengurangi gatal (antihistamin). Jika terjadi infeksi bakteri, diberikan antibiotik. Jika kasusnya berat, bisa diberikan obat anti-virus asiklovir. Untuk menurunkan demam, sebaiknya gunakan asetaminofen, jangan aspirin. Obat anti-virus boleh diberikan kepada anak yang berusia lebih dari 2 tahun. Asiklovir biasanya diberikan kepada remaja, karena pada remaja penyakit ini lebih berat. Asikloir bisa mengurangi beratnya penyakit jika diberikan dalam wakatu 24 jam setelah munculnya ruam yang pertama. Obat anti-virus lainnya adalah vidarabin.

Untuk mencegah cacar air diberikan suatu vaksin. Kepada orang yang belum pernah mendapatkan vaksinasi cacar air dan memiliki resiko tinggi mengalami komplikasi (misalnya penderita gangguan sistem kekebalan), bisa diberikan immunoglobulin zoster atau immunoglobulin varicella-zoster. Vaksin varisela biasanya diberikan kepada anak yang berusia 12-18 bulan.

Tulisan lengkap tentang cacar bisa anda dapat di http://www.medicastore.com/

Sekarang aku dalam proses sembuh dan memang harus segera sembuh. Aku mesti sehat, masuk kursus lagi dan ujian toefl tanggal 20/12. Godbye cacar!

Bandung Berenergi

2006-12-13T00:21:00.000-08:00

Saya diminta mas Dani Monggoro untuk bantu fasilitasi di hari pertama TOT GSM di Bandung. Sebenarnya sebelum berangkat dari Jakarta ke Bandung badan saya sudah mulai demam, namun karena saya sudah janji dan juga saya memang belum pernah pergi ke Bandung maka saya paksakan untuk tetap pergi.

Hangat dan penuh energi! Itulah suasana di ruang pelatihan yang ada di kantor WALHI Jabar pada sabtu tanggal 9 Desember kemarin ketika saya berkumpul dengan 15 orang trainer Bandung untuk berbagi gagasan tentang “training as strategi” untuk memperbanyak kaum Environmentalist dan membangun Green Studient Movement (GSM).

Menarik memang dan sekaligus menjadi tantangan terlibat fasilitasi dengan peserta yang sebagian besar adalah mereka yang malang melintang didunia fasilitasi karena rata-rata mereka adalah fasilitator baik untuk pendidikan lingkungan maupun untuk berbagai pelatihan di kampung-kampung dan pertemuan lainnya.

Walau sebenarnya dalam kondisi sakit, saya berusaha tampil sehat dan semangat karena saya yakin bahwa antusiasme dapat menular. Selain itu sebenarnya agak keder juga melihat pesertanya kebanyakan para senior, namun saya coba untuk tidak pedulikan (ranjah tarus jar bahasa banjar) dan focus pada proses yang mau saya gunakan. Vibrant! Hasilnya, hari itu saya dan peserta mampu berbagi energi positip. Dan sepanjang saya fasilitasi, karena saking semangatnya dan terbawa arus energi yang terbangun bersama peserta saya sampai lupa bahwa saya lagi sakit. Luar biasa!

Contextual Teaching & Learning

2006-12-05T08:17:00.000-08:00

Beberapa waktu lau ketika saja jalan-jalan di Gramedia di Balikapapan Kalimantan Timur, saya tertarik pada sebuah buku tentang metode mengajar-belajar "contextual teaching & learning". Ini sebuah konsep learning yang menjadikan kegiatan belajar-mengajar menjadi mengasyikan dan lebih bermakna. Mengapa demikian? Karena sistem belajar ini berjalan dengan mengkaitkan isi dari pembelajaran-pelajaran dengan pengalaman (konteks keadaan pribadi, sosial dan budaya) peserta belajar itu sendiri, sehingga mereka menemukan makna (hubungan) dan makna memberi mereka alasan untuk belajar. Artinya seorang pembelajar akan mau dan mampu menyerap materi pelajaran jika mereka dapat menangkap makna dari pembelajaran tersebut. Menurut saya konsep ini bagus untuk digunakan oleh kawan-kawan para fasilitator maupun para pendidik dan trainer di kalangan aktivis Ornop.

Contextual teaching & learning atau disingkat menjadi CTL merupakan perkembangan metode belajar-mengajar yang paling terkini yang berawal dari gerakan akar rumput di amrik sana. CTL menurut saya merupakan salah satu konsep yang dapat menjawab berbagai kebuntuan konsep pembelajaran saat ini yang cenderung parsial dan "kering". Konsep pendidikan kita selama ini cenderung memisahkan antara pengetahuan dan tindakan sehingga ini menyebabkan cara berpikir yang terkotak-kotak dan tidak terhubung dengan kelakuan. Pengetahuan hanya sekedar pengetahuan tanpa mampu menemukan konteksnya sehingga dapat memberikan makna (wajar saja negara ini tidak maju-maju walaupun kita cukup banyak memiliki orang-orang pandai).

Kebetulan saat ini kami sedang mengembangkan training reguler berkenaan dengan lingkungan bagi para mahasiswa, pelajar dan pemuda yang berusia sekitar 18 - 22 tahun. Sekarang sudah angkatan ke-3 dan bulan depan akan menyusul angkatan ke-4. Salah satu metode yang kami gunakan adalah accelerated learning yang juga merupakan metode belajar yang cukup canggih. Dan pertemuan saya dengan metode CTL saya kira akan semakin menyempurnakan dan menambah bobot dari training yang kami kembangkan tersebut.

Entrepreneur

2006-12-03T06:45:00.000-08:00

"Sekarang merupakan era entrepreneur karena pekerjaan tidak lagi memberikan jaminan yang aman", tulis Michael Leboeuf seorang pakar manajemen kelas dunia. Dia melihat perkembangan ekonomi global menyebabkan tingkat kompetisi yang semakin tinggi dan mendorong dilakukannya efesiensi dengan mengembangkan teknologi yang semakin canggih. Pekerjaan tidak bisa didapatkan begitu saja dan investasi tidak dapat dijadikan pegangan karena mereka bisa pergi kapan saja mereka mau untuk mencari tempat dimana upah buruh terampil lebih murah dan ada pasar lokal yang lebih besar. Namun masalahnya adalah sejarah sosial dan ekonomi bangsa ini tidak memberikan dorongan kepada rakyatnya untuk menempuh jalur entrepreneurship. Berbagai inisiatif, gagasan dan kreatifitas untuk membangun kemandirian rakyat bangsa ini dipangkas atas nama "pembangunan ekonomi" yang sarat modal. Sehingga jadilah rakyat kita tergantung sampai tidak mampu lagi untuk mementukan nasibnya sendiri. Oleh karenanya kita butuh para entrepreneur, yaitu orang-orang yang mampu mengubah sumber-sumber dari ranah produktivitas dan hasil yang lebih rendah ke dalam ranah produktivitas dan hasil yang lebih tinggi secara kreatif dan mandiri.

Intrepreneurship tidak hanya dibutuhkan dalam dunia bisnis. Dalam membangun gerakan lingkungan maupun gerakan sosial lainnya kita juga butuh para entrepreneur. Dimana menurut saya seorang entrepreneur juga merupakan seorang pelopor yang mampu mendorong kelompok atau orang-orang untuk terus maju bergerak membangun budaya lingkungan dan kekuatan sosial baru. Dan dia melakukan tanpa kenal lelah, menemukan gagasan-gagasan baru yang cerdas, mengujinya dan terus mewujudkannya.

Kariwaya Blog

2006-12-03T02:57:00.000-08:00

Sebenarnya sudah lama saya ingin bikin blog pribadi sendiri dan akhirnya baru hari ini saya bisa melakukannya. Blog ini saya beri nama "Kariwaya" yang namanya saya ambil dari nama sebuah jenis pohon yang ada di Kalimantan, sejenis pohon beringin yang besar, rimbun dan mempunyai banyak cabang akar dimana banyak satwa liar yang berlindung dan memakan buahnya terutama berbagai jenis burung. Nama "Kariwaya" terlintas ketika saya mencoba berpikir dan mencari-cari nama yang bagus untuk blog saya ini, agar dia lebih bermakna dan bukan hanya sekedar nama. Kariwaya mengambarkan visi sebagai seorang environmetalis.

Sampai blok ini dibuat saya sebenarnya belum punya format yang pas dan tepat tentang isi dari blog ini. Pikiran saya lebih kepada bagaimana saya punya wadah untuk menuangkan berbagai pikiran dan pengalaman ataupun pengetahuan lainnya disamping untuk memicu saya agar rajin menulis. Prinsipnya lakukan dan sempurnakan sambil jalan, karena kadang banyak diantara kita yang terlalu membuang waktu hanya untuk menyempurnakan konsep sesuatu namun akhirnya tanpa bisa beranjak kepada aplikasinya.

Selamat datang di blog "Kariwaya". Saya akan terus berkarya, terus membangun mimpi-mimpi baru yang lebih bermakna dan bangkit untuk mewujudkannya. "Environmental Justice for All"